Ancaman Baru Perang Dagang AS-China, Indonesia Perlu Perkuat Sektor Manufaktur

SIARAN PERS

Kontak Media: 08111088100 (Vera)


9 Mei 2019 – JAKARTA, Ancaman perang dagang antara Amerika Serikat dengan China kembali mewarnai perdagangan global. Hal ini dipicu oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal pekan ini mengenai ancaman kenaikan tarif bagi China. Ancaman kenaikan tarif ini memunculkan adanya eskalasi ketegangan antara kedua negara yang berperan besar pada perekonomian dunia.



Sebelumnya, ada indikasi meredanya perang dagang tersebut melalui beberapa pertemuan dan negosiasi yang dilaksanakan kedua negara. Namun, hal ini berubah dengan pernyataan Donald Trump yang ingin menerapkan tarif pada barang dari China yang bernilai USD 200 miliar pada Jumat mendatang. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyampaikan, menghadapi kemungkinan perang dagang yang kembali terjadi, pemerintah sebaiknya perlu bersiap-siap.


"China merupakan mitra terbesar perdagangan Indonesia. Tentunya perang dagang dalam bentuk penerapan tarif antar China dan Amerika Serikat berakibat pada berubahnya pola konsumsi masyarakat China. Bisa dikatakan, produk-produk ekspor kita di China dapat berpotensi menjadi lesu performanya," kata Ilman.


Saat ini, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar USD 27,1 miliar pada 2018 yang disusul oleh Jepang dengan nilai perdagangan sebesar USD 19,5 miliar dan Amerika Serikat dengan nilai perdagangan sebesar USD 18,5 miliar. Setelah perang dagang pertama kali menegang di akhir tahun 2018, salah satu sektor yang terdampak dari perdagangan perang saat itu adalah sektor manufaktur. Sektor ini, lanjutnya, mengalami perlambatan pertumbuhan dari 4,38% menuju 4,3% di akhir 2018.


Ilman menambahkan, sektor manufaktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat saat ini perekonomian Indonesia sedang melalui tahapan transformasi struktural. Peran manufaktur dapat mendorong perekonomian Indonesia kedepannya semakin mantap didorong oleh industri dan lebih baik lagi dapat mendorong Indonesia untuk lepas dari ketergantungan dari ekspor berbasis bahan mentah yang hingga saat ini masih cukup besar.


"Melihat bahwa dua mitra utama perdagangan Indonesia saat ini akan terdampak dari perang dagang yang mereka lakukan, pemerintah Indonesia sebaiknya bersiap-siap untuk mendukung industri manufaktur berbasis ekspor agar lebih kompetitif di pasar Internasional. Penguatan ini perlu dilakukan supaya dapat menangkap peluang dari perang dagang ini dengan menjadi alternatif pilihan bagi dua negara tersebut sebagai sumber pasokan barang mentah," tutur Ilman.


Dukungan ini dapat dimulai dengan memberikan pelonggaran sementara atau permanen terhadap barang-barang yang masih menghadapi restriksi seperti bea ekspor agar harga barang ekspor di pasar internasional lebih kompetitif. Namun perlu diingat, Indonesia perlu mendorong peningkatan nilai jual produk ekspor tersebut. Insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspor produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi untuk selanjutnya dapat diberikan melalui skema keringanan kewajiban seperti keringanan pajak, baik itu bersifat temporer maupun permanen.


Pada akhirnya, sebenarnya sulit untuk mengetahui kapan akhir dari perang dagang ini. Kehadiran perundingan tidak bisa dijadikan indikator akan meredanya perang dagang. Mengingat Indonesia bergantung kepada dua negara ini sebagai mitra dagang utama, pemerintah perlu memastikan bahwa komoditas yang diekspor saat ini memiliki harga yang kompetitif di pasar internasional dan seterusnya juga secara konsisten mendorong peningkatan ekspor untuk produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Semua ini dapat dicapai dengan mendukung sektor manufaktur.

Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies