Kebijakan Pertembakauan Jangan Hanya Fokus Pada Dana Bagi Hasil

Siaran Pers - Jakarta, Pemerintah perlu menerbitkan kebijakan pertembakauan yang komprehensif yang mampu mengakomodir kepentingan beberapa hal yang terhubung dengan hal tersebut. Stagnasi jumlah produksi daun tembakau dan meningkatnya angka prevalensi jumlah perokok adalah dua hal yang layak diakomodir dalam kebijakan pertembakauan. Selama ini, pemerintah seakan terpaku pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, berbicara mengenai kondisi pertembakauan dari sisi produksi, Kementerian Pertanian saat ini tidak memiliki program nasional yang secara khusus dijalankan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tembakau lokal. Tembakau juga sudah dikeluarkan dari daftar tanaman prioritas.


Data FAOSTAT 2019 menunjukkan, jumlah produksi daun tembakau Indonesia mencapai 164.851 ton pada 2007. Sepuluh tahun kemudian, jumlah tersebut menurun menjadi 152.319 ton. Sejalan dengan angka produksi, luas area perkebunan pun mengalami penurunan dari 198,054 hektar di tahun 2007 menjadi 185,708 hektar di tahun 2017. Level produksi yang kian menurun pun berkaitan erat dengan tingkat produktivitas dari tembakau itu sendiri. Jika dibandingkan dengan negara-negara produsen tembakau lainnya seperti China, Brazil, India dan Amerika produktivitas Indonesia masih jauh lebih rendah. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tembakau tidak lagi menjadi prioritas bagi pemerintah untuk dikembangkan.


Sementara itu, terkait upaya meminimalkan dampak produk olahan tembakau terhadap kesehatan, Pingkan menjelaskan, target prevalensi perokok yang sudah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2019 juga tidak diikuti dengan adanya kebijakan yang memadai. Target menurunkan angka prevalensi perokok hingga mencapai 5,4% bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat prevalensi perokok di tahun 2013 dan 2018 masih cukup tinggi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi perokok di kedua tahun tersebut mencapai 29,3% dan 28,8%.


Beberapa kebijakan terkait pembatasan konsumsi rokok yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP 109 Tahun 2012 ini mengatur mengenai ketentuan iklan, promosi, sponsorship, kemasan produk rokok sampai kepada pengadaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).


“Tanpa adanya tujuan yang jelas mengenai pertembakauan secara umum maka kondisi pertanian tembakau akan mengalami stagnasi dan para petani menjadi pihak yang paling terdampak dari kondisi ini. Pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai arah pertembakauan Indonesia, apakah memang akan diorientasikan untuk ekspor ke pasar global atau ada rencana lainnya yang akan ditempuh,” ungkap Pingkan.


Pingkan menambahkan, satu-satunya intervensi pemerintah yang sedikit banyak bersentuhan dengan kondisi ini adalah DBHCHT. Dana ini menjadi instrumen yang diberikan oleh Kementerian Keuangan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan pertanian tembakau serta menjawab tantangan yang kerap kali dihadapi petani tembakau.


DBHCHT dikumpulkan dari 2% dari total cukai tembakau di tingkat nasional per tahunnya di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dana tersebut kemudian akan ditransfer ke pemerintah daerah di tingkat provinsi yang berkontribusi terhadap penerimaan cukai dan ke daerah-daerah penghasil tembakau, sesuai dengan kontribusi yang diberikannya pada tahun tersebut. Semakin tinggi kontribusi dari provinsi dan/atau kota tertentu, semakin tinggi pula jumlah yang mereka terima dari DBHCHT.


Pemerintah perlu memperjelas arah kebijakannya melalui penerbitan road map pertembakauan. Selama ini pro dan kontra terkait kebijakan pertembakauan terus bergulir karena di satu sisi, tembakau berkontribusi besar dengan menghasilkan pendapatan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) dan menciptakan lapangan kerja dengan multiplier effect.


“Pada saat yang sama, produk olahan dari tembakau yaitu rokok juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat karena merupakan faktor penyumbang tingginya angka penderita penyakit tidak menular akibat merokok dan membawa kerugian ekonomi, terutama ke keluarga berpenghasilan rendah,” tandasnya.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies