• Admin

Pemerintah Harus Fokus Pada Peningkatan Produktivitas Gula Nasional

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


2 Agustus 2018 – JAKARTA, Pemerintah seharusnya fokus untuk meningkatkan produktivitas gula nasional. Program revitalisasi yang selama ini menjadi agenda rutin, baik on farm maupun off farm, tidak bernah berbuah manis seperti yang direncanakan. Sudah hampir 10 tahun produktivitas gula tidak pernah mengalami perubahan secara signifikan.


Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA), produktivitas gula nasional cenderung menurun. Pada 2010, produktivitas tebu nasional menapai 78,2 juta ton / ha dan menurun cukup tajam di 2011 menjadi 66,7 juta ton / ha. Produktivitas gula nasional kembali meningkat pada 2012 menjadi 71,9 juta ton / ha. Pada 2013, produktivitas gula nasional meningkat menjadi 73,2 juta ton / ha dan kembali menurun di 2014 menjadi 66,1 juta ton / ha. Produktivitas gula nasional mengalami kenaikan menjadi 66,7 juta ton / ha dan bertambah di 2016 menjadi 68,3 juta ton / ha.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, tidak berhasilnya program revitalisasi ini menyebabkan petani tebu tidak memiliki competitive advantage yang memadai, baik dalam hal memenuhi permintaan maupun bersaing dengan produk impor. Mekanisme impor yang efektif juga merupakan langkah yang benar untuk menjamin ketersediaan permintaan dan menekan harga agar tidak terlalu tinggi.


“Namun kenyataannya rata-rata harga gula nasional tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan rata – rata harga internasional. Semua ini menggambarkan bahwa usaha pemerintah untuk membuat harga gula lebih terjangkau tidak efektif dan seharusnya hal ini dievaluasi. Peningkatan efisiensi, baik secara on farm dan off farm harus jadi prioritas utama,” jelasnya.

Terkait penyerapan gula dari petani, pemerintah sebenarnya berniat untuk menjaga stabilitas persediaan sekaligus harga gula. Sistem ini sebenarnya efektif apabila informasi yang didapatkan dan dipublikasikan akurat. Pasalnya informasi seputar supply dan demand serta harga gula (produsen dan konsumen) tidak dapat dipertanggung jawabkan. APTRI mengklaim pemerintah menyerap gula petani dengan harga yang terlalu rendah. Harga yang dianggap layak adalah Rp10.700/kg. Sementara sesuai dengan keputusan Menteri, harga serapan untuk gula petani adalah Rp9.700.


Bulog mengklaim bahwa harga tersebut sudah ideal mengingat Bulog harus menanggung pajak petani sebesar PPh 1,5% (bagi yang memiliki NPWP) atau 3% (bagi yang tidak memiliki NPWP). Lain halnya lagi data yang dikeluarkan oleh situs resmi Kementerian Pertanian (http://panelhargabkp.pertanian.go.id/2016/laporan/data/harga/1). Situs ini menjelaskan bahwa sebenarnya rata – rata harga gula konsumsi di tingkat penggilingan adalah sebesar Rp4.725/kg.


“Meskipun nilai ini adalah rata - rata nasional, akan tetapi pabrik gula di Jawa Timur merupakan pabrik gula dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar. Disparitas harga yang lebih dari Rp5.000 ini jelas tidak masuk akal. Kalau mengacu pada data Kementerian Pertanian, artinya tidak ada yang mengalami kerugian, baik petani maupun perusahaan penggilingan. Bulog justru menikmati margin yang sangat tinggi atas penyerapan gula,” tegasnya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies