Mekanisme Lelang Gula Rafinasi Harus Dievaluasi

SIARAN PERS

Kontak MediaL 08111088100

5 Juni 2018 – JAKARTA, Pemerintah harus mengevaluasi mekanisme lelang gula kristal rafinasi (GKR) yang disebut memiliki potensi pelanggaran hukum. Kalau ingin kembali memberlakukan lelang GKR, seperti yang diwacanakan oleh Ombudsman, pemerintah harus melakukan perbaikan pada beberapa hal.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, hal pertama yang harus diperbaiki adalah mengevaluasi besaran volume pembelian GKR oleh UMKM dan IKM. Mekanisme lelang yang sebelumnya mengharuskan para peserta lelang untuk membeli GKR dalam volume yang sudah ditentukan yaitu minimal 1 ton. Sementara kebutuhan UMKM dan IKM tidak sampai sebanyak itu.


“Apakah pemerintah bisa menjamin UMKM dan IKM bisa mendapatkan GKR sesuai dengan volume yang mereka butuhkan? Semakin retail sebuah komoditas dijual, maka pemerintah juga akan memerlukan biaya tambahan untuk itu. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi harga yang didapat oleh UMKM dan IKM yang akan berdampak juga pada harga jual di tingkat konsumen,” jelas Novani.

Ia pun menambahkan, pemerintah juga harus bisa menjamin kemudahan dalam proses pendaftaran dan menjadi anggota lelang untuk UMKM dan IKM. Kalau proses ini justru membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, hal ini justru tidak akan efektif.


Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah QR code yang ditempel pada setiap karung GKR. QR code, lanjut Novani, bukanlah penjamin kalau GKR tidak akan rembes ke pasaran. Logikanya, semakin bebas akses keterjangkauan GKR oleh UKM dan IKM, maka semakin dekat akses ke pasar konsumen dan menyebabkan rembesan.


Menurutnya, langkah yang paling efektif untuk mencegah merembesnya GKR ke pasar GKP adalah menjadikan harga keduanya sama-sama terjangkau dan tidak berselisih yang cukup benyak seperti saat ini sehingga tidak ada yang saling mendistorsi pasar karena perbedaan harga. Pemerintah harus mempertimbangkan pasokan gula GKP sehingga dapat menstabilkan harga dan membuatnya lebih terjangkau. Apabila mau menghindari kebocoran, pemerintah sebaiknya menghilangkan probabilitas keuntungan yang dapat diperoleh akibat selisih harga kedua jenis gula. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi pasokan gula dalam negeri dan rantai distribusi GKP.


“Untuk itu pemerintah harus memastikan ketersediaan GKP di pasaran, bisa dengan impor dan meningkatkan efisiensi pabrik gula tebu, produktifitas lahan, harga pupuk, dan lain-lain,” terangnya.

Selain itu, Novani juga menekankan perlunya informasi dan transparansi terkait penyelenggaraan lelang dan juga para pesertanya. Prosedur dan biaya lelang harus dibuat semudah dan semurah mungkin untuk menghilangkan potensi kerugian pada peserta lelang. Selanjutnya, penyelenggara lelang harus dipilih berdasarkan mekanisme yang jelas, transparan dan memenuhi syarat sebagai penyelenggara lelang yang berpengalaman.


Ombudsman memberi peluang diberlakukannya kembali lelang GKR. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan rekomendasi terkait potensi pelanggaran hukum pada mekanisme lelang GKR. Hal inilah yang mendasari dihentikannya lelang GKR oleh Kementerian Perdagangan pada April yang lalu.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies