Dikeluarkan dari Daftar Negara Berkembang, Indonesia Perlu Terapkan Strategi Perdagangan yang Lebih

Siaran Pers - Jakarta, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti mengatakan, Indonesia perlu menerapkan strategi perdagangan yang lebih efektif pasca dikeluarkan dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat. Ia juga menambahkan, ada beberapa sektor yang tidak akan berdampak signifikan. Namun ada beberapa sektor yang harus pemerintah perhatikan.


Berdasarkan data Trademap, produk ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat adalah pakaian dan aksesoris pakaian (tidak dirajut dan dirajut (pakaian jadi)), dengan total nilai sebesar USD 4,504 miliar pada tahun 2018. Sedangkan Amerika Serikat hanya mampu memenuhi 3% konsumsi dari industri domestiknya. Amerika Serikat merupakan importir pakaian terbesar di dunia dan Indonesia merupakan eksportir pakaian jadi ke-13 di Dunia pada 2018. Dalam hal ini, lanjut Ira, Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan dampak yang tidak akan terlalu signifikan karena industri pakaian Indonesia sudah cukup matang dan tidak bergantung pada subsidi pemerintah. Sehingga, pengeluaran Indonesia dari daftar pengecualian CVD tidak akan terlalu berpengaruh pada komoditas pakaian.


Namun, akan lebih baik jika Indonesia bersiap untuk mengekspor di luar negara tujuan ekspor tradisional, seperti Australia yang sudah memiliki (Indonesia Australia-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Selain itu, industri pakaian domestik mereka sedang melemah, sehingga mereka mempunyai proporsi impor cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya.


“Pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan Amerika Serikat ini. Industri kita harus siap melakukan efisiensi, dan jangan bergantung pada subsidi pemerintah. Jika industri kita siap tanpa subsidi, sejatinya status Indonesia sebagai negara berkembang atau tidak di CVD tidak akan memengaruhi ekspor kita,” terang Ira.


Ia menguraikan, industri karet merupakan peringkat ke-3 dari komoditas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dengan nilai sebesar USD 1,637 miliar. Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi gas dan dikeluarkannya Indonesia dari de minimis dan negligible import volumes CVD ini dikhawatirkan akan membuat industri domestik Amerika Serikat memberikan petisi pada pemerintah dan mengenakan bea masuk untuk produk karet dari Indonesia. Namun, kemungkinannya juga minim, karena secara domestik Amerika Serikat tidak bisa cukup memenuhi kebutuhan karet dari produksi domestik mereka.


“Kalau hal ini benar-benar terjadi, Indonesia bisa mendapatkan bea masuk untuk produk karet. Untuk mengantisipasinya, subsidi sejatinya hanya harus diberikan pada infant industry karena sebenarnya itu bukan kondisi ideal untuk efisiensi produksi. Memberikan subsidi pada produk ekspor tanpa tujuan mendewasakan industri, sejatinya tidak menguntungkan kita,” jelasnya.


Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan Amerika Serikat ini. Pertama, pelaku industri Tanah Air harus menambah efisiensi dan kecepatan produksi, seperti dengan mengadopsi permesinan yang mendukung produksi dengan skala lebih besar dan biaya produksi lebih rendah. Selanjutnya, pemerintah perlu membuka keran impor bahan baku dan mesin untuk industri ketika substitusi impor sulit dilakukan. Tiongkok, Belanda, dan Jerman mempunyai industri yang menyediakan permesinan dengan kualitas dan biaya kompetitif dan kebijakan pemerintah untuk membebaskan bea masuk permesinan adalah bagus. Pembebasan bea juga harus dipertimbangkan pada produk bahan baku yang tidak mencukupi diproduksi secara domestik sehingga industri tidak mengalami bottleneck. Ketiga, pemerintah juga perlu mengurangi subsidi sektoral atau berdasarkan jenis produk dan berfokus pada peningkatan infrastruktur yang menyeluruh untuk produksi industri secara keseluruhan seperti infrastruktur jalan, logistik, energi, dan kemudahan persyaratan izin berusaha bagi pelaku usaha.


Amerika Serikat mengevaluasi kriteria negara berkembang yang berhak mendapatkan fasilitas de minimis atau batas dari pengenaan bea masuk antisubsidi (BMAS) atau countervailing duties (CVD) sebesar 2%. Berdasarkan kriteria baru itu, Amerika Serikat mengeluarkan 15 negara berkembang, di antaranya Indonesia, Argentina, Brasil, Thailand, dan India, dari fasilitas tersebut.  Keanggotaan pada G-20 dan berkontribusi pada lebih dari 0,5% perdagangan dunia menjadi alasan dikeluarkannya Indonesia dari daftar tersebut.

10 views
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies