[Laporan Acara] Mengkaji Akses Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19




Pendidikan jadi salah satu sektor yang terdampak pandemi coronavirus atau COVID-19. Untuk membahas kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia, Center for Indonesia Policy (CIPS) berhasil menyelenggarakan webinar pada tanggal 24 April 2020 kemarin. Pembicara terdiri dari Prof. Unifah Rosyidi (Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia), Totok Amin Soefijanto (Penasihat Kebijakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan [TGUPP] Pemprov. DKI Jakarta dan Senior Fellow CIPS), serta Nadia Fairuza Azzahra (Peneliti CIPS)


Efektivitas PJJ setelah lebih dari satu bulan penerapan dipertanyakan dalam webinar ini. Permasalahan yang paling disorot selama PJJ adalah ketidakmerataan, mulai dari infrastruktur internet, sampai kompentensi guru.


Diskusi dimulai dari pemaparan Nadia mengenai permasalahan fasilitas pada metode PJJ selama masa pandemi. Sekitar 45 juta siswa di seluruh Indonesia terkena dampak dari COVID-19. Dari jumlah tersebut, Nadia mengatakan bahwa masih banyak kalangan siswa dari golongan kurang mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, tidak dapat melaksanakan PJJ. Selain faktor ekonomi, rendahnya penetrasi internet di Indonesia dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, merupakan faktor lain yang mengganggu berjalannya PJJ. Terlebih, adanya ketidaksiapan guru dan siswa untuk melaksanakan PJJ, menjadi permasalahan yang menghambat penerapan PJJ.


Menanggapi permasalahan itu, CIPS memberikan beberapa rekomendasi jangka pendek dan panjang untuk melancarkan PJJ ke depannya; mulai dari penggunaan radio dan pos sebagai alternatif pembelajaran, sampai dibukanya kerja sama antara publik dan swasta dengan skala yang lebih besar di sektor pendidikan untuk mendukung PJJ ke depannya.


Totok Soefijanto melanjutkan paparan dengan fokus membahas keadaan guru selama pandemi COVID-19. Beliau menyebutkan, permasalahan guru semakin bertambah ketika COVID-19 mewabah, yang menyebabkan lompatan tidak terantisipasi pada sistem pengajaran yang pada awalnya melalui tatap muka, menjadi jarak jauh. Jangankan di daerah kecil di Indonesia, di Jakarta saja sistem belajarnya masih semi digital. Beliau memberikan lima rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).


Prof. Unifah selaku perwakilan Persatuan Guru Republik di Indonesia menjadi pembicara terakhir. Beliau memaparkan data dari platform belajar daring milik Kemendikbud yaitu, Rumah Belajar. Terjadi lonjakan sampai 3 juta pengunjung ke situs ini karena COVID-19. Menyorot permasalahan klasik yang terjadi selama PJJ yaitu, ketidakmerataan pembangunan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan sumber daya pendidikan, keterbatasan infrastruktur jaringan, dan kesulitan akses pendidikan berkualitas. Melalui survei yang dilakukan PGRI, Prof. Unifah menyebutkan bahwa bagi guru, PJJ dapat berfungsi sebagai pengembangan model pembelajaran inovatif. Kemudian, metode ini juga akan meningkatkan akses ke pendidikan yang bermutu pada jangka panjang.


Unduh presentasi para pembicara di sini.


Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies