• ekytriwulan7

Pembaharuan MoU TKI dengan Negara Tujuan Kerja Mendesak Dilakukan

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


14 Agustus 2018 – JAKARTA, Pemerintah wajib segera memperbaharui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait tenaga kerja Indonesia dengan negara-negara penempatan. Pembaharuan penting dilakukan segera agar status keimigrasian para pekerja Indonesia tetap jelas. Kejelasan status ini sangat penting untuk menghindarkan deportasi dan perlakuan yang sewenang-wenang.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, pembaharuan MoU ini merupakan urgensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia agar para pekerja Indonesia memiliki perlindungan hukum. Ketika MoU masih berlaku saja, tindakan kekerasan dan diskriminasi masih terjadi. Apalagi jika tidak ada MoU sama sekali, para pekerja Indonesia semakin rentan mengalami perlakuan yang tidak baik dan ketidakadilan.

“Pemerintah pasti sudah punya timeline yang jelas soal masa berlaku MoU. Seharusnya proses pembaharuan sudah dilakukan dengan mengantisipasi habisnya masa berlakunya. Keberadaan MoU ini penting untuk menjamin status dan hak para pekerja kita di luar negeri. Jangan sampai hal-hal seperti ini terlewat,” jelas Imelda.


Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lamanya pengesahan MoU ini adalah dikarenakan negara-negara tujuan penempatan pekerja Indonesia memiliki pertimbangan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam menyikapi isu pekerja migran. Perbedaan pertimbangan dan kepentingan inilah yang membuat proses negosiasi negara-negara tersebut dengan Indonesia menjadi semakin pelik. Contohnya Malaysia, warga negara Malaysia memiliki berbagai macam pendapat dengan adanya kehadiran pekerja migran Indonesia, banyak dari mereka yang menganggap bahwa kehadiran pekerja migran Indonesia mengambil jatah pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan oleh warga negara Malaysia.


Di sisi lain, karena gaji untuk pekerja migran Indonesia jauh lebih rendah dari pada gaji yang diberikan bagi warga negara Malaysia, maka otomatis para perusahaan pun lebih memilih untuk menggunakan pekerja migran Indonesia. Selain itu aturan pemerintah Malaysia mengenai penahanan paspor juga masih belum jelas, selama ini banyak paspor pekerja Indonesia yang masih ditahan oleh majikan atau agen.


“Situasi ini melemahkan posisi pekerja kita karena mereka bisa dianggap ilegal jika mereka melarikan diri dari majikan yang melakukkan tindak kekerasan kepada mereka. Malaysia juga belakangan ini sedang melakukan program pemutihan bagi para penduduk asing tanpa izin (PATI). Program ini sedikit banyak memperlambat pengesahan nota kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia dikarenakan banyak sekali tenaga kerja migran Indonesia yang masuk ke Malaysia melalui jalur illegal,” ungkap Imelda.


Lalu dengan Singapura, pemerintah Indonesia meminta adanya skema perlindungan baru untuk pekerja Indonesia seperti pemberian asuransi dan denda oleh majikan serta perekrutnya. Sekalipun upaya ini dianggap baik untuk melindungi para pekerja Indonesia, namun sampai awal tahun ini belum ada pengesahan dari pihak Singapura.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies