Bulog Perlu Berinovasi Agar Berasnya Terserap Skema BPNT

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


25 Juni 2019 – JAKARTA, Bulog perlu melakukan inovasi agar berasnya dapat terserap ke dalam skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Transformasi dari skema Beras Sejahtera (Rastra) ke BPNT membuat beras Bulog tidak lagi menjadi pemasok utama beras dalam skema baru ini. Kini dengan adanya program BPNT, peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang karena suplai beras dapat juga diperoleh dari distributor lainnya seperti swasta.



Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, untuk mencegah menumpuknya beras di gudang Bulog, Bulog harus berinovasi untuk memperbaiki kualitas stok berasnya sehingga bisa langsung dijual atau disalurkan lewat BPNT. Selama ini, beras Bulog kurang diminati oleh para penerima manfaat BPNT. Kurang diminatinya beras Bulog ditunjukkan oleh berkurangnya penyaluran beras Bulog karena pemilik e-warong lebih mengutamakan untuk menyetok beras dari non-Bulog, karena jenis beras non-Bulog lah yang lebih banyak mendulang permintaan.


Untuk itu, penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT. Lebih jauh lagi, pemerintah sebaiknya memberikan fleksibilitas kepada Bulog dalam menyerap beras, salah satunya dengan mempertimbangkan evaluasi HPP yang penerapaannya sudah tidak efektif. Hal ini penting untuk memperlancar skema penyerapan beras melalui BPNT.


“Selain itu, Bulog juga perlu memperhatikan persoalan harga dan distribusi karena tentu masyarakat akan lebih memilih untuk membeli beras dengan harga terjangkau dan pelayanan yang cepat dan tepat. Bulog juga diharapkan dapat melaksanakan manajemen fungsinya dengan lebih baik, terutama karena Bulog juga masih mengemban tugas publik dari pemerintah dalam hal pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penggunaaan CBP ini penting diantaranya untuk melakukan operasi pasar demi menstabilkan harga pangan dan juga cadangan negara kalau terjadi keadaan darurat seperti bencana alam,” jelas Galuh.


Pemerintah saat ini sedang gencar mentransformasikan skema bantuan sosial dari yang sebelumnya bantuan diberikan melalui mekanisme Rastra menjadi BPNT. Transformasi yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 ini menargetkan setidaknya 15,6 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. BPNT memang bertujuan agar para penerima dapat memperoleh bantuan pangan, khususnya beras dan telur, lewat sistem non-tunai/kartu elektronik. Masyarakat penerima bantuan dapat membeli beras dan telur lewat e-Warong dengan mendapatkan jatah Rp 110.000/bulan.


Galuh menambahkan, di satu sisi, skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, semisal saja dengan memilih beras kulitas premium dibandingkan kualitas biasa. Program penyaluran BPNT juga lebih memudahkan kontrol dan mengurangi penyimpangan dan berkontribusi pula pada peningkatan inklusi keuangan karena penyalurannya dilakukan lewat transaksi perbankan melalui Bank HIMBARA.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies