Implementasi Program BPNT Masih Perlu Dioptimalkan

Siaran Pers - Jakarta, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah berjalan sejak 2019 lalu masih perlu dioptimalkan. Optimalisasi yang perlu dilakukan meliputi beberapa hal, diantaranya mengenai kualitas beras yang disalurkan dan juga mekanisme penyalurannya.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, terlepas dari pengembangannya, program ini juga tidak luput dari kendala. Dalam rangka pemenuhan gizi yang seimbang, implementasi program ini belum diiringi dengan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memadai, seperti mengenai pentingnya diversifikasi pangan bagi keluarga mereka. Lebih lanjut, perlu juga dilakukan optimalisasi verifikasi dan validasi (verivali) data KPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain faktor KPM, kesiapan e-warong sebagai penyalur bahan pangan di wilayah mereka pun kadang masih tidak maksimal.


Permasalahan penting lainnya adalah banyak daerah di Indonesia yang masih belum mempunyai infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi BPNT. Hal ini belum termasuk jika ditambah dengan kesulitan untuk mengakses lokasi tersebut. Terkadang hal ini kemudian diselesaikan dengan mekanisme BPNT secara offline yang menjadikan penyaluran beras dilakukan secara rapel. Tentunya hal ini akan membawa kerugian bagi para KPM, misalnya saja penurunan kualitas beras. Selain faktor-faktor di atas, polemik penyaluran beras pun masih menjadi isu umum dalam kendala pelaksanaan BPNT.


”Jika di program Rastra sebelumnya pelaksanaan subsidi beras diserahkan pada Bulog, pada sistem BPNT pemasok swasta juga dapat menyalurkan beras ke e-warong yang tersedia. Selain karena memang BPNT menerapkan sistem mekanisme pasar, terdapat pula persaingan sehat dan kompetisi yang ingin diciptakan oleh peraturan pemerintah yang ada. Di sinilah terkadang beras Bulog masih kalah bersaing dengan beras dari para pemasok swasta, terutama dari segi kualitas beras,” ungkap Galuh.


Lewat sistem BPNT, konsumen diberikan keleluasaan untuk dapat memilih jenis beras yang ingin dikonsumsi. Hal ini merupakan tantangan bagi Bulog untuk dapat menyediakan beras yang berkualitas dan sesuai dengan selera konsumen di Indonesia. Terlebih lagi, dalam RPJMN 2020-2024 yang baru-baru ini dikeluarkan, terdapat sasaran untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan di mana salah satu target yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah melalui penyaluran beras fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi melalui mekanisme BPNT yang dibebankan kepada Bulog.


BPNT merupakan transformasi dari Raskin/Rastra, di mana saat itu pemerintah lewat Bulog menyalurkan beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 10 kilogram per Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) per bulan. BPNT sendiri mulai masuk dan bertahap menggantikan program Rastra dari tahun 2017, di mana saat itu menyasar sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan diterapkannya BPNT, ada harapan bagi pemerintah untuk bertransformasi ke arah perubahan yang lebih baik dari sisi program pemberian bantuan pangan.


KPM, lanjut Galuh, sebagai penerima bantuan haruslah mereka yang termasuk dalam 25% warga termiskin di wilayah mereka tinggal. Lewat nilai bantuan sebesar Rp 110.000 untuk setiap KPM, BPNT memberikan kesempatan kepada KPM untuk dapat membelanjakan beras dan telur. Dengan menggunakan kartu elektronik, bantuan dapat ditukarkan di elektronik warung (e-warong) yang ada di tempat tinggal sekitar. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga Desember 2019, BPNT sudah disalurkan ke sebanyak 15.085.385 KPM di seluruh Indonesia dari total target sebanyak 15,6 juta KPM.


”Melalui program BPNT, pemerintah ingin mendorong semangat lahirnya UMKM sebagai penyalur produk pangan. Hal inilah yang juga menyebabkan BPNT menerapkan mekanisme pasar dalam pelaksanaannya, diharapkan kompetisi dan persaingan sehat akan hadir dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan,” tandasnya.


Menariknya, di tahun 2020 ini program BPNT kembali mengalami pembaharuan. Mulai bulan Januari, BPNT dikembangkan menjadi Program Sembako. Pemerintah menambah nilai bantuan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 110.000 menjadi Rp 150.000. Sementara untuk target KPM masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 15,6 juta KPM. Peningkatan nilai bantuan ini merupakan langkah pemerintah yang patut diapresiasi. Komoditas bahan pangan yang disalurkan mengalami penambahan dan tidak hanya terbatas pada sumber karbohidrat (beras) dan protein hewani (telur). Kali ini, BPNT lewat e-warong juga dapat memenuhi kebutuhan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan (tempe, tahu) dan juga sumber vitamin dan mineral seperti sayur mayur dan buah-buahan.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies