• CIPS Indonesia

Kebijakan Mahal Menyebabkan Tahun yang Sulit Bagi Perekonomian Indonesia

Updated: Apr 16, 2019

Penulis: Rainer Heufers, Center for Indonesian Policy Studies

Artikel ini pernah dimuat di: East Asia Forum





Masyarakat Indonesia mengkhawatirkan kondisi perekonomian tahun ini walaupun pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan tingkat kemiskinan berada di bawah 10% dari total populasi. Keadaan ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Kegelisahan masyarakat berasal dari trauma terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Bahkan setelah 20 tahun berlalu, bayangan akan masa lalu masih menghantui pemberitaan media di Indonesia. Kecemasan masyarakat mencapai titik puncaknya ketika nilai rupiah merosot hingga 10% terhadap nilai dolar Amerika Serikat (AS).


Walaupun beberapa perhatian memusatkan pada defisit anggaran, utang pemerintah, dan neraca berjalan (Current Account), tetapi sebagian besar ketakutan akan terulangnya krisis ekonomi asia tidak berdasar. Depresiasi nilai tukar mata uang masih jauh dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 1998. Kondisi bank-bank di Indonesia telah menguat dan sektor finansial Indonesia jauh lebih kuat menahan risiko global. Cadangan devisa negara jauh melebihi daripada yang dimiliki di tahun 1998 dan rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak mencapai setengah dari 74% yang merupakan ratio di tahun 1998. Defisit anggaran dan tingkat hutang pemerintah tetap terkendali dan dalam batasan hukum. Keadaan seperti ini terjadi walaupun Bank Indonesia telah mengikuti kebijakan normalisasi dari US Federal Reserve dan meningkatkan suku bunga sebanyak tujuh kali dari total 1,75% poin sepanjang 2018.



Perhatian serius datang dari pemerintah Indonesia yang kurang menyusun strategi ekonomi jangka panjang yang berfokus pada teknologi, produktivitas, dan kompetisi. Prioritas presiden tertuang dalam agenda Nawa Cita, yaitu pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, pembangkit listrik, dan kesejahteraan masyarakat. Agenda tersebut merupakan tujuan yang diperlukan. Akan tetapi, rencana tersebut lebih banyak menyasar pada pengurangan kesenjangan dalam pembangunan dan tidak memberikan visi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.


Sebagai gantinya, presiden melanjutkan strategi nasionalis berbiaya mahal dan sangat bergantung pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2018, Freeport akhirnya dipaksa untuk melakukan divestasi dengan tujuan agar negara bisa mengendalikan sumber daya alam. Perusahaan induk milik negara, PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) menjual obligasi seharga 4 miliar dolar AS untuk mendanai akuisisi saham Freeport. Investor asing lainnya keluar dari pasar komoditas Indonesia dengan mengorbankan keahlian dan teknologi mereka. Peralihan kepemilikan menyebabkan penurunan harga hingga 4% dari 30.000 barel dalam produksi minyak harian di Indonesia.


Kampanye untuk pemilihan presiden dan legislatif telah dimulai pada paruh kedua tahun 2018, hal tersebut menambah sensitivitas politik dan pada akhirnya berdampak terhadap defisit fiskal dan neraca berjalan. Memaksakan tarif impor pada 1147 komoditas mungkin menyenangkan masyarakat, tetapi hanya sedikit berpengaruh pada keseimbangan neraca berjalan.


Hal yang lebih penting, namun ditakutkan masyarakat umum, pemerintah tidak memotong tarif subsidi minyak di dalam negeri untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan membatasi impor. Sebaliknya, pemerintah tetap mempertahankan keputusannya yang mengharuskan BUMN – Pertamina – untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dibawah harga pasar nasional. Keputusan ini merupakan penyebab signifikan dari defisit neraca berjalan yang mencapai 3,37% dari PDB di 2018. Sektor minyak dan gas mengalami defisit $12,21 miliar hingga November tahun ini. Hal ini menghilangkan surplus di sektor non migas dan sejauh ini masih menjadi kontributor dari defisit secara keseluruhan.


Secara umum, 2018 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian. Menghadapi lingkungan regulasi yang inkonsisten, tidak efisien, kabur, dan seringkali tidak menguntungkan, para pebisnis tidak optimis dan tetap netral seperti yang tertuang dalam CEO Kontan Confidence Index. Dalam Nikkei Indonesia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), indeks manufaktur di Indonesia mencapai yang terendah dalam lima bulan di bulan November. Pertumbuhan hasil produksi melambat, kebijakan baru gagal ditingkatkan, dan penjualan ekspor menurun di sepanjang tahun. Investasi asing langsung jatuh drastis hingga lebih dari 20% year-on-year di kuartal ketiga tahun 2018.



Masih ada ketidakpastian bagaimana kebijakan ekonomi akan diambil setelah pemerintahan yang baru mulai menjabat di pertengahan 2019. Pemerintah saat ini mungkin tidak akan melibatkan diri dalam mengambil inisiatif ekonomi baru sebelum akhir masa jabatannya. Di masa kampanye, mereka harus berhati-hati dalam melakukan manuver di tengah keberagaman kepentingan dan lawan politik. Keberanian membuka 54 sektor usaha untuk investasi asing, misalnya, diserang oleh kelompok-kelompok kepentingan yang vokal di masa pemilihan.


Perjanjian perdagangan bebas dengan Australia belum diberlakukan meskipun telah ditandatangani pada bulan Desember. Akibatnya, perekonomian masih relatif tidak terbuka dengan rantai internasional dan perdagangan yang relatif rendah terhadap rasio PDB.

Dengan mempertimbangkan penyekatan yang terjadi, Indonesia tidak dapat memanfaatkan peralihan strategi Tiongkok dari industri padat karya. Pertumbuhan ekonomi digital mungkin memberikan Indonesia sedikit kelonggaran. Investor di bidang e-commerce, financial technology, dan sharing economy melihat daya beli pasar konsumen Indonesia yang sangat kuat. Pada akhirnya, pendorong terbesar bagi pertumbuhan ekonomi tetap pada sektor konsumsi privat yang meningkat hampir sepertiga pada 2014 hingga 2018.


Akan tetapi, perkembangan di industri jasa padat modal tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan di sektor manufaktur dan pertanian. Hal ini sangat penting bagi orang Indonesia yang memiliki keterampilan dan pendapatan yang rendah, dan tampaknya tahun depan akan menjadi bisnis seperti biasa, sekali lagi, untuk sebagian besar orang Indonesia.

68 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies