• ekytriwulan7

Indonesia Peringkat 64 dalam Indeks Property Rights Internasional

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


7 Agustus 2018 – JAKARTA, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dari 125 negara dalam Indeks Property Rights Internasional (International Property Rights Index (IPRI)). Indeks yang dikeluarkan oleh Property Rights Alliance ini juga menempatkan Indonesia di peringkat 11 di kawasan regional dari total 19 negara.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, property rights atau hak kepemilikan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki individu, sekelompok orang, masyarakat, negara atas sebuah sumber daya. Hak tersebut meliputi pengelolaan dan pemanfaatan.


Ada beberapa hal yang harus dievaluasi terkait hak kepemilikan di Indonesia, di antaranya adanya panjangnya rantai birokrasi, proses administrasi yang tidak rapi serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi adanya potensi tumpang tindih pada kepemilikan lahan dan ketidakpastian hukum.


“Indonesia memiliki potensi yang masih bisa dikembangkan kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menyederhanakan proses birokrasi. Dengan cara ini, para investor akan menyambut baik usaha reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena dapat mengurangi ongkos logistik yang tinggi dan juga efisiensi waktu,” jelasnya.


Ada beberapa bidang yang dinilai dalam indeks ini, beberapa di antaranya adalah mengenai perlindungan atas hak milik, kemudahan dalam mengakses pinjaman, hukum, politik dan ekonomi. Dalam bidang hukum dan politik, peringkat Indonesia juga memiliki kesempatan untuk naik kalau pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan strategi nasional anti korupsi. Dengan adanya strategi anti korupsi ini, tidak saja pemerintah berusaha memberantas, namun juga melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak korupsi di kalangan pemerintahan.


”Untuk property rights, sebenarnya peningkatan skor Indonesia masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena harga properti relatif belum terjangkau, return yang didapat dari hasil sewa masih tergolong rendah dan adanya pengawasan dari otoritas pajak yang dirasa membatasi ruang gerak para investor. Hal ini membuat mereka lebih memilih untuk menempatkan uangnya di bank atau pada investasi pada jenis aset lain seperti obligasi atau saham,” jelas Imelda.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies