Pemerintah Daerah Mainkan Peran Besar dalam Reboisasi

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


19 Juni 2018 – JAKARTA, Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses reboisasi. Terlebih pemerintah daerah sudah mendapatkan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran untuk reboisasi di sektor kehutanan. Pemerintah daerah juga adalah pihak yang memiliki peta mengenai kondisi di lapangan dan titik-titik yang memerlukan penanganan lebih cepat atau memerlukan metode tertentu.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, pemerintah daerah harus memiliki road map yang jelas terkait reboisasi. Hal itu kemudian dituangkan melalui kegiatan-kegiatan yang dianggarkan melalui APBD. Dengan begitu, penggunaan dana reboisasi dapat dilakukan lebih efektif dan terencana.


Perencanaan ini juga harus didasarkan pada kondisi terkini di lapangan, potensi-potensi kerusakan dan langkah-langkah mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi. Perencanaan juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan peranan masyarakat setempat dan komunitas yang selama ini terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Hal ini, kata Imelda, penting untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung dan juga untuk mengevaluasi efektivitasnya.


“Pemerintah harus terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, pemantauan wilayah dan juga penyusunan kegiatan. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dan juga komunitas setempat dalam kegiatan reboisasi. Dana reboisasi kan tidak hanya sebatas menanami kembali hutan yang gundul. Dana reboisasi juga bisa digunakan untuk mencegah dan menangani kebakaran lahan, pengawasan dan pemeliharaan lahan dan juga peningkatan kapasitas masyarakat setempat,” jelas Imelda.

Terkait rencana pemerintah pusat yang akan menganggarkan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk reboisasi di 2019, Imelda mengatakan penggunaan anggaran sebesar itu harus diikuti dengan adanya perencanaan yang jelas dan juga koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah.


“Dengan adanya alokasi dana yang cukup besar untuk usaha reboisasi ini, setiap daerah penerima harus memiliki planning yang konkret dalam menggunakan dana yang ada. Jangan sampai setelah dana ini diberikan namun oleh daerah tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan hutan masih tetap rusak hanya gara-gara pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana yang matang,” tegasnya.

Reboisasi juga sebaiknya juga fokus pada tahap pencegahan. Supaya kegiatan pada tahap ini berjalan lancar, diperlukan adanya koordinasi pemerintah daerah dengan kepolisian, masyarakat dan juga komunitas yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies