Implementasi UU Jangan Menghilangkan Ciri Khas Pesantren

Siaran Pers - Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren diharapkan tidak menghilangkan ciri khas pesantren itu sendiri. Salah satu dampak dari implementasi UU tersebut adalah pesantren akan menerima pendanaan lebih dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pesantren dikhawatirkan harus mengikuti standar tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah sebagaimana yang sudah terjadi pada sekolah umum.


Pesantren, sebagai salah satu warisan budaya yang mengakar di masyarakat, memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kekhasan inilah yang merupakan nilai tambah pesantren, yang memang sudah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, implementasi UU Pesantren berpotensi mengakibatkan hilangnya ciri khas pesantren yang sudah lama dilestarikan oleh para kyai atau guru serta permintaan masyarakat tempat mereka beroperasi. Umumnya, pesantren memfokuskan materi pembelajarannya pada ajaran Islam. Awalnya, pesantren hanya mengajarkan materi dari Kitab Kuning kepada para santrinya. Metode pembelajaran menggunakan cara tradisional, seperti sorogan dan bandongan.


Metode pembelajaran yang lebih moderen juga ikut memasuki pesantren saat permintaan akan pendidikan selain ajaran Islam meningkat. Beberapa pesantren mulai memperluas kurikulum mereka dengan mata pelajaran yang ada pada kurikulum nasional, seperti mata pelajaran matematika, mata pelajaran sejarah dan mata pelajaran bahasa Inggris. Ada juga pesantren yang mengajarkan pendidikan vokasi, seperti pendidikan pertanian dan juga wirausaha.


”Pesantren belum memiliki standar sebagaimana sekolah umum. Hal ini dikarenakan keterlibatan pemerintah yang memang tidak terlalu jauh dalam pengembangan pesantren. Keterlibatan pemerintah hanya pada pengembangan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Ma'had Aly. Pemerintah tidak memiliki kendali atas kurikulum, fasilitas, infrastruktur, dan kualitas pengajaran di pesantren informal,” jelas Nadia.


Pesantren juga dikelola pihak swasta, biasanya oleh individu atau organisasi massa Islam, dan mereka terdaftar di bawah yurisdiksi Kementerian Agama. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 2015, terdapat 28.961 pesantren dengan 4.028.660 siswa di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2014/2015.


Nadia menambahkan, kalau pesantren diregulasi terlalu detil, maka pesantren tidak akan berbeda dari sekolah umum. Padahal kekhasan pesantren itulah yang menjadikannya berbeda dan menjadi daya tarik bagi banyak orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Harus ada acuan sejauh mana implementasi UU ini terhadap pesantren itu sendiri.


Berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama membuat pesantren hanya menerima BOS dari Kementerian Agama. Hal ini juga membedakan pesantren dari sekolah umum karena sekolah umum menerima BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga pemerintah daerah. Bantuan keuangan utama pesantren datang melalui transfer tunai langsung.


BOS dihitung per santri dan dibayar secara tahunan sebesar Rp 800.000 hingga 1.400.000 per santri tergantung pada tingkat pendidikan sekolah mereka. Agar memenuhi syarat untuk transfer ini pesantren harus mengajarkan kurikulum nasional. BOS juga diberikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis sekolah yang mereka dukung. Sebuah pesantren yang secara resmi membuka madrasah (MI, MTs, MA) menerima BOS Madrasah sementara pesantren lain yang mendirikan sekolah menengah (SMP atau SMA) menerima BOS reguler. Pesantren informal tidak berhak mendapatkan Pesantren BOS kecuali mereka memiliki PDF, SPM, atau Program Pendidikan Kesetaraan di Pesantren Informal. Ketentuan ini tidak mencakup biaya sekolah asrama pesantren.


Pesantren informal dapat menerima Bantuan Operasional Pesantren (BOP). Mereka juga dapat menerima bantuan sesekali dari pemerintah pusat, sebagian besar untuk fasilitas dan infrastruktur, seperti ruang kelas, asrama, dan perpustakaan. Bantuan ini bukan sumber pendanaan yang andal karena pesantren harus mengajukan permintaan khusus dan kemudian menjalani verifikasi untuk mengonfirmasi kelayakannya.


”Untuk mempertahankan kekhasan pesantren, CIPS merekomendasikan pemerintah untuk menyediakan dana hanya sebagai insentif untuk meningkatkan pendidikan pesantren. Pesantren harus tetap sebagian besar otonom untuk melestarikan keanekaragamannya dan untuk mencegah pertanggungjawaban mereka akan dialihkan dari komunitas mereka masing-masing ke lembaga-lembaga pemerintah,” ungkap Nadia.


Pemerintah juga harus tetap berpegang pada data yang sudah diverifikasi. Data yang sudah diverifikasi harus menetapkan standar minimum untuk kurikulum, fasilitas, dan manajemen sambil tetap memastikan otonomi substansial bagi pesantren. Selain itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan manajemen data pendidikan Islam Kementerian Agama dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan untuk peraturan teknis di masa depan.



Foto: RMI NU

11 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies