Manajemen Stok Beras Perlu Pembenahan

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menilai, pemerintah perlu membenahi manajemen stok beras. Pembenahan ini diperlukan, antara lain, untuk mencegah terbuang sia-sianya stok beras pemerintah. Pembenahan manajemen stok beras juga menjadi semakin penting karena adanya perubahan skema bantuan sosial dari Beras Sejahtera atau Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).


Di akhir tahun lalu, sekitar 20 ribu ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan Perum Bulog terancam busuk. Hal ini dikarenakan beras sudah disimpan selama empat bulan di gudang dan belum disalurkan. Akibatnya beras ini mengalami penurunan mutu atau kualitas/disposal stock.


Ia menjelaskan, pembenahan yang perlu dilakukan meliputi, neraca beras secara nasional, baik neraca dari sisi input atau produksi dan stok maupun neraca dari sisi konsumsi dan distribusi. Karena masih ada gap antara data produksi dan konsumsi, maka pemerintah harus hati-hati dalam mengintervensi kebijakan karena akan memengaruhi harga beras di pasar. Misalnya saja mengenai kebijakan fleksibilitas harga pembelian oleh Bulog sebesar 10%.


Bulog, yang terikat pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015, diharuskan untuk mencapai target serapan beras dan bisa menyerap beras berkualitas baik. Namun standar Harga Pokok Pembelian (HPP) yang ada di dalam Inpres tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan pasar. Untuk mempermudah Bulog mencapai target penyerapannya, sebaiknya Bulog diberikan akses untuk menggunakan standar harga HPP Gabah Kering Panen yang lebih bersaing. Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10%.


“Bulog diperbolehkan untuk menggunakan fleksibilitas harga sebesar 10% dari HPP. Harga Bulog itu menjadi referensi secara nasional. Lalu bagaimana kalau harganya tinggi atau di atas HPP? Hal ini akan berakibat pada kenaikan harga beras di pasar karena semua akan ikut naik menyesuaikan harga Bulog. Ketika harga Bulog mahal maka hal ini akan memengaruhi harga di tingkat konsumen,” ungkapnya.


Terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam merespon situasi ini, sebaiknya pemerintah meninjau ulang relevansi HPP. Kalau HPP masih dibutuhkan, maka sebaiknya besaran HPP diperbaharui dengan kondisi pasar yang ada saat ini. Namun, dalam jangka panjang, permasalahan seputar penyerapan beras Bulog ini lagi-lagi berpotensi terjadi karena harga di tahun mendatang pasti akan berbeda dan perlu update yang teratur.


Galuh menambahkan, ada hal lain yang dapat dilakukan dalam jangka panjang pemerintah tidak bergantung kepada HPP untuk mengatur harga beras. Cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk memastikan harga beras terjangkau bagi konsumen serta tetap menyejahterakan petani adalah intervensi pada segi produksi dan distribusi melalui program-program pemerintah yang juga diintegrasikan dengan penerapan teknologi.


Selain permasalahan kualitas beras akibat terkekang HPP, distribusi beras Bulog juga terhambat karena adanya perubahan skema bantuan sosial. Transformasi dari skema Rastra ke BPNT membuat beras Bulog tidak lagi menjadi pemasok utama beras dalam skema baru ini. Kini dengan adanya program BPNT, peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang karena suplai beras dapat juga diperoleh dari distributor lainnya seperti swasta. Untuk itu, penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies