• Admin

Kewajiban Tanam Bawang Putih Tidak Realistis Untuk Wujudkan Swasembada

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


6 September 2018 – JAKARTA, Kewajiban yang dibebankan kepada importir untuk menanam bawang putih tidak realistis untuk mendukung tercapainya swasembada untuk komoditas tersebut. Kewajiban yang tertuang dalam Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) nomor 38 tahun 2017 ini membebani importir yang memang tidak memiliki kapasitas dalam hal tersebut.


Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, tugas pokok importir dan petani sudah jelas berbeda. Dengan mewajibkan hal tersebut, maka hasilnya tidak akan baik. Selain itu, Indonesia kini dihadapkan pada banyaknya permasalahan terkait swasembada bawang putih. Misalnya saja, keterbatasan lahan, alih fungsi lahan, kontur tanah dan iklim Indonesia.

“Secara on-farmmaupun off-farm, Indonesia tidak mampu untuk mengejar swasembada bawang putih. Pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang tepat dan rasional untuk program swasembada bawang putih. Tindakan intervensi seperti justru akan membuat harga semakin tinggi dan merugikan konsumen,” jelas Hizkia.

Selain itu, pemerintah juga sebaiknya tidak memberlakukan sistem kuota karena akan berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Restriksi atau pembatasan berlebihan pada mekanisme impor menyebabkan harga bawang putih menjadi tinggi. Padahal seharusnya impor sebagai instrumen untuk menstabilkan harga bawang putih yang tinggi di dalam negeri harus bisa berdampak pada harga. Peraturan terkait impor bawang putih sebaiknya dievaluasi pemberlakuannya. Selain itu, kewajiban tanam bawang putih yang dibebankan kepada importir semakin menambah cost of production yang pada akhirnya dibebankan lagi kepada konsumen.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies