• ekytriwulan7

Indonesia Hadapi Banyak Kendala Wujudkan Pangan Berkeadilan

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


14 Agustus 2018 – JAKARTA,Indonesia masih dihadapkan pada banyak kendala untuk mewujudkan kondisi pangan berkeadilan. Tingginya harga komoditas pangan membuatnya sulit dijangkau untuk sebagian kalangan, yaitu mereka yang termasuk ke dalam golongan masyarakat miskin.


Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, harga komoditas pangan di Indonesia, seperti beras daging sapi, telur ayam, susu dan garam lebih mahal daripada di negara-negara tetangga. Tingginya harga disebabkan karena tidak mencukupinya pasokan (supply). Menyikapi hal ini, pemerintah justru tidak juga melonggarkan restriksi (pembatasan) perdagangan internasional.


“Mengingat rantai distribusinya yang lebih pendek dan harganya yang lebih murah, maka sudah saatnya perdagangan internasional lebih dioptimalkan untuk mencapai ketahanan pangan. Kerangka kerja sama yang sudah ada, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area Agreement, dan berbagai perjanjian perdagangan bilateral lainnya perlu dimanfaatkan,” jelasnya.


Indonesia perlu menjadi bagian dari mata rantai nilai (supply value chain), regional maupun global, untuk menurunkan biaya pengadaan komoditas pangan yang diperlukan negara ini. Dengan cara inilah harga bahan pangan bagi konsumen dapat ditekan.


Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) M. Maulana mengatakan, APPSI memandang bahwa tingginya harga bahan pokok di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti on-farm, off-farm dan banyak kendala dalam rantai distribusi pangan. Masalah rantai distribusi menjadi salah satu masalah yang rumit. Selain itu, banyak inefisiensi sehingga terjadi disparitas harga pangan yang menyebabkan margin harga menjadi tinggi.

“Pemerintah perlu mempersingkat rantai distribusi untuk komoditas pangan supaya tidak terjadi disparitas harga yang tinggi,” ungkapnya.


Kinerja pertanian Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran petani. Berdasarkan data BPS 2017, ada lebih dari 40 juta petani kecil yang tersebar di Tanah Air. Pada 2017, sektor Pertanian menyumbang 24% dari total GDP nasional. Padi dan Jagung masih menjadi komoditas utama pangan sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan total konsumsi beras mencapai 150 kg/kapita/tahun.


Hampir 90% produksi beras nasional masih disuplai oleh petani kecil bukan oleh perusahaan besar. Harga beras yang terus naik justru tidak dirasakan oleh petani. Berdasarkan data IFAD 2018, petani kecil dan buruh tani di Asia Tenggara masih merupakan kalangan yang sangat rentan dengan kemiskinan. Tingkat rata-rata konsumsi mereka hanya berkisar di bawah USD 5 per hari. Sebagian besar petani di Indonesia merupakan buruh tani dan hanya memiliki lahan kurang dari 2 ha.


Deputi CEO Spire Research and Consulting Jeffrey Bahar mengatakan, salah satu hambatan berkembangnya bisnis pertanian petani adalah sulitnya mendapatkan akses pembiayaan ke bank. Padahal dalam satu siklus pertanian (tanam hingga panen), biasanya seorang petani penanam padi rata-rata membutuhkan biaya sekitar 6-8 juta per hektar untuk lahan yang digarap.


Untuk mengatasi masalah pembiayaan, Jeffrey mengatakan, petani dapat memanfaatkan skema Value Chain Financing. Value Chain Financing adalah model pembiayaan mikro bagi petani kecil dengan melibatkan semua aktor kunci dalam satu mata rantai bisnis pertanian. Skema pembiayaan ini melibatkan berbagai pelaku dalam agribisnis, seperti penyewa traktor, penyedia benih/bibit dan pupuk serta pestisida, tengkulak, koperasi, hingga ke off-taker dimana petani bisa mendapatkan jaminan pembelian hasil panen yang diperolehnya.

Value Chain Financing (mata rantai pembiayaan) membagi risiko pada setiap pelaku di setiap aktivitas dalam satu siklus pertanian. Pada prinsipnya, melalui pemetaan mata rantai dalam siklus pertanian, dapat diidentifikasi tipikal kebutuhan pembiayaan di setiap aktor dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi seminimal mungkin.


“Melalui skema pembiayaan ini, petani kecil mendapatkan kepastian harga jual panen dan dan memastikan jaminan suplai hasil panen bagi pengepul. Petani kecil pun mendapatkan produk bibit, pupuk, dan pestisida dengan harga konstan dan penjual alat tani mendapatkan jaminan pembayaran dari hasil panen petani. Ekosistem agribisnis juga dapat dikembangkan dengan pelibatan aktor lainnya seperti penyedia jasa pembayaran keuangan melalui teknologi (fintech) dan juga penyedia jasa asuransi mikro pertanian,” urai Jeffrey.


Sementara itu, National Director International Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) Indonesia Siti Hediningsih mengatakan, pihaknya sering mendapatkan keluh kesah dari masyarakat terkait harga pangan yang tinggi. Harga pangan yang terjangkau, lanjutnya, tidak hanya baik untuk masyarakat, tapi juga untuk pedagang sendiri.


“IAAS menyimpulkan bahwa masyarakat akan sangat terbantu jika mereka mendapatkan harga makanan dengan harga yang lebih murah. Di sisi pedagang pun juga dapat mengambil margin laba yang lebih besar ketika harga pangan tersebut dapat lebih murah dibandingkan dengan harga pangan saat ini,” ungkapnya.


IAAS memiliki kampanye Snap Food, yaitu sebuah bentuk kampanye untuk masyakarat umum agar menghabiskan makanannya sehingga mengurangi food waste. Siti mengatakan, tujuan dari kampanye ini adalah untuk memunculkan kepedulian dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menghargai makanannya dengan menghabiskan makanan yang mereka makan. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa menghargai jasa petani sebagai tulang punggung pertanian Indonesia.


Tingginya harga pangan sangat mempengaruhi kualitas hidup rakyat Indonesia, karena masyarakat tidak memiliki akses ke makanan bergizi dengan harga yang terjangkau. Alhasil, salah satu dampak negatif yang didapat adalah munculnya penyakit gizi buruk. Program Director Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Anindita Sitepu mengatakan, gizi buruk adalah salah satu masalah pembangunan paling serius yang sedang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, terdapat 9 juta atau sepertiga anak dengan usia di bawah 5 tahun terkena stunting.


Penyebab stunting pada anak bermacam-macam, seperti minimnya akses kepada makanan bergizi yang terjangkau, pengaruh lingkungan yang menyebabkan pola asuh kurang optimal, hingga minimnya akses ke layanan kesehatan.


“Kelaparan dan kekurangan gizi tidak tidak hanya terjadi karena kurangnya makanan di atas meja. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses makanan bergizi yang terjangkau juga turut memengaruhi,” jelas Anindita.


Stunting merupakan suatu bentuk gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Anak yangtidak mengonsumsi garam beriodium berisiko3% lebih tinggi menderita stunted (pendek), 5% Lebih tinggi menderita kurang gizi (underweight)dan 9% lebih tinggi mengalami BBLR.


Sementara itu, National Program Officer Nutrition International Rozy Jafar mengatakan, berdasarkan data Riskesdas 2013, diketahui bahwa sekitar seperempat (25%) anak usia 6-12 tahun di Indonesia memiliki kadar iodium urin< 100 Aμg/L. Kekurangan iodium dapat menghambat fungsi hormon tiroid yang berdampak pada kegagalan pertumbuhan sehingga mengakibatkan anak menjadi stunting. Oleh karena itu, konsumsi garam iodium yang cukup akan membantu menghindarkan anak dari risiko stunting.


Menjelang peringatan Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, Kemitraan Hak Makmur yang terdiri dari APPSI, IAAS, CIPS, CISDI, Nutrition International dan Spire Research, berharap Indonesia mampu mewujudkan pangan yang berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat. Melalui strategi dan kebijakan pertanian yang mengutamakan kepentingan rakyat, diharapkan pangan yang bergizi sekaligus terjangkau bisa dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia.

0 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies