Indonesia Perlu Fokus Pada Kebijakan Strategis Untuk Tekan Dampak Perang Dagang

Siaran Pers - JAKARTA, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, Indonesia perlu mengkonsiderasikan stabilitas geopolitik pada saat ini serta memfokuskan pada kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pingkan menilai, Indonesia masih sulit untuk mengambil manfaat dari perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, mengingat industri dalam negeri Indonesia tidak dapat menggantikan produk China sejak awal.


“China adalah salah satu industri terkemuka yang menerapkan otomatisasi dalam memproduksi barang-barang mereka. Produsen di China mampu menekan harga serendah mungkin, sementara Indonesia masih kurang dalam bidang-bidang tertentu bahkan kerap kali mengalami trade shock,” jelasnya.


Pemilihan umum yang berlangsung di Inggris pada 12 Desember 2019 yang lalu bertepatan dengan inagurasi Gubernur Bank Sentral Eropa yang baru yaitu Christine Lagarde, yang merupakan sebagian kecil faktor yang turut berperan dalam dinamika perekonomian Eropa saat ini. Selain itu, baru-baru ini juga terdengar kabar dari Gedung Putih kalau pemerintah Amerika Serikat di bawah arahan Presiden Donald Trump akan menindaklanjuti upaya perjanjian perdagangan tahap satu dengan China akhir minggu ini. Jika memang benar demikian, maka perang dagang yang selama ini sudah berlarut-larut dapat segera menemukan titik terang walaupun memang hal ini bukan jaminan satu-satunya bahwa perekonomian global akan kembali pulih seutuhnya.


“Kita juga harus ingat kalau Amerika Serikat pun akan mengadakan pemilihan umum presiden pada November 2020 mendatang. Hal ini cukup memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Kebijakan yang diambil saat ini oleh Presiden Trump di penghujung masa pemerintahannya terbilang cukup rentan dengan perubahan dan ketidakpastian,” tambah Pingkan.


Menyadari kondisi perekonomian global harus diimbangi pula dengan pantauan kita terhadap kebijakan dalam negeri. Hingga saat ini pemerintah masih menyiapkan RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) untuk merivisi 82 undang-undang (UU) dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan. Regulasi ini nantinya akan mencakup setidaknya sebelas klaster yang mendorong faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM.


Regulasi ini juga akan mencakup kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan saksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi. Implementasinya pun tentu saja masih memerlukan waktu dan harmonisasi antarlembaga. Proses harmonisasi inilah yang tidak jarang memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan keseriusan dari semua pihak dalam implementasinya.


Dari segi konsumen, kebijakan seperti ekspor dan impor komoditas serta naiknya harga cukai rokok diprediksi juga akan berpengaruh terhadap naiknya tingkat inflasi dalam negeri. Hal ini tentu perlu dijaga dan diimbangi dengan aliran investasi yang masuk ke Indonesia serta tingkat konsumsi pasar dalam negeri.


Perang dagang antara China dan Amerika Serikat sudah mendekati tahun kedua sejak pertama bergulir sejak 2018. Kondisi perekonomian global pun terkena imbas dengan perlambatan yang terjadi, saat ini pertumbuhan ekonomi dunia masih stuck di level 3% berdasarkan data yang dirilis oleh IMF. Indonesia sendiri diperkirakan akan menutup tahun 2019 ini dengan pertumbuhan ekonomi di level 5%.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies