• Admin

Kasus Ijazah Palsu, Pemerintah Harus Tindak Tegas Institusi Pendidikan yang Tidak Penuhi Standar

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


30 November 2018 – JAKARTA, Pemerintah harus menindak tegas institusi pendidikan di Tanah Air yang tidak memenuhi standar dan ketentuan pemerintah. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kualitas pendidikan yang ada. Penindakan ini juga termasuk kalau institusi yang bersangkutan menerbitkan ijazah palsu.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, keterkaitan sebuah institusi pendidikan dengan ijazah palsu adalah pelanggaran serius. Kalau institusi pendidikan tidak memenuhi standar pemerintah, maka negara dan masyarakatnya yang akan dirugikan. Pemerintah harus bisa memastikan institusi-institusi ini melakukan perbaikan sehingga memenuhi standar atau dicabut perizinannya. Kegiatan monitoring dan evaluasi seperti ini juga penting untuk memangkas institusi yang tidak memenuhi standar, serta memangkas institusi yang melakukan kebohongan publik dengan menerbitkan ijazah palsu.


“Prihatin sekali melihat kasus pengeluaran ijazah palsu dari beberapa institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Institusi pendidikan yang seharusnya mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang baik dan siap kerja, malah menciptakan kebohongan publik yang besar. Sanksi tegas perlu diberikan kepada institusi manapun yang melanggar aturan,” urai Pandu.


Pandu memaparkan, tidak ada salahnya institusi pendidikan yang non-aktif kembali diaktifkan selama mereka sudah melakukan perbaikan dan sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Disebutkan pula bahwa, institusi yang diaktifkan kembali hanya institusi yang sudah melalui masa pembinaan, sehingga dapat diberikan “kesempatan kedua” untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Tetapi, tindakan ‘pengampunan’ seperti ini hendaknya tidak dilakukan secara terus menerus.

“Misalnya, kemarin sudah di non-aktifkan, kemudian dibina, aktif kembali, tapi mengulangi kesalahan lagi, kemudian dinonaktifkan, dibina, diaktifkan kembali. Nah, jangan seperti ini, kalau seperti ini institusi pendidikan akan menganggap remeh standar yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.


Kasus seperti ini merupakan peringatan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih institusi pendidikan. Pastikan penyedia layanan pendidikan yang dipilih sudah kredibel. Yang tidak kalah penting adalah pentingnya kesadaran kalau pendidikan adalah sebuah proses sehingga mendapatkan ijazah dengan cara instan bukanlah jalan keluar yang baik. Selain pelaku pemalsuan ijazah, pemegang ijazah palsu juga dapat dikenakan sanksi hingga 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp 1 miliar.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies