• Admin

Koalisi Hak Makmur Perjuangkan Harga Pangan Terjangkau Untuk Rakyat Indonesia

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


25 Juli 2018 – JAKARTA, Tingginya harga pangan di Indonesia sudah tentu menyulitkan warganya, terutama mereka yang termasuk dalam kategori orang miskin, untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Untuk itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bersama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sepakat membentuk kemitraan Hak Makan Murah (Hak Makmur).


Kesepakatan yang ditandai dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara ketiga pihak ini bertujuan untuk memunculkan kepedulian atau awareness di masyarakat mengenai harga pangan di Indonesia yang terbilang mahal. Kepedulian ini diharapkan bisa berujung pada reformasi kebijakan pangan oleh pemerintah.


Institutional Relations Manager CIPS Bunga Ramadani menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi alasan dibangunnya kemitraan Hak Makmur. Harga pangan di Indonesia terbilang tinggi bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan jumlah produksi pangan di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik.


Sementara itu, pemerintah juga memberlakukan pembatasan atau restriksi impor yang berlebihan untuk banyak komoditas pangan. Hal ini akhirnya yang mendorong harga kebutuhan pangan menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian kalangan.

“Orang miskin adalah yang paling terkena dampak dari mahalnya harga pangan. Mereka yang penghasilannya rata-rata Rp 300.000 setiap bulan ini tentu tidak punya banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi kesehatan mereka, terutama anak-anak. Anak-anak menjadi rawan terkena stunting dan penyakit lainnya,” jelas Bunga.


Setelah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 30 Mei lalu, kemitraan Hak Makmur juga sudah melakukan kampanye bagi-bagi pembungkus dan kotak makanan yang menyasar para pedagang makanan, seperti warteg dan warung makan kecil. Kampanye yang bertujuan untuk memunculkan kepedulian masyarakat akan isu harga pangan mahal ini dilakukan di sekitaran kantor-kantor pemerintah seperti kantor kementerian dan kantor DPR.

“Pedagang makanan juga pihak yang terkena dampak kalau harga pangan mahal. Mereka berada di posisi sulit karena tidak mudah memutuskan untuk menaikkan harga, sementara ongkos produksi sudah meningkat,” terangnya.


Salah satu relawan kampanye, Putri, menceritakan pengalamannya. Menurut mahasiswa salah satu universitas swasta di Bandung ini, banyak pedagang makanan yang belum paham kenapa harga komoditas pangan di Indonesia terbilang mahal. Memberikan pemahaman kepada mereka menjadi salah satu tantangan yang dihadapi saat melakukan kampanye.

“Saya berharap pemerintah bisa menyederhanakan rantai distribusi pangan yang panjang. Dengan menyederhanakan rantai distribusi, harga mahal yang ada di tingkat konsumen bisa dinikmati juga oleh petani. Selama ini yang menikmati harga mahal itu kan para tengkulak,” jelasnya.


Selain kampanye bagi-bagi pembungkus dan kotak makanan, Hak Makmur juga mengajak masyarakat untuk ikut menandatangani petisinya di change.org. Dengan menargetkan 10.000 tanda tangan, diharapkan bisa mendorong pemerintah mereformasi kebijakan pangan.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies