Bulog Perlu Tinjau Ulang Skema Penyerapan Beras

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


20 Februari 2019 – JAKARTA, Bulog perlu meninjau ulang skema penyerapan beras yang selama ini dilakukan. Ditemukannya beras busuk di Sumatra Selatan membuktikan perlunya perbaikan dalam skema penyerapan beras supaya oleh Bulog. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan fleksibilitas Bulog dalam melakukan penyerapan dan distribusi beras.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, perlunya evaluasi ini tidak lepas dari berubahnya skema penyaluran beras ke masyarakat. Lewat program Raskin yang berubah nama menjadi Rastra pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, beras tadinya disalurkan melalui kelurahan setempat dan dibagikan sebanyak 10 kilogram untuk setiap penerima setiap bulannya.



Namun pada pelaksanaannya, skema ini menemui permasalahan yaitu sebagian penerima manfaat tidak menerima beras sesuai dengan jatah yang seharusnya. Hal ini karena ada sebagian kelurahan yang mendistribusikan beras ke RT di wilayahnya. Namun RT justru membagikan beras tersebut ke semua warga, termasuk mereka yang tidak termasuk sebagai penerima manfaat Rastra.


“Hal ini berkontribusi pada perubahan skema penyaluran menjadi BPNT,” jelasnya.


Ilman menambahkan, skema pemberian bantuan lewat BPNT dilakukan melalui rekening atm (non tunai). Saldo dalam rekening ini kemudian bisa dicairkan di e-warung tertentu yang sudah ditunjuk pemerintah. Pengelola e-warung dibebaskan untuk menjual beras dari Bulog atau beras jenis premium. Sementara itu penerima manfaat bisa mencairkan bantuan tersebut di e-warung terdekat dan juga untuk jenis beras yang dijual di situ.


Skema ini menyebabkan penumpukan beras di gudang Bulog karena beras Bulog tidak diminati oleh para penerima manfaat. Tidak diminatinya beras Bulog dikarenakan kualitasnya rendah. Hal ini patut menjadi perhatian Bulog supaya kualitas beras bisa diperbaiki dan tersalur ke masyarakat.  Lebih jauh lagi, pemerintah sebaiknya memberikan fleksibilitas kepada Bulog dalam menyerap beras dengan mempertimbangkan penerapan HPP. Hal ini penting untuk memperlancar skema penyerapan beras melalui BPNT.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies