Indikasi Perlunya Impor Dapat Dilihat Dari Parameter Harga

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menyatakan, pemerintah idealnya dapat menjadikan harga sebagai parameter ketersediaan komoditas pangan di pasar. Kenaikan harga beberapa komoditas pangan sejak awal tahun lalu seharusnya sudah bisa dijadikan indikator perlunya dilakukan impor, terlebih jelang Ramadan dan Idul Fitri. Felippa juga menambahkan perlunya tindakan ini dilakukan dalam waktu dekat sebelum harga komoditas pangan menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat.


Bertambahnya permintaan komoditas pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak lama karena hal ini merupakan siklus tahunan yang sudah bisa diprediksi kemunculannya. Belum lagi menyebarnya virus corona (covid-19) juga turut memengaruhi lalu lintas perdagangan internasional. Kedua faktor ini idealnya sudah mampu dijadikan kewaspadaan untuk melakukan impor lebih awal.


Beberapa komoditas pangan, seperti bawang putih dan gula, sudah mengalami kenaikan harga sejak Februari lalu. Harga bawang putih yang biasanya berkisar antara 27.000-30.000 per kilogram kini beredar di pasaran dengan harga Rp 47.000 per kilogram. Sementara masyarakat juga harus merogoh kantong lebih dalam untuk membeli gula yang dijual di kisaran Rp 16.000 per kilogram. Padahal biasanya gula dijual seharga Rp 12.500-Rp 13.000 per kilogram. Bawang bombay yang biasanya dijual seharga di kisaran Rp 12.500-Rp 17.500 per kilogram kini dijual seharga Rp 120.000-150.000 per kilogram. Bahkan di beberapa tempat, stok komoditas gula dan bawang bombay tidak bisa didapatkan.


Selain ketiga komoditas ini, penyebaran virus corona (covid-19) juga menyebabkan harga jahe, kunyit dan temulawak meningkat. Walaupun tidak termasuk dalam komoditas pangan strategis, ketiganya termasuk komoditas pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan yang dikonsumsi masyarakat.


“Selain mengantisipasi kenaikan harga sejak bulan lalu, pemerintah juga perlu melakukan diversifikasi pasar impor supaya kita tidak tergantung pada suatu negara. Hal ini terlihat pada komoditas bawang putih yang mayoritas impornya berasal dari China. Sekali lagi kebijakan impor juga harus didasarkan pada data pangan yang akurat supaya timing dan jumlah impornya juga tepat,” tegas Felippa.


Data pangan yang akurat masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Sinkronisasi data pangan yang merupakan sinergi dari beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN dan BPS, juga diharapkan bisa menyelesaikan perbedaan data pangan yang seringkali terjadi.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies