• Admin

Indonesia Harus Berkomitmen Hapus Hambatan Non Tarif Pada Perdagangan Internasional

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


10 Agustus 2018 – JAKARTA, Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non tarif dan juga menghilangkan restriksi (pembatasan) pada perdagangan internasional. Akibat penerapan berbagai hambatan non tarif yang diberlakukan Indonesia sejak 2011, Selandia Baru dan Amerika Serikat melayangkan gugatan pada 2013 pada World Trade Organization (WTO).


Amerika secara resmi meminta WTO menjatuhkan sanksi sebesar US$ 350 juta atau setara Rp 5 triliun terhadap Indonesia. Angka tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang dialami Amerika Serikat akibat penerapan berbagai hambatan yang bersifat non tarif.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, Indonesia sudah menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) WTO pada 1994 lalu yang menyebutkan kalau hambatan non tarif tidak boleh menjadi pembatasan dalam perdagangan. Namun pada kenyataannya, Indonesia justru membatasi impor pada beberapa komoditas. Walaupun pemerintah sudah meratifikasi GATT WTO tersebut lewat Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 1994, peraturan turunannya justru menjadi hambatan non tarif.


“Perumusan kebijakan terkait pangan domestik, terhitung mulai 22 November 2017, harus disesuaikan dengan 18 aturan impor hortikultura dan hewan milik WTO. Pada 9 November 2017 yang lalu, WTO menyatakan sikap Indonesia yang membatasi impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak sesuai dengan aturan GATT 1994. Kalau Indonesia tidak mengubah kebijakannya, kedua negara penggugat bisa mengajukan retaliasi atau tindakan balasan kepada WTO,” jelas Novani.


Ia menjelaskan, kalau pemerintah ingin memberikan suntikan insentif bagi importir dan memberikan kesan pasar potensial bagi mereka, maka sudah bukan saatnya fokus pada penghapusan kebijakan tarif. Pemerintah perlu memberikan kelonggaran pada pembatasan yang bersifat non tarif yang dianggap berlebihan.


Sudah saatnya Presiden dan para Menteri menurunkan ego mereka terhadap proteksi impor yang berlebih. Pemerintah ingin memangkas peraturan yang menghambat investasi dan ingin meningkatkan ekspor Indonesia. Tetapi keinginan ini bertolak belakang dengan kebijakan proteksi impor. Birokrasi yang panjang dan memakan waktu lama, pembatasan kuota dan perizinan, penentuan waktu impor dan hambatan non tarif lainnya akan membawa dampak negatif bagi investasi dan nilai ekspor. Kinerja investasi dan ekspor Indonesia pada akhirnya akan memengaruhi perekonomian Indonesia secara agregat.


“Saat ini banyak produk Indonesia membutuhkan bahan baku yang tidak dapat disediakan oleh dalam negeri sehingga butuh melewati impor. Kalau pemerintah memberikan pembatasan terhadap impor yang berlebihan, tidak hanya akan berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportir, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri. Belum lagi produk Indonesia yang di ekspor akan mengalami penurunan nilai,” jelasnya.


Hukum timbal balik berlaku dalam perdagangan. Kalau Indonesia memberikan restriksi impor yang dianggap terlalu proteksionis bagi negara eksportir, sehingga wajar jika Indonesia terancam mendapatkan hambatan dalam mengekspor produk ke negara mitra dagang. Contohnya saja Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam keberadannya sebagai negara yang memperoleh fasillitas GSP Amerika. Pasalnya Indonesia memberikan kerugian bagi produsen Amerika sebagai negara ekspotir, jelas Indonesia akan merasakan dampak proteksionis untuk produk ekspor Indonesia yang dikirimkan ke Amerika. Apalagi seperti yang telah kita ketahui, ada banyak komoditas, seperti tekstil, minyak sawit, dan produk elektronik lainnya yang masih bergantung pada Amerika sebagai pasar ekspor.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies