Bulog Perlu Tingkatkan Kualitas Beras Serapannya Supaya Bisa Bersaing di Skema Bantuan Sosial Baru

Transformasi bantuan pangan non tunai (BPNT) ke dalam kartu Sembako Pangan Murah dikhawatirkan akan memperkecil peran Bulog dalam penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai bantuan per bulan dan penambahan jenis komoditas pangan yang bisa ditukarkan dengan nilai tersebut.

Sama seperti tahun sebelumnya, jumlah penerima bantuan adalah sebanyak 15,6 juta KPM. Namun nilai bantuan mengalami peningkatan dari Rp 110.000 per bulan menjadi Rp 150.000 per bulan. Komoditas pangan yang bisa didapat tidak hanya beras dan telur, tapi juga bahan pangan dengan kandungan gizi lainnya.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan,supaya bisa terus bersaing dalam skema yang baru, Bulog harus terus meningkatkan kualitas dari beras yang diserapnya. Apalagi Bulog bukan satu-satunya pemasok beras dalam BPNT dan skema kartu Sembako Pangan Murah. Dengan meningkatkan kualitas berasnya, Bulog tidak perlu khawatir pendistribusian berasnya akan terganggu.


“Peningkatan besaran dana bantuan ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah agar rumah tangga dapat semakin banyak memilih kebutuhan bahan makanan pokok untuk menyajikan makanan yang lebih bermanfaat bagi keluarga mereka. Nasi merupakan makanan pokok rakyat Indonesia, tentunya dana itu sudah hampir pasti akan digunakan untuk membeli beras sebagai kebutuhan pokok utama.Yang perlu diperhatikan oleh Bulog adalah bagaimana agar beras Bulog menjadi pilihan utama pembelian masyarakat,” jelas Galuh.


Ia pun menambahkan, angin segar muncul saat Bulog diberikan kewenangan oleh Menteri Sosial untuk mengalokasikan sebagai besar beras serapannya ke skema BPNT ini, sebagai pengganti pengalokasian beras Rastra yang akan diberhentikan dalam waktu dekat. Namun penyerapan beras Bulog masih terhambat Harga Pokok Penjualan (HPP). Dasar hukum implementasi HPP diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 yang artinya implementasi HPP sudah berjalan sekitar empat tahun.


Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700,00 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10%. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050,00 per kilogram. Angka ini sedikit berada di bawah hasil survey IRRI (International Rice Research Institute) yang menyatakan biaya produksi padi mencapai Rp4.082/kilogram pada 2014. Untuk itu, Bulog perlu diberikan standar HPP gabah kering panen yang lebih bersaing.

“Harga patokan yang cenderung rendah ini akan berdampak pada serapan beras oleh Bulog yang mana kualitas berasnya tidak terlalu disukai oleh masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, walaupun beras Bulog sudah masuk skema BPNT, masyarakat masih memilih untuk membeli beras kualitas bagus yang bukan berasal dari Bulog,” ungkapnya.


Pemerintah perlu mengevaluasi besaran HPP dan melihat realitasnya apakah besaran masih sesuai dengan keadaan saat ini atau tidak. Jalur pendistribusian beras yang dipersempit harus dimaksimalkan oleh Bulog untuk menyediakan beras yang berkualitas baik. Selain itu, pemaksimalan pendistribusian beras Bulog juga dapat dioptimalkan oleh skema operasi pasar Bulog. Kehadiran Bulog masih sangat diperlukan untuk dapat membantu pemerintah memasok beras bagi konsumen. Pemerintah dan Bulog harus saling bersinergi agar dapat menjaga dan menyalurkan pasokan beras yang memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas.


Gambar: bulogterkini.com

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies