• Admin

Mekanisme Penentuan Upah Minimum Rugikan Pekerja

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


18 Oktober 2018 – JAKARTA, Mekanisme penentuan upah minimum merugikan pekerja. Hal ini dikarenakan penentuan upah minimum dilakukan berdasarkan asumsi makro pemerintah pusat yang tertuang dalam PP nomor 78 tahun 2015. Sementara itu, para pekerja menuntut penentuan upah minimum dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, PP ini dianggap tidak mencerminkan situasi nyata di lapangan. Perhitungan upah minimum menggunakan asumsi makro dianggap merugikan pekerja karena beberapa hal. Dalam perhitungan tersebut, pemerintah men ggunakan besaran inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi (PDB). Dengan begitu, peningkatan upah bagi pekerja akan sangat kecil yaitu hanya mencapai 10% atau kurang dari angka tersebut. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, rata-rata inflasi adalah 3, 5% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5 % pertahun.


Kekurangan lainnya yang dianggap merugikan pekerja adalah penentuan upah minimum berdasarkan inflasi ini dihitung berdasarkan harga barang yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang tidak mercerminkan harga per item di lapangan. Sementara itu, golongan untuk jenis barang ini sangat bervariasi bagi buruh di Indonesia.


“Selain itu keputusan tingkat peningkatan upah ini bertentangan dengan UU ketenagakerjaan pasal 89 ayat (2) bahwa upah minimum diarahkan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Kalau pemerintah memperhitungkan standar hidup layak, maka survey KHL akan lebih akurat untuk menentukan tingkat kenaikan upah pekerjan ketimbang dengan inflasi,” jelas Imelda.


Lebih lanjut, Imelda memaparkan, besaran peningkatan upah yg hanya 8% ini sudah bisa diperkirakan, karena sejak tahun lalu pemerintah sudah menentukan mekanisme penghitungan upah dengan hanya menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi.


“Keputusan ini terkesan sentralisasi dan tidak melihat kondisi lapangan. Pada kenyataanya kan biaya hidup di Papua dan di DKI Jakarta beda jauh, sehingga sebaiknya wewenang perhitungan upah ini diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui situasi di lapangan langsung. Atau setidaknya tingkat inflasi ini disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing dan bukan tingkat inflasi nasional,“ ungkapnya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies