• CIPS Indonesia

Keterbukaan Ekonomi Bantu Perkuat Perekonomian Nasional




Banyak faktor yang memengaruhi perekonomian sebuah negara, di antaranya adalah nilai tukar mata uang, neraca perdagangan dan juga keterbukaan ekonomi. Banyak hal yang memengaruhi keterbukaan ekonomi, salah satunya adalah kebijakan pemerintah dan juga regulasi yang mendukung masuknya investasi, aliran dana dan kerjasama dari negara lain ke sebuah negara. Kondisi seperti inilah yang masih perlu ditingkatkan di Indonesia.


Executive Director Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rainer Heufers mengatakan, keterbukaan ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi yang terdapat dalam sebuah negara yang dapat membantu maupun menghambat perekonomian negara tersebut. Kalau dikaitkan dengan Indonesia, lanjutnya, Indonesia memiliki potensi dan juga pasar yang sangat besar. Hal ini merupakan keuntungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan Indonesia serta menarik bagi perusahaan dan juga investor asing. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia dapat menggunakan koneksi perdagangannya yang strategis di Asia Tenggara dan di seluruh dunia.


Investasi merupakan salah satu fokus penting yang perlu dijaga dan ditingkatkan oleh Indonesia. Tidak hanya untuk membangun sektor-sektor riil, masuknya investasi juga diharapkan bisa menstabilkan current account deficit (CAD) atau defisit neraca perdagangan. Upaya menekan CAD sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Ketika mengalami defisit, negara memerlukan devisa tambahan untuk membiayai impor yang melebihi angka ekspor. Oleh sebab itu, aliran modal asing menjadi salah satu poin penting dalam menopang kondisi neraca transaksi berjalan.


”Penting bagi pemerintah Indonesia mereformasi regulasi untuk menarik foreign direct investment. Untuk itu, Indonesia perlu membuat pasarnya lebih mudah diakses dan membangun mitra dagang internasional yang kuat. Indonesia perlu meningkatkan negosiasi perdagangan dan meratifikasi perjanjian kemitraan dengan Uni Eropa dan Australia. Pada akhirnya, Indonesia yang akan mendapat manfaat dari perdagangan dan investasi asing,” ungkapnya.


Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak peluang dalam perdagangan. Namun hambatan non tariff dan juga regulasi yang tidak bersahabat dengan open trade seringkali menjadi penghalang. Untuk mendatangkan foreign direct investment, tentu hambatan seperti ini perlu dihilangkan.


Rainer menjelaskan, ada empat faktor yang memengaruhi keterbukaan ekonomi sebuah negara. Faktor pertama adalah akses pasar dan infrastruktur, yang berarti sejauh mana kemudahan produk dan layanan dapat diproduksi dan dikirim ke konsumen. Berikutnya adalah iklim investasi, yang berarti sejauh mana Indonesia bisa memberikan akses investasi kepada investor lewat kepastian hukum dan juga regulasi yang sederhana. Faktor berikutnya adalah kondisi perusahaan yang memastikan pasar dapat diperbutkan dan bebas dari beban peraturan dan juga pemerintahan yang didukung oleh supermasi hukum, di samping integritas dan efektifitas pemerintah.


“Poin yang tidak kalah penting dalam kaitannya dengan keterbukaan ekonomi dan investasi adalah reformasi birokrasi. Implementasi sistem online single submission (OSS) harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Pemerintah perlu berupaya dalam mensinergikan sistem OSS agar pencapaiannya lebih efektif dalam mempermudah proses perizinan dan pengurusan berkasberkas terkait investasi,” urainya.


Dalam kebijakan ekonomi makro, moneter dan fiskal, Indonesia telah memiliki kinerja yang baik. Trauma yang disebabkan oleh Krisis Keuangan Asia pada tahun 1998 telah menjadikan sektor keuangan Indonesia menjadi lebih terkonsolidasi serta adanya konsensus politik seputar kebijakan fiskal dan moneter yang lebih kompeten dan bijaksana.


Rainer juga memaparkan perlunya kestabilan iklim politik dan proses demokrasi yang kuat di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat sipil yang aktif dan kebebasan pers yang relatif baik. Indonesia juga memiliki sistem perbankan yang kuat dan kebijakan ekonomi yang sehat, serta ketersediaan pembiayaan yang semakin luas. Dan Indonesia telah terbukti memilki jiwa wirausaha yang akan terus meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya sebagaimana dibuktikan oleh dinamisnya perkembangan start-up dalam lanskap perdagangan elektronik.


Keterbukaan ekonomi Indonesia menempati peringkat ke-68 di dunia dalam Global Index for Economic Openness yang dirilis oleh Legatum Institute pada tahun ini. Peringkat Indonesia turun satu tingkat dari indeks serupa yang dikeluarkan tahun 2018, yaitu peringkat ke-67. Indeks yang dirilis secara tahunan ini mengambil contoh studi kasus Indonesia untuk tahun 2019 yang merupakan bentuk kerjasama Legatum Institute dengan CIPS.


Director of Policy Legatum Institute Stephen Brien mengatakan, Indonesia berada di peringkat ke-53 di dunia pada indikator iklim investasi (investmen environment). Hal ini didukung oleh ekosistem pembiayaan negara yang terus mengalami perbaikan, perlindungan investor yang kuat, sistem perbankan yang baik dan tingkat tabungan yang relatif tinggi (34% dari PDB, dibandingkan dengan rata-rata global 25%).


Namun, lanjutnya, sejarah kebijakan proteksionis Indonesia berdampak pada jumlah foreign direct investment (FDI) yang hanya berjumlah 2% dari PDB. Jumlah ini masih kurang dari setengah dari rata-rata global. Kebijakan proteksionis juga menyebabkan masih sedikitnya aliran modal dan kerjasama asing memasuki Indonesia. Kondisi yang seperti ini menyebabkan peluang pemain domestik baru relatif kecil untuk bersaing karena pasar dikuasi oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


“Laporan yang kami keluarkan diharapkan bisa memaparkan berbagai tantangan dan peluang ekonomi serta permasalahan kelembagaan yang dihadapi Indonesia. Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa, dengan populasi terbesar keempat di dunia, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dan ekonomi tumbuh 5% per tahun. Ada banyak alasan untuk optimistis tentang masa depannya,” jelas Stephen.


Indeks ini juga memaparkan fakta bahwa Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN dalam hal produktivitas dan kesejahteraan. Salah satu penyebabnya adalah warisan nasionalisme ekonomi negara yang berupaya melindungi dan mempromosikan industri Indonesia. Hal ini mengakibatkan defisit modal, barang, dan minimnya keahlian yang sangat dibutuhkan yang dapat dibawa oleh perusahaan asing ke Indonesia. Untuk itu, masuknya investasi internasional dapat menjadi cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan negara.


Stephen juga memaparkan perlunya reformasi pada kebijakan ekonomi di Tanah Air, seperti inovasi ide dan bisnis, merevisi kebijakan Daftar Investasi Negatif (DNI), tarif, kuota, dan subsidi yang berpotensi membuka pasar baru dan meningkatkan kesejahteraan bagi Indonesia. Untuk mencapai peningkatan kesejahteraan, ekonomi terbuka juga membutuhkan akses pasar dan infrastruktur yang efektif, kondisi perusahaan yang sehat, dan tata kelola yang kuat.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies