• Admin

Harga Tetap Tinggi, Kebijakan Impor Gula Konsumsi Perlu Evaluasi

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


22 Mei 2018 – JAKARTA, Kebijakan terkait impor gula konsumsi harus dievaluasi. Hal ini perlu dilakukan karena kebijakan impor gula konsumsi nyatanya tidak berhasil menurunkan harga gula konsumsi di Tanah Air. Pasar gula konsumsi malah semakin rawan terkena rembesan gula rafinasi yang harganya selalu lebih murah daripada gula konsumsi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, harga gula konsumsi di Indonesia justru lebih tinggi daripada harga gula konsumsi di pasar internasional.





Berdasarkan data yang dapat dilihat pada gambar 1 di atas, harga gulakonsumsi domestik cenderung meningkatsetiap bulan. Harga gulakonsumsinaik 17,5% dari sekitar Rp 10.599,5 per kilogrampada September 2010 menjadi Rp 12.455,3 per kilogrampada Februari 2018dimana pada akhir pengamatan, yaitu Februari 2018, harga gula konsumsi dalam negeri lebih dari tiga kalilipatlebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar internasional.

Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula konsumsi salah satunya adalah melalui perdagangan gula internasional atau impor. Pemerintah membuka keran impor untuk memenuhi shortage penawaran gula konsumsi dalam negeri seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Perdagangan nomor 117 tahun 2015.

“Sayangnya pemerintah tidak mampu menentukan jumlah dan waktu yang tepat untuk melakukan impor gula konsumsi. Hal ini terbukti dari jumlah impor yang tidak mampu meredam gejolak harga dan waktu pelaksanaan impor yang kurang maksimal yaitu ketika harga internasional tidak berada pada titik terendah,” jelas Novani.


Gambar 2. Domestic Price and Value of Sugar Import

Sumber: - Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor (2010-2016), kode HS 1701.99.90 dan 1701.91.00.00. - Statistic Indonesia (2010-2018)

Sumber: • Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor (2010-2016), kode HS 1701.99.90 dan 1701.91.00.00 • The World Bank (2010-2018) •x-rates.com(2018)]


Menanggapi fenomena ini, maka diperlukan adanya evaluasi terhadap peraturan pemerintah terkait impor gula konsumsi. Rekomendasi dari CIPS antara lain adalah:


• Penghapusan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 117 tahun 2015 pasal 3 yang menjelaskan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Peraturan ini memberikan batasan jumlah volume impor gula konsumsi melalui rapat koordinasi kementerian. Peraturan ini perlu dihapuskan karena terbukti bahwa mekanisme pembatasan kuota impor ini tidak mempu meredam gejolak harga di pasar gula konsumsi dalam negeri. Sudah seharusnya pemerintah memberikan hak penentuan jumlah impor kepada pasar melalui importir yang memiliki lisensi impor. Pemerintah cukup melakukan pengawasan terhadap mekanisme impor agar berlangsung tertib dan efektif.


• Penghapusan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 117 tahun 2015 pasal 4 yang menjelaskan bahwa impor gula konsumsi hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula konsumsi.

Peraturan ini secara tidak langsung memberikan hak intervensi kepada pemerintah terkait waktu dilaksanakannya impor GKP. Indikator ketersediaan dan kestabilan harga gula konsumsi ditentukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Peraturan ini terbukti kurang efektif karena pemerintah tidak jarang salah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan impor gula konsumsi yang seharusnya dilakukan ketika harga internasional murah.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies