• Admin

Pemerintah Harus Dorong Kesiapan Daerah Terkait Penerapan OSS

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


8 Oktober 2018 – JAKARTA, Penerapan Online Single Submission (OSS) seharusnya menunggu kesiapan daerah. Kesiapan ini seharusnya juga didorong oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyesuaian peraturan daerah dan juga kesiapan infrastruktur. Hal ini penting mengingat setiap daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda dan kesiapan infrastruktur internet yang juga tidak sama. Hal ini menyebabkan daerah belum mampu mengimplementasikan OSS dengan optimal dan justru menganggu iklim usaha.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, pemerintah seharusnya menyadari bahwa dalam proses penerbitan izin berusaha, banyak sekali izin-izin yang diperlukan. Izin yang dimaksud bukan hanya masalah untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) saja. Tahapan perizinan yang harus dilalui untuk sampai ke tahap tersebut membuat pengusaha harus melengkapi dokumen yang cukup banyak dan menyita waktu.


“Contohnya, untuk mendapatkan SIUP, beberapa bidang usaha mengisyaratkan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam SOP pengurusan IMB yang dikeluarkan pemerintah, pengurusannya memakan waktu hampir satu bulan. Tapi kenyataaannya, proses untuk mengurus IMB ini dapat memakan waktu yang lebih lama karena pengurusannya melibatkan beberapa dinas di tingkat daerah,” ungkap Imelda.


Lalu dengan adanya izin OSS, pemerintah berusaha membuat kelonggaran dengan memberlakukan komitmen izin. Pemberlakuan komitmen izin berarti pada saat pengurusan OSS, izin-izin yg menjadi syarat penerbitan SIUP (misalnya) dapat disusulkan sesuai dengan batas waktu masing-masing izin. Untuk IMB, harus dilengkapi dalam waktu 30 hari juga.

Permasalahannya sekarang adalah, lanjutnya, setelah OSS diterapkan, pemerintah mau “mengubah” lagi sistem tersebut dengan meniadakan komitmen izin karena di daerah belum masih berusaha membiasakan diri dengan sistem yang baru. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan kebijakan yang ada, pemerintah tidak melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu,” ungkapnya.


Akibat dari inkonsistensi dari peraturan ini, maka petugas dan juga pengusaha akan sama-sama dirugikan. Petugas jadi bingung harus menerapkan peraturan yang mana. Sementara pengurusan izin berusaha yang diajukan oleh pengusaha menjadi tertunda lagi karena ketidakjelasan peraturan yang diterapkan.


“Sebaiknya sebelum OSS diberlakukan, pemerintah sudah lebih dulu memastikan ke kesiapan di daerah. Setelah dinas didaerah menyatakan siap, maka barulah OSS baru di terapkan, jangan malah sebaliknya,” tegasnya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies