Belum Capai Target, Program AUTP Masih Kurang Sosialisasi

Siaran Pers - JAKARTA, Program Asuransi Pertanian Tani Padi (AUTP) kurang disosialisasikan kepada para petani. Padahal sektor pertanian, termasuk di Indonesia, terus dihadapkan pada tantangan terkait produksi dan produktivitas. Salah satu tantangan yang paling nyata adalah perubahan iklim yang menyebabkan tertundanya musim panen dan juga ancaman gagal panen. Perubahan iklim juga sudah mengakibatkan beberapa hal, seperti banjir, kekeringan, hama hingga penyakit tanaman.


Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, program AUTP merupakan solusi untuk mengompensasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh dampak dari berbagai tantangan pada sektor pertanian.   AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi. Sayangnya, karena masih jarang disosialisasikan, program ini masih minim peminat. Selain itu, sulitnya mengubah pola piker petani juga merupakan hambatan untuk mengimplementasikan program ini.


Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per 31 Juli 2019, baru sekitar 392.649 hektar lahan yang terlindungi program AUTP. Jumlah ini setara dengan 39,26% dar i target 1 juta hektar lahan di 27 provinsi. Jumlah petani yang mengikuti program ini tercatat sebanyak 676.455 orang. Sementara itu jumlah premi yang sudah dibayarkan sebanyak Rp 70,67 miliar dan jumlah klaim yang sudah dibayarkan mencapai Rp 10,94 miliar.


Galuh menambahkan, sosialisasi untuk program ini perlu terus ditingkatkan untuk menumbuhkan angka partisipasi petani. Sosialisasi, lanjutnya, sebaiknya juga tidak hanya fokus pada manfaat dari AUTP tetapi juga syarat dan ketentuan yang mengikat dalam asuransi. Persyaratan terkait pengajuan kepesertaan dan klaim AUTP juga sebaiknya disederhanakan agar mudah dipahami.


“AUTP merupakan salah satu program penting dalam program perlindungan sosial untuk petani, selain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu, pemerintah perlu mengintensifkan berbagai upaya terkait sosialisasi AUTP. Pemerintah juga seharusnya melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut terhadap mekanisme asuransi saat ini. Program peningkatan kapasitas untuk pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program ini juga penting untuk memperbaiki kualitas layanan,” terang Galuh.


CIPS memandang pemerintah perlu memperluas jangkauan asuransi dari petani padi ke petani komoditas pangan lainnya. Pemerintah perlu membentuk kemitraan tambahan dengan perusahaan asuransi swasta dengan tujuan untuk melengkapi jangkauan PT Jasindo di seluruh Indonesia. Galuh menambahkan, pemerintah patut mempertimbangkan penggunaan asuransi pertanian sebagai kesempatan berinvestasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan begitu, pemerintah bisa mengurangi beban subsidi premi asuransi secara bertahap dan mengalihkannya untuk memperbaiki kualitas layanan AUTP.

📷Attachments area

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies