Peluncuran OSS Diharapkan Efektif Tingkatkan Kemudahan Berinvestasi

Updated: Jun 7, 2018

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100


6 Juni 2018 – JAKARTA, Peluncuran Online Single Submission (OSS) diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Birokrasi yang panjang, menghabiskan banyak waktu dan biaya seringkali dikeluhkan oleh para investor, baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu penyerdehanaan regulasi pendaftaran lewat OSS diharapkan bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, penerapan OSS seharusnya efektif untuk memotong jalur birokrasi terkait perizinan. Saat ini, ada 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.


“Hasil penelitian kami menunjukkan, seharusnya ada dokumen yang digabung dan ditiadakan dalam proses pengurusan perizinan. Penyederhanaan ini akan menghemat waktu juga menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Hal ini akan berdampak positif pada peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia da juga iklim usaha itu sendiri,” jelas Novani.

Hasil penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal, seperti diperlukan adanya penggabungan antara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP. Hal ini dikarenakan kedua dokumen ini memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat digabungkan menjadi satu jenis dokumen.


Selain itu, penerbitan SIUP dan TDP secara bersamaan seharusnya tidak lebih lama dari tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Namun, meskipun Peraturan Menteri menjelaskan pembentukan SIUP dan TDP dilaksanakan secara online dan secara bersamaan melalui layanan terintegrasi satu pintu, implementasi nyata di area tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan SIUP, pelaku harus terlebih dahulu menyelesaikan TDP.


“Hal ini terjadi karena peraturan daerah masih menafsirkan dua jenis dokumen ini sebagai dua dokumen terpisah. Hasil analisis regulasi diketahui bahwa sebenarnya ada kesamaan duplikasi pernyataan dalam pengelolaan SIUP dan TDP. Selain itu, ada esensi informasi yang disampaikan dalam dokumen-dokumen yang identik, yaitu tentang informasi perusahaan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Novani, hasil penelitian juga menunjukkan ada beberapa peraturan daerah yang memiliki potensi untuk memperpanjang prosedur pendaftaran. Untuk itu, peraturan-peraturan ini perlu dihapus. Pada salah satu aturan perizinan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi DKI Jakarta menunjukkan kalau setiap pelaku usaha wajib memiliki Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) saat akan mendaftarkan usaha.


WLK dinilai menyulitkan karena pelaku usaha baru biasanya belum memiliki struktur dan pembagian kerja yang jelas di antara para karyawannya. Umumnya mereka hanya terdiri dari kurang dari lima orang. Oleh karena itu, keberadaan WLK sebaiknya tetap ada dalam pendaftaran perizinan tapi tidak dijadikan persyaratan utama karena dapat menghambat tumbuhnya usaha kecil.


Regulasi yang lebih sederhana dan penerapan OSS diharapkan dapat membantu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Saat ini Indonesia berada di peringkat 72. Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat EoDB Indonesia berada di posisi 40 pada 2019.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies