• CIPS Indonesia

Hari Hak Konsumen Sedunia, Kebijakan Pengurangan Plastik Harus Perhatikan Efektivitas & Food Safety

Siaran Pers - Jakarta, Hari Hak Konsumen Sedunia (International Consumers Right Day) yang diperingati setiap 15 Maret merupakan saat yang tepat bagi para masyarakat / konsumen  untuk melihat kembali dan mempelajari hak-haknya. Salah satunya mengenai keamanan makanan atau food safety dari makanan yang dikonsumsi. Isu pengemasan makanan yang higienis dan aman sudah mulai banyak disuarakan tapi belum cukup membangkitkan kepedulian atau awareness dari konsumen.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, plastik merupakan material yang banyak digunakan dalam pengemasan makanan. Selain praktis dan mudah didapatkan, harganya juga relatif lebih murah. Di sisi lain, plastik juga disebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Di sisi lain, plastik juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahun, 14% diantaranya merupakan sampah plastik. Sementara itu menurut World Wide Fund for Nature (WWF), sampah plastik ini mempunyai waktu urai alami yang berbeda, seperti kantong plastik yang membutuhkan waktu 20 tahun, sampai botol plastik yang membutuhkan waktu 450 tahun untuk terurai di alam.


“Menyikapi hal ini, pemerintah perlu merumuskan sebuah kebijakan yang dapat mengakomodir semua kepentingan, yaitu bagaimana UMKM atau pengusaha kecil bisa mendapatkan material alternatif untuk pengemasan makanan dan bagaimana konsumen bisa mendapatkan haknya atas makanan yang aman, higienis dan dikemas dengan layak,” jelas Ira.


Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengurangan plastik. Untuk saat ini, terdapat dua macam kebijakan di Indonesia, yaitu kebijakan pelarangan kantong plastik, seperti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan yang terbaru dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlaku efektif pada Juli tahun ini. Kebijakan lainnya adalah kebijakan cukai plastik oleh pemerintah pusat yang tengah dicanangkan bersama DPR. Ira menyatakan, kebijakan pengurangan plastik harus ditimbang dari banyak aspek, baik dari segi industri, konsumen dan juga efektivitasnya.


“Tentu saja sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang harus dicari solusinya, namun jika konsumen tidak mempunyai akses pada alternatifnya, kebijakan tersebut hanya membebankan biaya tambahan pada industri yang pada akhirnya akan ditanggung konsumen. Yang akan terdampak signifikan adalah industri UMKM karena pengemasan merupakan bagian biaya produksi mereka,” tandasnya.


Ira menambahkan, bahwa targeted-policies seperti DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019), dimana pelarangan kantong belanja diimplementasikan pada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola pasar, serta toko swalayan, akan lebih efektif dalam mengurangi plastik ketimbang cukai plastik yang dipukul rata pada saat plastik keluar pabrik. Ditambah lagi, kenaikan harga belum tentu signifikan mengubah perilaku konsumen atau pedagang untuk mengurangi plastik.


Akses terhadap alternatif plastik lebih terbuka bagi industri besar, contohnya penjual makanan franchise yang akan mudah mengganti plastik menjadi kantong kertas. Namun pedagang makanan kecil dikhawatirkan akan merugi. Harga kantong non-plastik, baik kantong kertas maupun reusable bag, lebih mahal dan lebih sulit didapatkan sehingga industri kecil lebih sering menggunakan plastik. Akibatnya, mereka harus membayar lebih sebanyak Rp200 per lembar. Jika hal ini terjadi, pedagang mempunyai dua pilihan, yaitu mengurangi keuntungan yang mereka dapat atau menaikkan harga pada konsumen. Dari kedua pilihan tersebut, akan ada deadweight-loss yang tidak diterima siapa-siapa, karena loss dari implementasi cukai akan lebih besar dari tax revenue.


Tahun lalu, negara Uni Eropa juga tengah menilik kebijakan pelarangan plastik. Namun David McDowell, acting chairman dari microbiological safety of food di UK Food Standards Agency menemukan bahwa pelarangan atau pengurangan akses pada kemasan makanan dan minuman dapat menambah kemungkinan patogen bawaan makanan yang diakibatkan cross-contamination. Penggunaan reusable bag berulang kali juga menambah risiko cross-contamination atas makanan yang ada di dalamnya. Keamanan bagi konsumen, baik dari segi kebersihan dan risiko, harus dipastikan. Terlebih, untuk kemasan makanan dari jasa pengantaran online dan e-commerce yang masih bergantung pada kantong plastik. Di India, larangan penggunaan plastik sekali pakai telah meningkatkan biaya operasional pengantaran makanan online tiga sampai empat kali lipat.


Ada beberapa alternatif untuk mengatasi masalah lingkungan. Pertama, pemerintah harus menyediakan infrastruktur waste collection system yang memadai. Pemerintah harus melibatkan pihak swasta jika investasi dan alat-alat masih kurang. Riset menunjukkan bahwa 80%-90% sampah plastik tidak dikelola dengan baik di negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, permasalahan masih berada pada manajemen sampah daripada konsumsi.


Berikutnya, kata Ira, pemerintah harus memberikan insentif pada industri ramah lingkungan, dan mencari alternatif yang tepat dari plastik. Hal ini akan memastikan bahwa ada infrastruktur dan pilihan bagi konsumen dan pedagang kecil untuk menggunakan kantong non-plastik. Ini akan membantu supply chain yang ramah lingkungan, mulai dari produksi ke manufaktur, dan pengemasan ke pembuangan. Ketiga, dengan memberikan konsumen edukasi atas masalah lingkungan dan cara penanganannya, diharapkan konsumen sadar akan perlunya memilah sampah, mengurangi sampah dan menggunakan pilihan yang lebih sustainable jika ada.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • CIPS LinkedIn
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies