• CIPS Indonesia

Implementasi PPDB Jalur Prestasi Perlu Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Updated: Jan 13

Siaran Pers - Adanya perubahan pada alokasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membuka kesempatan bagi para siswa untuk diterima di sekolah pilihannya tanpa melalui kuota zonasi. Namun pada pelaksanaannya, implementasi sistem ini memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sebaiknya memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk  mempertimbangkan prestasi non-akademik di jalur prestasi. Hal ini juga sesuai dengan instruksi yang ada di dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Hal ini kemudian dapat dijelaskan lebih dalam di Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Perda teknis juga harusnya dapat dikeluarkan jauh-jauh hari agar perda tersebut dapat disosialisasikan dengan maksimal kepada sekolah, orang tua dan siswa.


“Setelah itu, peraturan ini perlu disosialisasikan kepada para siswa, orang tua siswa dan pihak sekolah. Sosialisasi sangat penting dilakukan karena seringkali peraturan yang dibuat pemerintah tidak diketahui lalu hal ini menimbulkan kericuhan saat proses PPDB. Selain itu, ada baiknya orang tua juga mengetahui Permendikbud ini agar mereka juga menyadari bahwa prestasi non-akademik juga diakui dalam mekanisme PPDB,” terang Nadia.


Dengan cara ini, diharapkan pemerintah daerah juga menyadari bahwa tingginya prestasi tidak semata-mata diukur dari nilai Ujian Nasional yang tinggi. Prestasi dalam aktivitas non-akademik seperti prestasi olahraga, seni, pidato, debat, dan lain sebagainya juga tidak kalah penting dengan prestasi akademik. Secara tidak langsung para siswa juga akan terpacu untuk mengeksplorasi kemampuan non-akademik untuk kemudian dapat dikembangkan.

Selain mengakui prestasi non-akademik, lanjut Nadia, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memang perlu ditingkatkan agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai PPDB.  Pemahaman yang berbeda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara satu daerah dengan daerah lainnya memicu munculnya permasalahan-permasalahan seputar PPDB.


Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa jalur prestasi ini dapat menjadi ruang untuk jual beli bangku sekolah. Untuk mencegah terjadinya hal ini, pemerintah daerah diharapkan bisa mendisiplinkan sekolah-sekolah untuk tidak melakukan praktik serupa dengan cara memberikan sanksi yang sepadan. Orang tua siswa juga diharapkan proaktif dalam mengawal PPDB ini untuk mencegah terjadinya kecurangan.


Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan untuk mengubah komposisi kuota PPDB lewat jalur prestasi. Kalau sebelumnya alokasi untuk jalur ini hanya 15%, mulai 2020 jumlahnya ditambah menjadi maksimal 30%.



16 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies