Izin Impor Benih Padi Hibrida Berpotensi Tingkatkan Produktivitas Beras Nasional

Siaran Pers - JAKARTA, Izin impor benih padi hibrida yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 40 tahun 2019 berpotensi meningkatkan produktivitas beras nasional. Berdasarkan hasil penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), produktivitas musiman rata-rata padi hibrida lebih yang sebesar 7 ton/ha lebih tinggi kalau dibandingkan dengan produktivitas musiman rata-rata padi inbrida yang hanya mencapai 5,15 ton/ha.


Peneliti CIPS Galuh Octania mengatakan, potensi besar ini justru belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari luas tanam padi hibrida hanya kurang dari satu persen dari total luas tanam padi di Indonesia dan telah mengalami stagnasi selama beberapa tahun. Selain itu, produksi dan ketersediaan indukan dan benih hibrida yang rendah, kerentanan terhadap penyakit, rasa/tekstur nasi, tingginya harga benih, kebiasaan petani menggunakan benih sendiri dan kurangnya keterampilan petani juga menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya pengembangan padi hibrida. Karena sulitnya mengakses indukan dan benih padi hibrida, tidak jarang membuat petani terpaksa kembali menanam benih inbrida.


“Izin impor yang dikeluarkan pemerintah, walaupun hanya sebatas untuk keperluan riset dan pengembangan, akan sangat berguna untuk mengetahui dan menguji apakah varietas padi hibrida tertentu sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia. Begitu ada kapasitas yang cukup untuk mengembangkan varietas-varietas ini di Indonesia, ketergantungan pada impor akan berkurang dengan sendirinya,” jelas Galuh.


Walaupun begitu, riset dan pengembangan terhadap benih padi hibrida juga sangat bergantung pada keahlian teknis yang tersedia di Indonesia. Pengembangan padi hibrida di Indonesia saat ini juga terkendala oleh rendahnya jumlah pakar yang mampu mengembangkan varietas baru. Agar impor benih dapat digantikan secara berkelanjutan, program pembangunan manusia perlu dilakukan secara bekerjasama dengan berbagai universitas.


“Pendirian pusat penelitian di berbagai daerah di Indonesia akan memungkinkan pengembangan varietas yang sesuai dengan preferensi konsumen tertentu serta iklim dan kondisi tanah di daerah-daerah yang berpotensi menjadi sentra produksi beras dari benih hibrida. Pelan-pelan kita juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap benih padi hibrida impor,” urai Galuh.


Pemerintah mengizinkan impor benih padi hibrida lewat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian untuk keperluan riset dan pengembangan. Sebelum aturan ini disahkan, impor benih padi hibrida menemui hambatan dengan adanya Permentan nomor 127 tahun 2014 pasal 5(1)b tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman menyatakan bahwa benih padi hibrida F1 diizinkan untuk diimpor selama tiga tahun setelah pelepasan varietas.


Sayangnya, beberapa perusahaan tidak dapat melakukan impor ini. Menurut pasal 10 Peraturan ini, impor demikian tergantung pada adanya kekurangan pasokan benih dalam negeri, tetapi tidak ada pembedaan jelas antara benih inbrida dan hibrida. Akibatnya, pemerintah bisa memblokir impor benih padi hibrida, dengan alasan bahwa tidak ada kekurangan benih di dalam negeri.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies