• CIPS Indonesia

[Siaran Pers] Pemerintah Harus Gunakan Analisa Risiko untuk Prioritas Stimulus

Siaran Pers - Jakarta, Pemerintah telah menambahkan paket stimulus Covid-19 sebesar Rp677,2 triliun, di mana Rp589,65 triliun akan dialokasikan pada pemulihan ekonomi. Sedangkan Rp87,55 triliun akan dialokasikan untuk perbaikan sistem kesehatan. Pemberian stimulus merupakan bentuk insentif pemerintah untuk kembali menggeliatkan perekonomian. Namun terbatasnya anggaran perlu disikapi dengan penggunaan yang tepat sasaran melalui analisa risiko.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, dalam kondisi pemerintah yang belum mampu mendapatkan dana tambahan untuk hadapi krisis, pemerintah harus prioritaskan alokasi dana stimulus menggunakan analisa risiko. Saat ini, Ira berpendapat bahwa analisa risiko belum dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah.


Analisa risiko merupakan metode yang menganalisis riski terkait dengan bahaya yang mungkin terjadi dari sebuah intervensi. Terdapat lima langkah dasar risiko yaitu, mengidentifikasi apa bahaya apa saja yang mungkin terjadi, yaitu identifikasi dan analisa siapa kelompok atau sektor yang mungkin dirugikan dan melalui apa, menilai risiko dan melakukan tindakan yang dibutuhkan, membuat catatan analisa risiko-risiko yang teridentifikasi dan meninjau penilaian risiko, misalnya mengurutkan dari risiko tertinggi.


Ira menjelaskan bahwa analisa risiko dapat memetakan sektor dengan risiko krisis besar, termasuk kelompok masyarakat mana yang membutuhkan anggaran lebih penting. Menilik kebijakan pemerintah, Ira menilai anggaran kesehatan harus diberikan lebih besar karena risikonya saat ini paling tinggi.


“Saat ini, sektor kesehatan harus mendapatkan perhatian tertinggi karena mereka berada pada risiko tertinggi dibandingkan sektor atau kelompok lain. Proses penganggaran harus menimbang risiko tersebut, dampaknya pada pasar, dan juga masyarakat,” jelas Ira.


Ia pun menambahkan, dalam melaksanakan paket stimulus sebuah krisis, analisa risiko yang dibutuhkan juga mencakup koordinasi, dampak spilloer, kelancaran transaksi, hingga kebijakan fiskal setelah krisis. Negara-negara maju sudah biasa menggunakannya, misalnya guidebook strategi untuk langkah-langkah stimulus yang dirilis oleh OECD. Saat ini, masyarakat prasejahtera, masyarakat dengan skill terbatas, dan buruh yang dirumahkan, harus diberikan bantuan langsung tunai. Bukan hanya saja karena BLT akan mereka langsung gunakan untuk konsumsi yang menggenjot perekonomian tetapi juga mereka menghadapi risiko paling tinggi di tengah krisis.


Pemerintah menyiapkan paket stimulus dengan tujuan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi. Saat ini perekonomian Indonesia terancam menghadapi pertumbuhan negatif karena angka pengangguran dan kemiskinan diprediksi akan melonjak akibat menurunnya penawaran dan permintaan di pasar. Bank Dunia memprediksi akan terjadi kontraksi ekonomi sebesar 3,5% dari Produk Nasional Bruto (PDB). Sedangkan Kementerian Keuangan memprediksi ekonomi akan negatif sebesar 0,4%. Hal ini menunjukkan performa perekonomian Indonesia yang turun dan mengakibatkan penurunan produksi nasional, yang biasa diukur oleh PDB.


Alokasi yang tepat sasaran dibutuhkan untuk memastikan “new normal” yang bertujuan untuk menjaga perekonomian tetap berjalan dengan mempertahankan protocol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus. Namun, bisa diprediksi bahwa “new normal” tidak akan secara instan menggenjot perekonomian di Indonesia, sehingga stimulus tetap diperlukan.


Ira juga berpendapat bahwa pengurangan pajak harus diberikan pada perusahaan yang menjamin pekerjaan pada buruh, sehingga kebijakan pemotongan pajak dapat berjalan lebih efektif. Perusahaan juga harus diberikan jaminan jika tetap mempertahankan pekerjanya sampai krisis ini mampu dihadapi. Bagi UMKM, pemerintah harus mempertimbangkan pembayaran.


Dalam sisi pajak lainnya, Ira merekomendasikan agar pemerintah menghapus sementara pajak konsumsi pada PPN yang dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, Konsumsi masyarakat dinilai akan meningkat secara cepat dan menggenjot perekonomian. Pemilihan barang konsumsi juga harus difokuskan pada konsumsi barang murah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kalangan prasejahtera.



Lihat siaran pers CIPS lainnya terkait Covid-19 di sini.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies