• CIPS Indonesia

Nawala | CIPS Merayakan Perubahan Kebijakan pada Pertanian Indonesia!

Updated: Oct 9

Dear Pembaca,


Hari Senin yang lalu, parlemen Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sebuah undang-undang terbesar yang berisikan serangkaian kebijakan sejak demokrasi di Indonesia mulai berjalan dua dekade yang lalu. Fokus dari undang-undang ini adalah reformasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi ke Indonesia.



Sumber: CNBC Indonesia

Kami merayakan beberapa kebijakan terkait ketahanan pangan dan pertanian yang sudah lama kami suarakan dan advokasikan! Pemerintah berencana meningkatkan perdagangan pangan Indonesia dan membuka kesempatan untuk lebih melibatkan pihak swasta dalam meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Yang akan diuntungkan dari kebijakan ini tentu saja orang Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, karena mereka akan mendapatkan akses kepada harga pangan yang lebih terjangkau dan mencapai ketahanan pangan.


Berikut ini beberapa kilasan yang kami pilih dari sebuah undang-undang yang terdiri dari lebih 900 lembar halaman. Sabar ya kalau ternyata Anda harus membaca lebih lama dari biasanya. Banyak hal positif yang akan ada temukan di sini.


Impor Pangan


Sebelumnya, kebijakan yang berlaku hanya memperbolehkan impor dilakukan saat ketersediaan stok di dalam negeri tidak mencukupi.


Kebijakan yang baru:

  • Mengakui impor sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan (tapi dengan tetap melindungi petani, nelayan serta usaha mikro dan kecil lewat kebijakan tarif dan nontarif)

  • Menghilangkan hambatan-hambatan impor sebagai sebuah strategi untuk mendukung petani dan meningkatkan produksi pertanian domestik

  • Menghapus penalti pada komoditas pangan impor saat ketersediaan stok nasional dianggap mencukupi

  • Izin impor untuk produk hortikultura, ternak dan hewan

  • Menghilangkan batasan berat pada impor sapi bakalan

Apa artinya untuk orang Indonesia?


Mencabut pembatasan impor akan memberi akses pasar untuk komoditas internasional yang jauh lebih murah. Orang Indonesia yang berpenghasilan rendah akan mendapatkan keuntungan terbesar. Mereka telah menderita karena harga pangan dalam negeri yang tinggi, bahkan sebelum mereka terkena dampak paling parah dari krisis global Covid-19. Mereka sekarang dapat mengakses lebih banyak pangan bergizi dengan harga terjangkau. Praktik impor yang tidak terlalu ketat akan memberikan pangsa pasar yang lebih luas kepada perusahaan dan pihak swasta Indonesia. Mereka dapat membeli dari sumber terbaik dan merespon permintaan pasar dengan lebih fleksibel.



Impor Benih


Kebijakan sebelumnya menekankan pada produksi benih domestik dan melarang keras impor benih dan keterlibatan sektor swasta.


Kebijakan yang baru:

  • Menghapus ketentuan perizinan impor benih hortikultura

  • Mengizinkan impor benih oleh swasta setelah mendapat izin dari pemerintah pusat

  • Mengizinkan impor benih untuk memenuhi kebutuhan benih dan pemulia ternak.

  • Mengizinkan impor obat hewan


Apa artinya untuk orang Indonesia?


Meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri adalah strategi yang jauh lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pangan semua penduduk daripada melarang impor pangan. Memaksakan diri untuk mengonsumsi pada benih dan pangan yang diproduksi di dalam negeri menyebabkan banyak orang Indonesia kekurangan gizi. Tingkat produktivitas domestik lebih rendah daripada di ekonomi pertanian yang sebanding. Ketika benih baru dan lebih produktif tidak tersedia, pertanian Indonesia tetap harus tumbuh dengan menambah luas area tanam. Hal ini akan menyebabkan deforestasi dan merugikan semua orang Indonesia. Petani sekarang akan memiliki akses ke hasil yang lebih tinggi, turut melindungi lingkungan dan membuka peluang untuk menambah pendapatan.




Kepemilikan Asing


10 tahun lalu, Undang-Undang Hortikultura mengurangi batas kepemilikan maksimum yang dapat dimiliki oleh orang asing dalam bisnis hortikultura lokal menjadi 30% dari sebelumnya 95%. Perubahan ini memberikan orang asing empat tahun untuk divestasi dan sejalan dengan batasan baru. Akibatnya, banyak bisnis internasional yang menarik diri dari Indonesia.


Kebijakan yang baru:

Menghapus batasan investasi asing untuk perkebunan, hortikultura, dan peternakan.


Apa artinya untuk orang Indonesia?

Kehadiran perusahaan internasional membawa teknologi dan pengetahuan ke Indonesia. Hal ini akan meningkatkan produktivitas petani. Kehadiran perusahaan internasional juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Setidaknya, satu perusahaan sudah menyebutkan dalam sebuah wawancara dengan CIPS kalau mereka mempertimbangkan untuk kembali ke Indonesia.


Kami sudah mengumpulkan ringkasan dari beberapa perubahan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja ini yang berhubungan dengan pangan dan pertanian yang bisa diunduh di sini.



Tidak semua yang berkilau itu emas!

Walaupun perubahan kebijakan ini membuka kesempatan baru untuk ketahanan pangan Indonesia, kami juga memiliki beberapa hal untuk diperhatikan:


  1. Indonesia terkenal lama dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan baru. Menjalankan kebijakan baru di 34 provinsi bukanlah hal yang mudah.

  2. Kembalinya proses sentralisasi untuk lisensi izin impor adalah sebuah langkah mundur. Hal ini merupakan kegagalan dalam memahami keragaman konteks dan keadaan dari banyak provinsi dan daerah di Indonesia.

  3. Memastikan keberlanjutan lingkungan dari pertanian Indonesia nampaknya sudah dikompromikan dalam reformasi undang-undang ini. Kemungkinan Indonesia terkena dampak perubahan iklim sangat memprihatinkan bagi negara yang memiliki banyak hutan hujan dan ekosistem keanekaragaman hayati.



CIPS sangat sibuk sejak DPR mengesahkan UU tersebut Senin lalu


Sementara CIPS sibuk menilai potensi dampak dari kebijakan baru, kami juga bersuara tentang mereka. Siaran pers kami telah diterbitkan oleh semua surat kabar utama Indonesia! Mba Thea, aku belum menemukan rilis kita diterbitkan di koran sebenarnya



Kepala Penelitian kami, Felippa Amanta, juga membuat heboh di Twitter. Utasnya menanggapi pesan Presiden Joko Widodo yang mengklaim bahwa pertanian Indonesia tumbuh sebesar 16,24%. Felippa menanggapi, pertumbuhan tersebut hanya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jika dibandingkan tahun lalu, sektor tersebut hanya tumbuh 2,19%. Dia menyoroti bahwa pertanian Indonesia belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani miskin. Pesannya menerima 1.720 Retweet dan 4.850 Suka dalam 24 jam terakhir. Sebagian besar berkomentar positif.




Sementara cukup dulu. Saya sebenarnya punya banyak hal untuk dibagikan tapi saya akan mengirimkan lebih banyak lagi dalam beberapa minggu ke depan.

Salam hangat,

Rainer Heufers





Ingin mendapatkan analisis, acara & publikasi terbaru kami? Langganan ke nawala kami dengan klik di sini.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies