Pelarangan Alkohol Terbukti Gagal di AS, Indonesia Perlu Lakukan Reformasi Regulasi

Updated: Jan 15

Siaran Pers – Konsumsi minuman beralkohol seringkali dijadikan kambing hitam atas berbagai tindakan berbahaya dan tindakan kriminal. Oleh karena itu, berbagai pelarangan, baik itu pembatasan total maupun parsial, diimplementasikan untuk menekan jumlah konsumsi minuman beralkohol. Pelarangan total pernah dijalankan oleh Amerika Serikat dan pendekatan ini terbukti gagal karena justru membawa dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pelarangan (pembuatan, penjualan dan peredaran) di Prohibition Era yang berlangsung antara 1920 hingga 1933 ini terbukti membawa kerugian untuk Amerika Serikat. Berlakunya Undang-Undang (UU) yang dikenal dengan nama UU Volstead ini dimulai sejak Senat Amerika Serikat mengusulkan Amandemen Kedelapanbelas pada 18 Desember 1917. Amandemen disahkan pada 16 Januari 1919 dan resmi berlaku satu tahun kemudian. Namun alih-alih berhasil mencapai tujuannya, yaitu mengurangi tindak kekerasan, kecelakaan dan tindak kriminal, pemberlakuan UU ini justru menyuburkan tumbuhnya pasar gelap, tindak kriminal dan menghancurkan penerimaan cukai negara. Prohibition Era juga menandai lahirnya berbagai kelompok mafia yang memiliki akses kepada perdagangan minuman beralkohol di pasar gelap. “Pelarangan ini semakin ditentang saat Amerika Serikat memasuki masa Great Depression. Pelarangan ini membuat kejahatan yang dilakukan kelompok mafia semakin besar, penyelundupan semakin marak dan hal ini tentu memengaruhi penerimaan cukai negara,” urainya. Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin Roosevelt, akhirnya mengamandemen UU Volstead dan menggantinya dengan UU Cullen-Harrison yang mengizinkan proses pembuatan dan penjualan beberapa jenis minuman beralkohol. Munculnya wacana untuk melarang total konsumsi minuman beralkohol ini diinisiasi oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah Anti Saloon League (ASL) yang anggotanya didominasi oleh perempuan. Resah dengan kelakuan anggota keluarga yang mengonsumsi alkohol, mereka menyuarakan pendapatnya kepada pemerintah supaya pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai alkohol tersebut. Belajar dari pengalaman tersebut, akan lebih baik untuk pemerintah untuk mengurangi pembatasan untuk alkohol legal karena konsumsi alkohol ilegal menimbulkan risiko yang tidak terukur terhadap masyarakat, menyebabkan dampak serius pada kesehatan serta memunculkan distribusi terselubung melalui pasar gelap. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 158 Tahun 2018 perlu direvisi untuk menurunkan tarif cukai alkohol seluruh kategori. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga membuka akses terhadap alkohol lokal yang harganya terjangkau akan memberikan mereka opsi yang lebih murah dan aman yang dapat dimonitor sekaligus mendukung pariwisata dan industri lokal. Berikutnya, lanjut Pingkan, peraturan untuk membatasi usia minimal untuk konsumsi alkohol perlu diperkuat untuk mencegah konsumsi alkohol oleh anak-anak di bawah umur. Dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013, Permendag Nomor 06 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan daerah yang melarang penjualan alkohol legal, maka toko-toko berizin, seperti minimarket dan toserba, dapat menyediakan akses yang ke alkohol legal. Konsumen harus membuktikan bahwa mereka secara legal diizinkan untuk membeli alkohol dan pelanggaran akan berakibat pada peninjauan kembali atas izin usaha. “Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya edukasi terhadap para konsumen minuman beralkohol. Hal ini penting supaya mereka bisa menjadi konsumen yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya sendiri,” tandasnya.




Gambar: Library of Congress's Prints and Photographs division

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies