• ekytriwulan7

Mendorong Reformasi Program Bantuan Benih UPSUS

Dilansir dari laman Warta Ekonomi pada 17 Juli 2018 pada tautan ini.


Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pada awal tahun 2018, santer terdengan protes dari DPR mengenai rencana pencabutan subsidi benih untuk beberapa komoditas, di antaranya komoditas jagung. DPR dan pihak-pihak lain berpendapat pencabutan subsidi benih ini akan menghambat upaya pemerintah untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2020. Di sisi lain, ada juga legislator yang berpendapat bahwa alasan pemerintah Indonesia untuk mencabut subsidi benih ini cukup masuk akal.


Program subsidi benih yang dijalankan oleh dua badan usaha milik negara (BUMN), yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) dirasa belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya penyerapan benih bersubsidi yang diproduksi oleh kedua BUMN ini. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa APBN yang telah dialokasikan kepada PT Pertani dan PT SHS menjadi terbuang percuma.


Filosifi Swasembada Pangan

Perlu kita sadari bahwa strategi pemerintah dengan cara pemberian subsidi benih ini berakar dari filosofi swasembada pangan yang sebenarnya sudah dimulai sejak Indonesia menjadi negara merdeka. Program swasembada pangan ini dituangkan dalam berbagai program pembangunan pertanian. Dengan adanya program subsidi benih ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ongkos produksi pertanian yang dirasa cukup membebani para petani.

Atas dasar mencapai target swasembada pangan untuk komoditas jagung, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengurangi laju impor dalam rangka merangsang peningkatan produksi pertanian dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah impor jagung yang berkurang secara drastis sejak tahun dua tahun lalu. Pada tahun 2016, impor jagung yang dilakukan oleh Indonesia hanya mencapai 1,3 juta ton. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan pada tahun 2015 yang berjumlah 3,5 juta ton. Lalu pada tahun 2017 jumlah impor jagung semakin berkurang yaitu hanya sebesar 500.000 ton.


Kebijakan pemerintah dalam sektor perdagangan internasional tersebut dianggap cukup agresif dan ambisius karena sampai saat ini Indonesia masih memiliki kendala internal untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor penghambat, seperti konsumsi dalam negeri yang semakin meningkat akibat jumlah penduduk Indonesia yang bertambah banyak, lahan pertanian yang semakin sedikit, dan faktor perubahan iklim global yang mempengaruhi hasil produksi pertanian.

Selain itu, peningkatan produksi jagung di Indonesia dari sisi dari sisi on-farm sangat bergantung pada pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk, dan juga irigasi pertanian. Oleh karena itu, wajar apabila pemerintah Indonesia berusaha memberikan subsidi benih agar dapat menunjang produksi jagung domestik.


Ada berbagai jenis mekanisme subsidi benih yang dibuat oleh pemerintah untuk komoditas jagung. Subsidi benih yang diributkan akan dicabut pada awal tahun 2018 merupakan subsidi benih dengan cara diskon harga benih yang dibeli oleh petani.

Dilaksanakan sejak 2005, pengadaan benih untuk program subsidi ini dilakukan oleh PT SHS dan PT Pertani. Selain itu, pemerintah memiliki program Cadangan Benih Nasional yang dilakukan melalui pemberian bantuan benih bagi para petani yang mengalami gagal panen akbibat bencana alam. Program ini diselenggarakan mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2017.


Selanjutnya ada juga program Bantuan Benih Langsung Unggul atau yang sering disingkat BLBU di mana pemerintah memberikan benih bantuan secara gratis. Program terakhir yang dilakukan oleh pemerintah adalah program UPSUS. Dalam program ini, pemerintah menyediakan benih jagung hibrida secara gratis yang pelaksanaanya menjadi satu paket dengan program lainnya seperti bantuan pupuk, perbaikan irigasi, dan alat-alat pertanian.


Efektivitas Program UPSUS

Jika subsidi benih yang diproduksi oleh PT Pertani dan PT SHS diisukan akan dicabut karena penyerapan benihnya tidak maksimal maka penelitian dari Center for Indonesia Policy Study (CIPS) menunjukkan program terbaru pemerintah yaitu Program UPSUS pun masih harus diperbaiki.


Hal ini berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh CIPS di Kabupaten Sumenep (Jawa Timur) dan Dompu (NTB) yang mengungkapkan bahwa kebijakan benih bantuan melalui program UPSUS dirasa kurang efektif. Salah satu akar masalah ini adalah mekanisme produksi benih bantuan yang didasarkan pada kuota produksi. Sebanyak 60% benih bantuan yang disalurkan melalui program UPSUS diproduksi oleh para produsen benih yang ditunjuk oleh Balitbangtan. Dalam implementasinya, Balitbangtan belum memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kualitas benih yang diproduksi oleh para produsen tersebut sudah baik. Alhasil, ketika benih-benih itu didistribusikan kepada petani, banyak yang mengeluhkan bahwa kualitasnya kurang karena hasil panen yang sedikit.

Walaupun pemerintah memberikan jatah sebanyak 40% bagi para produsen benih swasta untuk ikut menyuplai benih jagung hibrida, namun kebanyakan para petani mendapatkan jatah benih yang diproduksi oleh produsen Balitbangtan. Para petani mengungkapkan mereka lebih memilih untuk mendapatkan benih bantuan yang diproduksi oleh produsen swasta.


Hal ini menunjukan pemberian bantuan benih memang penting bagi para petani, namun yang lebih penting lagi adalah kualitas dari benih yang diberikan. Jangan sampai APBN yang sudah dialokasikan oleh pemerintah terbuang percuma karena produksi benih bantuan dilakukan secara asal-asalan.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies