Mempertanyakan Relevansi Swasembada Pangan

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)



11 April 2019 – JAKARTA, Swasembada pangan seringkali dijadikan komoditas politik, terutama di tahun politik seperti sekarang ini. Swasembada pangan juga seringkali diposisikan sebagai pencapaian utama dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia. Namun melihat berbagai kondisi yang ada, apakah hal ini masih relevan untuk dicapai?



Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, dapat dikatakan hampir seluruh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung dari pemilihan umum 2004 hingga saat ini selalu konsisten menjanjikan swasembada pangan. Padahal secara garis besar dapat dikatakan hingga 15 tahun kemudian, belum ada satupun presiden dan calon wakil presiden berhasil mewujudkan swasembada pangan.


Hal ini dapat dilihat bahwa pasti ada saja komoditas yang diimpor tiap tahunnya. Hal ini menandakan kegagalan rezim untuk mencapai swasembada itu sendiri. Selama ini, swasembada pangan didefinisikan sebagai usaha mencukupi kebutuhan pangan sendiri (KBBI). Apabila mengambil beras saja sebagai contoh, tercatat sepanjang 2000-2018 Indonesia selalu mengimpor beras dengan rata-rata impor berkisar 1,4 juta ton per tahunnya.


Berkaca dari hal tersebut, swasembada pangan dapat dikatakan semakin menjadi agenda  yang semakin hari semakin sulit untuk dieksekusi. Kebijakan menahan impor pun akan berisiko meningkatkan harga pangan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya swasembada pangan dicapai. Yang pertama adalah data yang akurat. Data menjadi kunci untuk menyatakan keberhasilan suatu program swasembada. Apabila produksi pangan melebihi konsumsi, tentunya impor tidak perlu dilakukan dan pada akhirnya swasembada pangan tercapai.


Namun kondisi tersebut akan menjadi jauh lebih rumit apabila selama ini terjadi kesimpangsiuran dalam data yang menjadi acuan, seperti yang terjadi pada saat ini. Data Kementerian Pertanian untuk produksi beras selalu dikritik karena angkanya yang overestimate hampir 30% dari jumlah yang dianggap lebih realistis keluaran Badan Pusat Statistik (BPS).


Hingga akhir Oktober 2018, belum ada kesepakatan mengenai data yang digunakan untuk menyatakan status swasembada pangan. Pada hari ini, baru data beras hasil olahan BPS saja yang dinyatakan telah diperbaiki dan disepakati menjadi acuan. Sedangkan data puluhan komoditas lainnya yang dirilis Kementerian Pertanian bisa jadi juga memiliki problematika yang sama. Pada akhirnya, mengukur ketercapaian swasembada menjadi beban tersendiri karena ketersediaan data pangan yang perlu diperbaiki keakuratannya.


”Berikutnya adalah mengenai tidak adanya jaminan ketersediaan barang akan memunculkan harga terbaik. Contohnya, berdasarkan data International Rice Research Institute (IRRI,2018), biaya produksi padi di Indonesia mencapai 2,5 kali lipat biaya produksi Vietnam. Hal ini memastikan bahwa harga pasar yang akan diterima konsumen juga sudah terlanjur jauh lebih mahal. Indonesia sendiri, di sisi lain, juga rutin melakukan impor beras dari Vietnam yang notabene memiliki harga beras yang lebih murah. Mendorong tercapainya swasembada pangan berarti mendorong pula para konsumen untuk membelanjakan kebutuhan makanannya dengan harga pangan lokal yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan alternatif yang disediakan melalui kanal impor,” jelas Ilman.


Alih-alih mengejar swasembada pangan, ada baiknya pemerintah mulai fokus untuk mencapai ketahanan pangan. Kalau semua orang mengonsumsi produk impor, tentunya petani lokal tidak akan memiliki pembeli. Oleh karena itu, petani lokal perlu dapat dukungan untuk bisa bersaing dengan petani internasional dengan skema program yang dapat membantu mendorong biaya produksi lebih rendah.


”Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian patut diapresiasi atas berjalannya program modernisasi alat pertanian dan juga subsidi benih dan pupuk. Walaupun masih banyak yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Di sisi lain, menutup diri dari opsi pangan dengan harga yang lebih terjangkau dengan harapan bisa mencapai swasembada pangan merupakan suatu tindakan yang disayangkan,” tambahnya.


Swasembada pangan di Indonesia yang terjadi pada era Orde Baru membutuhkan persiapan selama 15 tahun, yaitu mulai 1969 hingga 1984, dan biaya anggaran yang sangat besar. Persiapan dan anggaran yang besar hanya mampu mewujudkan swasembada pangan selama kurang dari sepuluh tahun, yaitu pada 1984 hingga 1990. Selain itu, menutup diri dari perdagangan pangan internasional juga meningkatkan risiko kelangkaan pangan disaat bencana. Indonesia, seperti yang kita ketahui, memiliki potensi bencana yang sangat beragam.


Ilman mengungkapkan, fokus program dan janji politik perlahan perlu digeser menuju ketahanan pangan yang menjamin adanya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan tanpa harus membatasi sumber pangan dari dalam negeri saja. Program-program peningkatan produktivitas petani dan yang bersifat menekan biaya produksi patut untuk digalakan, tapi bukan serta-merta untuk mencapai swasembada pangan, melainkan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen dan menghindari ketergantungan terlalu tinggi dari perdagangan internasional.


Sudah hampir dua dekade negeri ini dijanjikan swasembada pangan. Namun hal tersebut belum bisa sepenuhnya terealisasikan. Janji politik ini kian lama kian usang dan tanpa disadari hanya menjadi bumbu hambar dalam janji yang dilontarkan para pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik jelang pemilihan yang berlangsung saat ini maupun yang lalu.


Di sisi lain, ketahanan pangan adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan bangsa. Dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan dengan tidak membatasi asal sumber pangan tersebut, pemerintah secara tidak langsung juga telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah sepatutnya ketahanan panganlah yang pada akhirnya lebih ideal untuk menjadi program utama kandidat politik kedepannya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies