Implementasi UU Diharapkan Mampu Mengakomodir Semua Jenis Pesantren

Siaran Pers - Jakarta, Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren diharapkan mampu mengakomodir jenis-jenis pesantren yang ada di Indonesia. Salah satu dampak dari implementasi UU tersebut adalah pesantren akan menerima pendanaan lebih dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pesantren dikhawatirkan harus mengikuti standar tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah sebagaimana yang sudah terjadi pada sekolah umum.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah diakui sejak lama. Sebagai salah satu warisan budaya yang mengakar di masyarakat, pesantren memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dengan sekolah pada umumnya. Salah satu ciri khasnya adalah keragaman jenis pesantrean itu sendiri. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 2015, terdapat 28.961 pesantren dengan 4.028.660 siswa di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2014/2015.


Ada pesantren yang hanya mengajarkan Kitab Kuning dan menerapkan metode pengajaran tradisional. Menurut Statistik Pendidikan Islam 2014/2015 (2016), sebanyak 51,99% pesantren tergolong ke dalam jenis ini. Mayoritas pesantren  jenis ini berafiliasi dengan, tetapi tidak dimiliki atau dikelola langsung oleh, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). NU mengklaim secara kasar berafiliasi dengan 25.000 pesantren. Jumlah ini setara dengan 86% dari total jumlah semua pesantren, yang sesuai dengan persepsi publik bahwa sebagian besar pesantren berafiliasi dengan NU.


”Terkait dengan kepemilikan, ada pesantren yang didirikan oleh para Kyai. Pesantren semacam ini sangat bergantung pada para kyai sebagai sumber pengetahuan, otoritas, dan pendanaan. NU sendiri juga tidak dapat secara efektif melakukan kontrol atas kyai dan pesantren mereka. Kyai tidak hanya dianggap sebagai tokoh spiritual di pesantren mereka, tetapi juga di masyarakat. Ketika kyai meninggal, keluarganya biasanya mengambil alih kepemimpinan pesantren,” jelas Nadia.


Ada juga pesantren yang didirikan oleh organisasi massa Islam, misalnya Muhammadiyah dan Persis (Organisasi Persatuan Islam / Persatuan Islam). Karakteristik pesantren yang dimiliki oleh organisasi-organisasi ini berbeda dengan yang dibangun oleh individu. Hampir semua pesantren yang didirikan oleh organisasi-organisasi ini mengajarkan kurikulum nasional sebagai tambahan terhadap kurikulum agama mereka. Pesantren Muhammadiyah memiliki semua kurikulum nasional yang terintegrasi. Sementara itu ada sejumlah kecil pesantren yang dijalankan oleh Persis, sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Barat.


Dewan Pusat Muhammadiyah dan Persis mengatur pesantren dalam pendekatan top-down yang artinya pesantren ini secara langsung diawasi dalam hal kurikulum, perekrutan guru dan staf serta sumber pendanaan. Cabang-cabang organisasi regional mengawasi operasi pesantren ini. Sistem ini membuat para pemimpin pesantren tidak memiliki kekuatan absolut. Mereka bukan pemilik gedung atau fasilitas. Sebaliknya, mereka menerapkan kebijakan organisasi dan berurusan dengan prosedur manajerial. Pemimpin dipilih setiap lima tahun di pesantren Persis, dan setiap empat tahun di pesantren Muhammadiyah. Persis meminta pertanggungjawaban para pemimpin dan bahkan dapat memindahkan mereka dari posisi mereka.


”Pesantren berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama dan Kementerian Agama juga yang menjadi sumber pendanaan utama untuk pesantren. Hal ini berbeda dengan sekolah umum yang sumber pendanaannya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkap Nadia.


Ia memaparkan, bantuan keuangan utama pesantren datang melalui transfer tunai langsung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat. BOS dihitung per santri, mulai dari pembayaran tahunan sebesar Rp 800.000 hingga 1.400.000 per santri tergantung pada tingkat pendidikan sekolah mereka. Namun pesantren harus mengajarkan kurikulum nasional sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini.


BOS datang dalam berbagai bentuk tergantung pada jenis sekolah yang mereka dukung. Sebuah pesantren yang secara resmi membuka madrasah (MI, MTs, MA) menerima BOS Madrasah.  Sementara itu pesantren lain yang mendirikan sekolah menengah (SMP atau SMA) menerima BOS reguler. Pesantren yang tidak mengajarkan kurikulum nasional tidak berhak mendapatkan BOS kecuali mereka memiliki Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Mu’adalah (SPM), atau Program Pendidikan Kesetaraan. Ketentuan ini tidak mencakup biaya sekolah asrama pesantren.


Namun, pesantren pesantren yang tidak mengajarkan kurikulum nasional dapat menerima Bantuan Operasional Pesantren (BOP). Mereka juga dapat menerima bantuan sesekali dari pemerintah pusat, sebagian besar untuk fasilitas dan infrastruktur, seperti ruang kelas, asrama, dan perpustakaan. Namun bantuan ini harus diajukan lewat permintaan khusus. Setelah itu, mereka juga harus diverifikasi untuk memastikan kelayakannya dalam menerima bantuan.


Melihat keragaman jenis pesantren, sebaiknya pemerintah tidak menggolongkannya ke dalam satu kebijakan yang general. Pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam merumuskan kebijakan terkait  pesantren. Yang pertama adalah perlunya sebuah sistem jaminan kualitas pesantren yang menghormati keragaman pesantren. Pemerintah akan memberlakukan standar kurikulum minimum dengan mata pelajaran wajib di tingkat pesantren Ula, Wustha dan Ulya, sesuai dengan amanat UU Pesantren. Untuk melestarikan dan menghargai tradisi akademik pesantren yang beragam, standar yang disetujui pemerintah ini hanya perlu beberapa jam per hari. Mayoritas jam sekolah harus dialokasikan ke kurikulum khusus yang ditentukan oleh pesantren dan bukan oleh pemerintah.


Berikutnya, lanjut Nadia, kebebasan untuk menggunakan metode pelajaran. Penggunaan metode pengajaran standar hanya diperlukan untuk bagian kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mata pelajaran lain, pesantren idealnya terus mempertahankan wewenang untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran mereka.


Selanjutnya, standar fasilitas dan infrastruktur diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di pesantren. Namun, pemerintah seharusnya tidak memberlakukan peraturan yang tidak dapat diterapkan oleh pesantren kecil. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24/2007 dan Permendikbud Nomor 42/2008, misalnya, menetapkan luas tanah minimum serta jenis kamar dan perabotan yang wajib di sekolah dasar, menengah dan kejuruan. Peraturan ini berpotensi menghambat pendirian sekolah swasta. Berdasarkan pengalaman ini, kekhawatiran bahwa peraturan yang kaku akan membebani pesantren. Sebaliknya, pemerintah harus merumuskan standar minimum realistis yang memungkinkan pesantren beroperasi.


Gambar: RMI NU

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies