Kesejahteraan Masyarakat | Juni 2016

PENERAPAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI INDONESIA: KISAH DARI DUA DESA
mas kia.PNG

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi hutan kemasyarakatan di Indonesia dengan mengambil studi kasus dari dua desa, yaitu; Desa Buntu dan Desa Sembungan, Jawa Tengah.

glosarium
Ringkasan Eksekutif

 

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan alam berada di bawah kekuasaan negara. Meskipun ketentuan hukum menempatkan otoritas terhadap sumber daya alam tersebut pada berbagai level pemerintahan, hak dan tanggung jawab untuk mengelola hutan tetap dipegang oleh institusi pemerintah selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini ternyata tidak efektif dalam mengurangi tingkat deforestasi di Indonesia dan penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan pun tetap hidup dalam kemiskinan. Tanpa adanya hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan (property rights), mereka tidak dapat menikmati hasil sumber daya hutan secara legal dan pada akhirnya justru tergoda untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal seperti perburuan dan penebangan liar.

 

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan berbagai ketentuan tambahan dalam regulasi kehutanan Indonesia, termasuk memberikan hak bagi masyarakat setempat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Guna memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutannya, para penduduk desa diharuskan untuk mendirikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan berbagi hasil keuntungannya dengan pemerintah. Pemerintah berencana untuk memberikan konsesi kepada 33.000 desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Skema Perhutanan Sosial. Meski demikian, pemberian konsesi saja tidak akan mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melainkan harus didukung oleh berbagai kegiatan pelengkap yang membantu penerapan kebijakan hutan kemasyarakatan tersebut.

 

Kajian ini memaparkan pengalaman dua desa yaitu Desa Sembungan dan Desa Buntu di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dua desa ini hanya terpisah jarak 10 km dan keduanya telah memperoleh hak secara parsial terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan (partial property rights) melalui kebijakan hutan kemasyarakatan. Meski demikian, kedua desa ini memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan kesempatannya dalam pengelolaan hutan. Ketika Desa Sembungan berhasil mengembangkan lokasi ekowisata yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduknya, Desa Buntu justru masih mengalami kesulitan dalam memulai prakarsanya sendiri. Selain itu, desa ini juga sempat bersinggungan dengan Perum Perhutani yang beberapa waktu yang lalu pernah memiliki rencana untuk menebang pepohonan di dalam hutan di sekitar desa.

 

Kedua studi kasus ini menyoroti pentingnya tiga area kegiatan yang melengkapi kebijakan hutan kemasyarakatan agar dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Pertama, harus ada persamaan persepsi di antara para penduduk desa bahwa adanya berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat yang positif bagi desanya. Pengalaman positif yang dipelajari dari kisah-kisah sukses di desa-desa lain berpotensi untuk membantu membangun persepsi positif tersebut. Kedua, diperlukan adanya program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan para warga desa dalam bidang perencanaan, organisasi, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di desanya masingmasing. Ketiga, desa-desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik desa-desa tetangga, institusi pemerintah, maupun komunitas bisnis guna mendapatkan dukungan mereka dalam proyek-proyek pembangunan desa.

sekilas tentang kehutanan indonesia

Area hutan di Indonesia mencakup lebih dari 91 juta hektar atau sekitar 53% dari keseluruhan luas daratannya [2]. Secara umum, area hutan tersebut dibagi menjadi tiga kategori: hutan konservasi, lindung dan produksi.

 

Hutan konservasi melestarikan kayanya keanekaragaman hayati Indonesia yang mencakup tanaman, hewan dan ekosistemnya. Selain itu, hutan jenis ini juga menyimpan tidak kurang dari 433,5 metrik ton CO2 /hektar dalam biomassanya [3] yang menjadikannya elemen penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

"Tersebar di lebih dari 18,000 pulau, Indonesia merupakan daerah hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan

Basin Kongo di Afrika"

~ Rainforest Action Network, 2016

Hutan lindung menyangga kehidupan masyarakat dengan melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi dan banjir, dan menjaga persediaan air tanah. Hutan jenis ini memiliki arti penting bagi jutaan masyarakat Indonesia yang hidup di lereng sekitar 150 gunung berapi dengan curah hujan rata-rata 2,702 milimeter per tahunnya. [4]

 

Hutan produksi digunakan semaksimal mungkin untuk fungsi ekonominya di mana pohon-pohon di dalamnya dapat ditebang baik sebagian maupun seluruhnya. Hutan jenis ini memberikan kontribusi nilai tambah bruto sebesar lebih dari US$ 3,2 milyar terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2009. [5] Produk dari hutan jenis ini mencakup kayu gelondongan, rotan, getah pohon pinus, damar kayu, minyak cendana, dan sebagainya.

 

Pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[6] Sejalan dengan itu, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa pemerintah memegang otoritas untuk “mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan produk hasil hutan”. [7] Perusahaan milik negara maupun swasta diwajibkan untuk “secara bertahap memberdayakan” koperasi masyarakat setempat “untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya.”[8] Meskipun demikian, pada masa-masa awal demokrasi dan desentralisasi pasca 1998, ketentuan ini nyaris tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun masyarakat setempat tidak memiliki hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan terhadap sumber daya hutan di sekitarnya.

Minimnya pengakuan terhadap hak masyarakat setempat tersebut di atas, ditambah dengan buruknya pengelolaan sumber daya hutan oleh otoritas di berbagai tingkat pemerintahan menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi dalam skala besar di Indonesia.[9] Dari tahun 1990 hingga 2015, Indonesia telah kehilangan rata-rata 1,101,400 hektar lahan hutan per tahunnya.[10] Sementara itu, pemerintah tidak memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya hutan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 16 juta penduduk desa yang hidup di dalam dan di sekitar hutan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi dan senantiasa hidup dalam kemiskinan.[11] Tanpa adanya akses yang layak terhadap sumber daya hutan, penduduk desa berada dalam posisi rawan untuk terjebak di dalam aktivitas ilegal (seperti penebangan dan perburuan liar) dalam upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan.[12]

Meski demikian, secara bertahap Perum Perhutani telah mulai melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2006, pihak otoritas Kabupaten Wonosobo, menetapkan skema Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari (PSDHL)[13] yang mengatur bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan akan menerima pelatihan mengenai pengelolaan hutan dan juga memperoleh akses terhadap hasil sumber daya hutan.[14]

 

Kemudian pada tahun 2009, pemerintah pusat melalui Perum Perhutani menerbitkan Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)[15]. Pedoman ini mengakui hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perwakilan yang layak dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan. Guna memenuhi hak tersebut, desa yang bersangkutan harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang mana bersama Perum Perhutani harus mencapai kata sepakat dalam menentukan skema bagi hasil di antara keduanya[16].

Pada akhirnya, pada tahun 2015, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa mereka tengah menyusun sebuah kebijakan baru mengenai hutan kemasyarakatan sebagai bagian dari Skema Perhutanan Sosial, di mana pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa. Sebagai syaratnya, seluruh desa tersebut diminta untuk membentuk institusi masyarakat setempat yang bertugas untuk mengelola hutan dan bekerjasama dengan Perum Perhutani. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar desa-desa tersebut dapat memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang mereka peroleh dengan cara yang semaksimal mungkin.

 

Kajian ini membandingkan pengalaman dua desa yang berlokasi di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Buntu dan Sembungan hanya terpisahkan jarak 10 km antara satu sama lain dan keduanya berada di dataran tinggi vulkanik Dieng pada ketinggian 2,000 meter (6,600 kaki) di atas permukaan laut. Beberapa gunung tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bisma mengelilingi daerah ini. Dengan tingkat curah hujan yang mencapai 3,500 hingga 4,000 mm per tahunnya [17], hutan-hutan di kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tanah dan menyerap air hujan.

Gambar 1.PNG

Gambar 1

Peta Administratif Kecamatan Kejajar dengan Desa Buntu dan Sembungan Sumber : (Website of Wonosobo Community, 2010)

Studi Kasus Desa Buntu dan Sembungan

A. Desa Buntu

"Pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa"

Karena Desa Buntu memiliki pemandangan alam yang indah, sejumlah penduduk desa sempat mempertimbangkan ekowisata untuk memanfaatkan hak parsialnya terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan hutan negara yang mereka terima sejak tahun 2006[20]. Salah satu contohnya adalah Bukit Cengkul Suri yang berlokasi 5 km dari desa dan berada di ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut. Bukit ini menyajikan keindahan pemandangan matahari terbenam dan panorama Dataran Tinggi Dieng yang menakjubkan. Jalur pendakian di lokasi ini telah selesai dibangun sejak tahun 2010 dan oleh karenanya, dengan pengembangan lebih lanjut, bukit ini dapat menjadi tujuan wisata yang populer. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung rencana-rencana ini dan telah mempertimbangkan untuk membuka akses jalan ke bukit tersebut. Selain itu, mereka juga aktif berdiskusi dengan Perum Perhutani guna mengembangkan akses jalan yang harus melalui hutan negara.

Gagasan mengenai tumpang sari diwujudkan dengan cara menanam pohon-pohon sengon di antara pohon-pohon yang sudah ada di hutan mereka. Metode ini dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya.

"Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan"

Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada tahun 2015, Perum Perhutani mengumumkan rencana mereka untuk menebang 800 pohon di hutan negara yang berada di sekitar Desa Buntu. Hutan-hutan ini dikategorikan sebagai hutan produksi dan karena penduduk desa tidak memanfaatkan hutan ini dengan baik, maka hutan tersebut dianggap kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Rencana ini ditolak keras oleh para penduduk desa yang telah memahami bahwa deforestasi menimbulkan tingginya risiko

banjir dan longsor.[21] Petisi resmi mereka (lihat Gambar 2) kepada Perum Perhutani memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo karena sejalan dengan program reboisasi pemerintah kabupaten yang menggiatkan penanaman pohon berakar dalam sejak tahun 2008.[22] Apabila penduduk desa kembali menanam kentang dan tanaman musiman lainnya, pemerintah kabupaten khawatir hal ini akan merusak kualitas tanah dan menyebabkan erosi yang berbahaya. Perum Perhutani pada akhirnya membatalkan rencana penebangannya.

Pendidikan | Agustus 2017

Penyediaan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas lewat Sekolah Swasta Berbiaya Rendah:
Sebuah studi kasus di Koja, Jakarta Utara

Penelitian ini menganalisis tentang penyediaan akses pendidikan berkualitas melalui sekolah swasta berbiaya rendah di Koja, Jakarta Utara, Indonesia.

T Sila Wikaningtyas

“Anak saya dulu bersekolah di sekolah negeri, tapi murid-muridnya sering ikut tawuran dengan sekolah lain. Sekolah anak saya dulu tidak bisa mengendalikan murid-muridnya, jadi saya memutuskan untuk memindahkan anak saya ke sekolah swasta ini. Sekolah ini lebih disiplin dan guru-gurunya lebih rajin.”

(Salah satu orang tua siswa di SMP Nusantara)

Orang Tua Siswa dan Pengambilan Keputusan Sekolah

Orang tua memiliki kebebasan untuk memilih ke mana mereka akan menyekolahkan anak-anak mereka dan mereka membayar biaya pendidikan anak-anak mereka, sehingga mereka perlu ikut andil pula dalam sebagian dari cara sekolah anak-anak mereka dijalankan. Sayangnya, para orang tua yang kami wawancarai di Koja melaporkan bahwa mereka belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan di sekolah, termasuk mengenai anggaran dan pengeluaran sekolah. Laporan terbaru dari OECD/Bank Pembangunan Asia (ADB) (2015) menunjukkan bahwa hal ini telah dianggap lumrah di Indonesia.

Meskipun orang tua tidak dilibatkan dalam manajemen sekolah, laporan OECD/ADB mengamati bahwa banyak tua murid menunggui anak-anak mereka di sekolah dalam waktu lama selama jam sekolah, hal yang juga tim survei kami saksikan di Koja, khususnya di SD-SD. Salah satu orang tua menjelaskan bahwa hal ini memungkinkan mereka untuk bertemu dan berbincang dengan orang tua-orang tua lainnya tentang hal-hal seputar sekolah (Wawancara Pribadi, Mei 2017). Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk terlibat lebih jauh.

Sebagian besar orang tua murid yang kami wawancarai mengungkapkan bahwa satu-satunya komunikasi langsung mereka dengan pihak sekolah adalah dengan wali kelas anak-anak mereka terkait prestasi akademik sang anak. Beberapa mengungkapkan keterlibatan dalam sejenis persatuan orang tua murid dan guru (POMG), yang dapat menjadi forum yang berpengaruh bagi orang tua murid untuk mengutarakan kekhawatiran dan menyediakan masukan terkait prestasi anak-anak mereka maupun manajemen sekolah. Dengan kata lain, POMG dapat menjadi suatu cara bagi para orang tua murid untuk menjadi lebih terlibat dalam pembuatan keputusan di sekolah.

 

Dalam sistem pendidikan Indonesia, ‘komite sekolah’ menjadi bagian terpadu dari manajemen sekolah. Komite ini beranggotakan perwakilan dari para orang tua murid, anggota masyarakat, dan pakar pendidikan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat setempat dan meningkatkan akuntabilitas, sebuah reformasi kebijakan yang menyediakan dasar hukum bagi komite sekolah dan manajemen berbasis-sekolah diciptakan pada tahun 2003 (Bank Dunia, 2015). Terlepas dari adanya perubahan kebijakan ini, komite sekolah masih menjadi sumber daya yang kurang termanfaatkan, tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan di sekolah (OEDC/Bank Pembangunan Asia, 2015; Bank Dunia, 2015). Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, yang bertujuan meningkatkan peranan komite sekolah. Dalam penelitian kami, hanya dua dari 47 responden yang menyatakan keterlibatan dalam komite sekolah, dan dua lainnya menyatakan pernah terlibat dalam komite sekolah.

Tingkat pendidikan dan kesadaran orang tua murid terhadap hak mereka untuk ikut andil dalam manajemen sekolah dapat memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan di sekolah. Karena anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta berbiaya rendah berasal dari keluarga prasejahtera, ada kemungkinan bahwa orang tua mereka memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah sehingga memiliki kesadaran yang rendah pula terhadap hak-hak mereka. Pendidikan dan dorongan dapat menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi mereka.

"Persatuan orang tua murid dan guru dapat menjadi suatu cara bagi para orang tua murid untuk menjadi lebih terlibat dalam pembuatan keputusan di sekolah."

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulannya, sektor sekolah swasta terus tumbuh di Indonesia, dan sekolah swasta berbiaya rendah telah terbukti penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Laporan ini mendeskripsikan keadaan di Koja, sebuah lingkungan perkotaan padat yang menjadi kecamatan termiskin kedua di Kota Jakarta Utara. Di Koja saja, kami menemukan 51 sekolah swasta berbiaya rendah yang menyediakan seluruh jenjang pendidikan melayani anak-anak dari keluarga prasejahtera di kecamatan tersebut. Lebih dari separuh sekolah swasta berbiaya rendah di Koja termasuk dalam Kategori 2, yang berarti mereka mengenakan biaya sekolah bulanan sebesar antara Rp100.001 hingga Rp200.000. Sebagian besar orang tua menilai bahwa harga tersebut layak, mengingat kualitas pendidikan yang anak-anak mereka dapatkan di sekolah tersebut.

Sekolah swasta berbiaya rendah umumnya memiliki kualitas yang sebanding dengan sekolah negeri. Sekolah-sekolah yang diteliti di Koja memenuhi standar pendidikan nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai akreditasi mereka, dan menekankan prestasi ekstrakurikuler, sebagaimana ditunjukkan oleh penghargaan dalam berbagai lomba antarsekolah. Prestasi ekstrakurikuler berkontribusi pada daya saing sekolah swasta berbiaya rendah tak hanya dengan sekolah negeri di sekitarnya, namun juga dengan sesam sekolah swasta, dalam menarik minat orang tua siswa.

 

Terbukti bahwa sekolah swasta berbiaya rendah harus didorong pertumbuhannya. Banyak sekolah yang sudah ada dahulu didirikan oleh orang-orang yang peduli terhadap kurangnya kesempatan mengenyam pendidikan bagi anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Sayangnya, aturan-aturan pemerintah saat ini membatasi pendirian sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah yang baru. Terdapat sejumlah undang-undang dan banyak peraturan yang mengatur cara mengelola pendidikan di Indonesia. Persyaratan minimum luas lahan dan area bangunan sekolah membatasi pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah yang baru dan pengembangan sekolah yang sudah ada, karena terbatasnya ketersediaan lahan yang ada di daerah pemukiman padat penduduk seperti Koja. Persyaratan seperti ini harus dikaji kembali dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mengembangkan sektor sekolah swasta dalam melayani rumah tangga prasejahtera. Secara keseluruhan, orang tua murid memiliki persepsi yang positif terhadap sekolah swasta berbiaya rendah dan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut karena bukan karena biayanya yang rendah sebagai alasan utama, bila dibandingkan dengan kedekatan jarak antara rumah dan sekolah dan kualitas sekolah yang dianggap tinggi.

Meskipun demikian, masih terdapat kurangnya keterlibatan orang tua murid dalam proses pengambilan keputusan di sekolah di Koja, sebagaimana diindikasikan oleh kurangnya keterlibatan mereka dalam komite sekolah. Terdapat forum orang tua dan guru, namun hal ini perlu dikembangkan demi memberdayakan orang tua murid untuk menggunakan hak-hak mereka untuk ikut andil dalam pendidikan anak-anak mereka. Pemerintah harus bergerak lebih jauh daripada aturan-aturan yang dibuatnya untuk memajukan komite sekolah dengan menginformasikan dan mendukung para orang tua murid berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Sudah waktunya bagi masyarakat untuk mengenali pentingnya pendidikan swasta dalam melayani rumah tangga prasejahtera. Ada kebutuhan mendesak untuk mengikutsertakan sekolah swasta dalam diskursus pendidikan nasional dan dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

referensi

ACDP Indonesia. (2014). Study on Teacher Absenteeism in Indonesia 2014. Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership.

BeritaJakarta.id. (2015, October 15). 58.706 RTS Terdata di Jakut. Retrieved August 24, 2017, from http://www.beritajakarta.id/read/18073/58706-RTS- Terdata-di-Jakut#.WZ5FBj4jHIV

BPS Jakarta Utara. (2016). Statistik Daerah Kecamatan Koja 2016. Biro Pusat Statistik Jakarta Utara.

CNN Indonesia. (2017, September 2). Tarik Ulur Nasib Guru PNS yang Mengajar di Sekolah Swasta. Retrieved September 4, 2017, from https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170209113434-445- 192303/tarik-ulur--guru- pns-yang- mengajar-di- sekolah-swasta/#main

Indopos.co.id. (2017, October 7). Pemkot Tangerang Gratiskan SPP SMP Swasta. Retrieved September 4, 2017, from http://megapolitan.indopos.co.id/read/2017/07/10/103703/Pemkot-Tangerang-Gratiskan-SPP- SMP-Swasta

Jakarta.go.id. (2008, January 4). Sejarah Jakarta. Retrieved August 25, 2017, from http://www.jakarta.go.id/v2/news/1970/01/Sejarah-Jakarta#.WZ- mST4jHIU

Jakarta.go.id. (2014, March 14). Wajah Jakarta di Masa Orde Baru. Retrieved August 25, 2017, from http://www.jakarta.go.id/v2/news/2014/03/wajah-jakarta- di-masa- orde-baru#.WZ-mRj4jHIU

Kemdikbud. (2013). Overview of the Education Sector in Indonesia: Achievement and Challenges. Ministry of Education and Culture.

Kemdikbud. (2016). Data Sekolah Kota Jakarta Utara. Retrieved August 14, 2017, from http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/016100

Kemdikbud. (2017). Data Referensi Pendidikan. Retrieved July 4, 2017, from http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=016104&level=3

Kemenag. (2016). Statistik Pendataan. Retrieved August 14, 2017, from https://emispendis.kemenag.go.id/emis2016v1/index.php?jpage=UWRobjVkMytQOGh5TFJ1a0h0Zkhndz09

OEDC/Asian Development Bank. (2015). Education in Indonesia: Rising to the Challenge. Paris: OECD Publishing.

Rahman, M. A. (2016). Low-Cost Private Schools: A Case Study in Jakarta. Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies.

Republika.co.id. (2017, February 13). Mendikbud: Tak akan Ada Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta. Retrieved September 4, 2017, from http://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/02/13/olb5t3384-mendikbud-tak-akan- ada-penarikan- guru-pns- dari-sekolah-swasta

Riaupos.co. (2017, February 5). Juli, Guru PNS di Sekolah Swasta Ditarik. Retrieved September 4, 2017, from http://www.riaupos.co/150799-berita- juli-guru- pns-di- sekolah-swasta-ditarik.html

Setiawan, Y. (2016, September 16). Kemdikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun Melalui PIP. Retrieved August 23, 2017, from https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui- pip

Tempo.co. (2010, December 9). Kebijakan Mematikan Sekolah Swasta. Retrieved August 31, 2017, from http://www.tempo.co/read/kolom/2010/12/09/283/Kebijakan-Mematikan-Sekolah-Swasta

Tilaar, H. A. . (2003). Kekuasaan dan Pendidikan. Magelang, Indonesia: IndonesiaTera. Tooley, J. (2013). The Beautiful Tree: A Personal Journey into How the World’s Poorest People are Educating Themselves. Cato Institute.

World Bank. (2015). Assessing the Role of the School Operational Grant Program (BOS) inImproving Education Outcomes in Indonesia (No. AUS4133). World Bank.

lampiran

Metodologi

Lokasi Penelitian dan Dasar Pemikiran Pemilihan

Koja adalah kecamatan di Kota Jakarta Utara dengan luas daerah 12.25 km2 (BPS Jakarta Utara, 2016). Jakarta Utara sendiri memiliki luas 146.66m2 dan terdiri atas enam kecamatan: Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok. Terdapat enam kelurahan di Koja: Koja, Lagoa, Rawabadak Utara, Rawabadak Selatan, Tugu Utara, dan Tugu Selatan. Tanjung Priok, yang merupakan kawasan pelabuhan, berbatasan dengan Koja di bagian barat, Cilincing berada di sisi timur, Kelapa Gading di selatan, dan Koja yang berada di timur laut Jakarta Utara menempatkannya berbatasan dengan Laut Jawa di utara.

 

Dengan populasi 305.749 jiwa, Koja merupakan kecamatan dengan populasi terbanyak keempat di Jakarta. Meskipun demikian, data terbaru dari BPS Jakarta Utara (2016) menunjukkan bahwa Koja merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jakarta Utara dengan 24.950 jiwa/km2, yang berarti sebagian besar kecamatan ini merupakan area pemukiman padat penduduk.

 

Berdasarkan data tahun 2015 (BeritaJakarta.id, 2015), terdapat 12.646 rumah tangga di Koja yang tercatat sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) program bantuan beras untuk orang miskin (Raskin). Hal ini berarti bahwa Koja merupakan kecamatan termiskin kedua di Jakarta Utara, setelah Cilincing, yang memiliki 18.029 RTS.

 

Menurut BPS Jakarta Utara, 70 persen penduduk Koja merupakan penduduk usia produktif dengan rentang umur 15-64 tahun, sedangkan penduduk usia sekolah (5 sampai 19 tahun) mencapai 72,034 orang (BPS Jakarta Utara, 2016).

 

Seluruh faktor di atas menjadi dasar pemilihan kami atas Koja sebagai lokasi penelitian.

Rancangan Penelitian

 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan sekolah swasta berbiaya rendah di Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai objek penelitian. Wawancara semi-terstruktur, survey sekolah, dan pemetaan sekolah menggunakan teknologi GPS digunakan untuk mengumpulkan data kami. Sebagai tambahan dari data primer yang didapatkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan data sekunder terkait pendidikan yang tersedia untuk publik dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan sumber-sumber relevan lainnya.

 

Dalam bukunya The Beautiful Tree, James Tooley mendefinisikan sekolah swasta sebagai berbiaya rendah apabila sekolah tersebut mengenakan biaya sebesar 10% atau kurang dari gaji bulanan orang tua murid (Tooley, 2013). Kami menggunakan pendekatan yang sama. Untuk menentukan apakah suatu sekolah swasta berbiaya rendah, kami menggunakan rasio uang sekolah bulanan dengan perkiraan pendapatan bulanan kepala keluarga. Menggunakan upah minimum regional terbaru Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.355.750, kami mendefinisikan suatu sekolah swasta sebagai berbiaya rendah apabila sekolah tersebut mengenakan uang sekolah bulanan sebesar Rp300.000 (23 dolar AS), mewakili 10% upah minimum bulanan, atau kurang. Menggunakan metode ini, maksimal uang sekolah bulanan dapat berbeda apabila penelitian sejenis dilakukan di daerah lain di Indonesia.

Periode dan Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dalam periode dua minggu antara 8-19 Mei 2017.  Tim beranggotakan 12 pencacah ditugaskan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Tiga kelurahan disurvei pada pekan pertama (Koja, Rawabadak Utara, dan Rawabadak Selatan), dan tiga kelurahan lainnya di pekan kedua (Tugu Utara, Tugu Selatan, dan Lagoa). Tim pencacah dibagi dalam tiga kelompok masing-masing beranggotakan empat orang, dengan setiap kelompok mensurvei satu kelurahan setiap pekan.

 

Selama dua pekan, para pencacah ‘menyisir’ jalan demi jalan di kecamatan untuk memeriksa kehadiran sekolah swasta berbiaya rendah di sana. Sebelum pengumpulan data lapangan, data sekunder tentang sekolah swasta di Koja didapat dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun data ini tidak membedakan sekolah swasta berbiaya rendah dan sekolah swasta reguler. Penyisiran jalan pun dilakukan untuk memeriksa situasi aktual dengan data dari situs Kemendikbud.

Ketika lokasi suatu sekolah swasta ditemukan, para pencacah melanjutkan pengumpulan data dengan bertanya pada pengelola sekolah apakah sekolah tersebut merupakan sekolah swasta berbiaya rendah. Setelah status sekolah swasta berbiaya rendah dikonfirmasi, diajukanlah permohonan wawancara dengan kepala atau administrator sekolah, dan dengan orang tua murid di sekolah tersebut.

Pemetaan sekolah swasta berbiaya rendah dengan GPS dilakukan di hari yang sama dengan pelaksanaan wawancara dengan aplikasi ponsel bernama Latitude Longitude, yang tersedia gratis untuk sistem operasi Android dan iOS. Koordinat sekolah swasta berbiaya rendah dan sejumlah sekolah negeri yang berlokasi di lingkungan yang sama dicatat, dikompilasi, dan kemudian diperiksa ulang keakuratannya dengan Google Street View.

Tabel 7

Jumlah Survei/Subjek Wawancara

 

Tujuan Penelitian

Terdapat sejumlah tujuan penelitian yang memandu penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi keberadaan sekolah swasta berbiaya rendah di Koja;

2. Untuk mempelajari peranan sekolah swasta berbiaya rendah dalam menyediakan akses pendidikan bagi anggota masyarakat;

3. Untuk mempelajari tantangan-tantangan yang membatasi pertumbuhan sektor ini, dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang relevan dan berkontribusi untuk menanggulangi tantangan-tantangan tersebut;

4. Untuk mencatat posisi sekolah-sekolah ini dan mencantumkannya dalam peta sekolah swasta berbiaya rendah.

 
 
 
 
 
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies