Kesejahteraan Masyarakat | Juni 2016

PENERAPAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI INDONESIA: KISAH DARI DUA DESA
mas kia.PNG

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi hutan kemasyarakatan di Indonesia dengan mengambil studi kasus dari dua desa, yaitu; Desa Buntu dan Desa Sembungan, Jawa Tengah.

glosarium
Ringkasan Eksekutif

 

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan alam berada di bawah kekuasaan negara. Meskipun ketentuan hukum menempatkan otoritas terhadap sumber daya alam tersebut pada berbagai level pemerintahan, hak dan tanggung jawab untuk mengelola hutan tetap dipegang oleh institusi pemerintah selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini ternyata tidak efektif dalam mengurangi tingkat deforestasi di Indonesia dan penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan pun tetap hidup dalam kemiskinan. Tanpa adanya hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan (property rights), mereka tidak dapat menikmati hasil sumber daya hutan secara legal dan pada akhirnya justru tergoda untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal seperti perburuan dan penebangan liar.

 

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan berbagai ketentuan tambahan dalam regulasi kehutanan Indonesia, termasuk memberikan hak bagi masyarakat setempat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Guna memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutannya, para penduduk desa diharuskan untuk mendirikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan berbagi hasil keuntungannya dengan pemerintah. Pemerintah berencana untuk memberikan konsesi kepada 33.000 desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Skema Perhutanan Sosial. Meski demikian, pemberian konsesi saja tidak akan mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melainkan harus didukung oleh berbagai kegiatan pelengkap yang membantu penerapan kebijakan hutan kemasyarakatan tersebut.

 

Kajian ini memaparkan pengalaman dua desa yaitu Desa Sembungan dan Desa Buntu di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dua desa ini hanya terpisah jarak 10 km dan keduanya telah memperoleh hak secara parsial terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan (partial property rights) melalui kebijakan hutan kemasyarakatan. Meski demikian, kedua desa ini memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan kesempatannya dalam pengelolaan hutan. Ketika Desa Sembungan berhasil mengembangkan lokasi ekowisata yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduknya, Desa Buntu justru masih mengalami kesulitan dalam memulai prakarsanya sendiri. Selain itu, desa ini juga sempat bersinggungan dengan Perum Perhutani yang beberapa waktu yang lalu pernah memiliki rencana untuk menebang pepohonan di dalam hutan di sekitar desa.

 

Kedua studi kasus ini menyoroti pentingnya tiga area kegiatan yang melengkapi kebijakan hutan kemasyarakatan agar dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Pertama, harus ada persamaan persepsi di antara para penduduk desa bahwa adanya berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat yang positif bagi desanya. Pengalaman positif yang dipelajari dari kisah-kisah sukses di desa-desa lain berpotensi untuk membantu membangun persepsi positif tersebut. Kedua, diperlukan adanya program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan para warga desa dalam bidang perencanaan, organisasi, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di desanya masingmasing. Ketiga, desa-desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik desa-desa tetangga, institusi pemerintah, maupun komunitas bisnis guna mendapatkan dukungan mereka dalam proyek-proyek pembangunan desa.

sekilas tentang kehutanan indonesia

Area hutan di Indonesia mencakup lebih dari 91 juta hektar atau sekitar 53% dari keseluruhan luas daratannya [2]. Secara umum, area hutan tersebut dibagi menjadi tiga kategori: hutan konservasi, lindung dan produksi.

 

Hutan konservasi melestarikan kayanya keanekaragaman hayati Indonesia yang mencakup tanaman, hewan dan ekosistemnya. Selain itu, hutan jenis ini juga menyimpan tidak kurang dari 433,5 metrik ton CO2 /hektar dalam biomassanya [3] yang menjadikannya elemen penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

"Tersebar di lebih dari 18,000 pulau, Indonesia merupakan daerah hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan

Basin Kongo di Afrika"

~ Rainforest Action Network, 2016

Hutan lindung menyangga kehidupan masyarakat dengan melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi dan banjir, dan menjaga persediaan air tanah. Hutan jenis ini memiliki arti penting bagi jutaan masyarakat Indonesia yang hidup di lereng sekitar 150 gunung berapi dengan curah hujan rata-rata 2,702 milimeter per tahunnya. [4]

 

Hutan produksi digunakan semaksimal mungkin untuk fungsi ekonominya di mana pohon-pohon di dalamnya dapat ditebang baik sebagian maupun seluruhnya. Hutan jenis ini memberikan kontribusi nilai tambah bruto sebesar lebih dari US$ 3,2 milyar terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2009. [5] Produk dari hutan jenis ini mencakup kayu gelondongan, rotan, getah pohon pinus, damar kayu, minyak cendana, dan sebagainya.

 

Pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[6] Sejalan dengan itu, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa pemerintah memegang otoritas untuk “mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan produk hasil hutan”. [7] Perusahaan milik negara maupun swasta diwajibkan untuk “secara bertahap memberdayakan” koperasi masyarakat setempat “untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya.”[8] Meskipun demikian, pada masa-masa awal demokrasi dan desentralisasi pasca 1998, ketentuan ini nyaris tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun masyarakat setempat tidak memiliki hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan terhadap sumber daya hutan di sekitarnya.

Minimnya pengakuan terhadap hak masyarakat setempat tersebut di atas, ditambah dengan buruknya pengelolaan sumber daya hutan oleh otoritas di berbagai tingkat pemerintahan menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi dalam skala besar di Indonesia.[9] Dari tahun 1990 hingga 2015, Indonesia telah kehilangan rata-rata 1,101,400 hektar lahan hutan per tahunnya.[10] Sementara itu, pemerintah tidak memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya hutan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 16 juta penduduk desa yang hidup di dalam dan di sekitar hutan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi dan senantiasa hidup dalam kemiskinan.[11] Tanpa adanya akses yang layak terhadap sumber daya hutan, penduduk desa berada dalam posisi rawan untuk terjebak di dalam aktivitas ilegal (seperti penebangan dan perburuan liar) dalam upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan.[12]

Meski demikian, secara bertahap Perum Perhutani telah mulai melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2006, pihak otoritas Kabupaten Wonosobo, menetapkan skema Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari (PSDHL)[13] yang mengatur bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan akan menerima pelatihan mengenai pengelolaan hutan dan juga memperoleh akses terhadap hasil sumber daya hutan.[14]

 

Kemudian pada tahun 2009, pemerintah pusat melalui Perum Perhutani menerbitkan Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)[15]. Pedoman ini mengakui hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perwakilan yang layak dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan. Guna memenuhi hak tersebut, desa yang bersangkutan harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang mana bersama Perum Perhutani harus mencapai kata sepakat dalam menentukan skema bagi hasil di antara keduanya[16].

Pada akhirnya, pada tahun 2015, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa mereka tengah menyusun sebuah kebijakan baru mengenai hutan kemasyarakatan sebagai bagian dari Skema Perhutanan Sosial, di mana pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa. Sebagai syaratnya, seluruh desa tersebut diminta untuk membentuk institusi masyarakat setempat yang bertugas untuk mengelola hutan dan bekerjasama dengan Perum Perhutani. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar desa-desa tersebut dapat memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang mereka peroleh dengan cara yang semaksimal mungkin.

 

Kajian ini membandingkan pengalaman dua desa yang berlokasi di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Buntu dan Sembungan hanya terpisahkan jarak 10 km antara satu sama lain dan keduanya berada di dataran tinggi vulkanik Dieng pada ketinggian 2,000 meter (6,600 kaki) di atas permukaan laut. Beberapa gunung tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bisma mengelilingi daerah ini. Dengan tingkat curah hujan yang mencapai 3,500 hingga 4,000 mm per tahunnya [17], hutan-hutan di kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tanah dan menyerap air hujan.

Gambar 1.PNG

Gambar 1

Peta Administratif Kecamatan Kejajar dengan Desa Buntu dan Sembungan Sumber : (Website of Wonosobo Community, 2010)

Studi Kasus Desa Buntu dan Sembungan

A. Desa Buntu

"Pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa"

Karena Desa Buntu memiliki pemandangan alam yang indah, sejumlah penduduk desa sempat mempertimbangkan ekowisata untuk memanfaatkan hak parsialnya terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan hutan negara yang mereka terima sejak tahun 2006[20]. Salah satu contohnya adalah Bukit Cengkul Suri yang berlokasi 5 km dari desa dan berada di ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut. Bukit ini menyajikan keindahan pemandangan matahari terbenam dan panorama Dataran Tinggi Dieng yang menakjubkan. Jalur pendakian di lokasi ini telah selesai dibangun sejak tahun 2010 dan oleh karenanya, dengan pengembangan lebih lanjut, bukit ini dapat menjadi tujuan wisata yang populer. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung rencana-rencana ini dan telah mempertimbangkan untuk membuka akses jalan ke bukit tersebut. Selain itu, mereka juga aktif berdiskusi dengan Perum Perhutani guna mengembangkan akses jalan yang harus melalui hutan negara.

Gagasan mengenai tumpang sari diwujudkan dengan cara menanam pohon-pohon sengon di antara pohon-pohon yang sudah ada di hutan mereka. Metode ini dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya.

"Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan"

Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada tahun 2015, Perum Perhutani mengumumkan rencana mereka untuk menebang 800 pohon di hutan negara yang berada di sekitar Desa Buntu. Hutan-hutan ini dikategorikan sebagai hutan produksi dan karena penduduk desa tidak memanfaatkan hutan ini dengan baik, maka hutan tersebut dianggap kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Rencana ini ditolak keras oleh para penduduk desa yang telah memahami bahwa deforestasi menimbulkan tingginya risiko

banjir dan longsor.[21] Petisi resmi mereka (lihat Gambar 2) kepada Perum Perhutani memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo karena sejalan dengan program reboisasi pemerintah kabupaten yang menggiatkan penanaman pohon berakar dalam sejak tahun 2008.[22] Apabila penduduk desa kembali menanam kentang dan tanaman musiman lainnya, pemerintah kabupaten khawatir hal ini akan merusak kualitas tanah dan menyebabkan erosi yang berbahaya. Perum Perhutani pada akhirnya membatalkan rencana penebangannya.

Gambar 2

Petisi yang dibuat oleh penduduk Desa Buntu pada tahun 2015 yang menolak rencana Perum Perhutani untuk menebang pohon di hutan di sekitar desa mereka[23]

B. Desa Sembungan

"Dengan turut serta dalam sektor ekowisata, 280 penduduk desa sekarang memiliki pendapatan tambahan hingga sebesar Rp 2.500.000"

Sebagai contoh, penyedia jasa akomodasi hanya boleh mengenakan biaya yang sesuai dengan fasilitas yang mereka sediakan (misalnya biaya maksimal sebesar Rp 250.000 per malam untuk kamar dengan kamar mandi dalam, dan biaya maksimal Rp 150.000 per malam untuk kamar dengan kamar mandi luar). Mereka juga harus menjamu para tamunya setidaknya dengan kopi atau teh dan kentang panggang segar sebagai sarapan. Sementara itu, makanan, minuman, cindera mata, dan kerajinan tangan yang dijual tidak boleh melampaui harga maksimal yang sudah ditentukan untuk setiap produknya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dilaporkan kepada sekretariat Pokdarwis.

Sedari awal, Pokdarwis selalu mendorong para penduduk Desa Sembungan untuk aktif terlibat dalam pengelolaan ekowisata ini. Para penduduk yang memiliki kamar kosong dianjurkan untuk mengalihfungsikan kamar-kamar tersebut menjadi sarana akomodasi. Penduduk yang memiliki lahan datar diberikan kesempatan untuk mengubahnya menjadi area parkir. Pokdarwis juga memfasilitasi negosiasi antara penduduk desa dengan BPD mengenai kesepakatan sewa lahan untuk kios makanan dan minuman atau toko cindera mata dan kerajinan tangan.

Biaya tiket masuk ke lokasi ekowisata GSS adalah sebesar Rp 10.000 per orang. Rata-rata jumlah pengunjung mencapai 5.000 orang per bulan. Pada saat musim liburan, jumlah ini meningkat hingga 3.000 wisatawan per hari. Pendapatan dari tiket masuk dibagi bersama antara Pokdarwis yang mewakili para penduduk Desa Sembungan, Perum Perhutani yang mewakili pemerintah, dan LMDH Sembungan sebagai fasilitator antara Pokdarwis dan Perum Perhutani. Pokdarwis menerima 44% dari keseluruhan pendapatan, Perum Perhutani 35% dan LMDH sebesar 13%. Sisanya (8%) diberikan kepada BPD yang memanfaatkannya untuk program-program sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pokdarwis juga menerima pendapatan tambahan dari biaya penggunaan toilet umum. Penyedia akomodasi membayarkan sebagian dari pendapatan mereka kepada HPI yang merekrut, melatih dan menggaji staf mereka yang bekerja di sana.

GSS memberikan penghasilan tambahan bagi para penduduk Desa Sembungan yang melengkapi penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan utamanya. Dari 280 anggota, 100 orang bekerja secara bergiliran menjadi staf loket, pemandu wisata, petugas keamanan umum dan keamanan akomodasi, serta petugas kebersihan toilet. Sekitar 20 orang anggota menjadi petugas parkir dan 5 orang menjadi petugas kebersihan umum. 30 orang telah direkrut oleh HPI dan bekerja di lokasi akomodasi sebagai petugas kebersihan, juru masak, dan sebagainya.

Tabel 1

Jumlah total dan rata-rata pendapatan bulanan pekerja ekoturisme di GSS[29]

125 anggota Pokdarwis yang lain merupakan wirausahawan perseorangan yang membuka fasilitas wisata seperti akomodasi, kios makanan dan minuman, serta toko cindera mata dan kerajinan tangan. Mereka memiliki kesepakatan bagi hasil yang sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan.

Tabel 2

Jumlah total dan rata-rata pendapatan bulanan pemilik usaha di GSS[30]

Menerapkan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia

Telah terdapat banyak kajian terhadap paradigma[31] yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan atau yang lazim disebut ‘property rights’ merupakan inti dari perlindungan hutan dan sumber daya umum lainnya. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa hutan kemasyarakatan[32] membantu mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera yang tinggal di pedesaan. Hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang penuh (full property rights) sesungguhnya mencakup hak untuk memindahkan kepemilikian dari satu pihak kepada pihak lainnya. Meski demikian, dalam konteks sumber daya alam (termasuk hutan), poin ini tidak disahkan oleh UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara tetap memiliki otoritas secara penuh terhadap sumber daya yang dimaksud. Namun, masyarakat Indonesia menerima hak tersebut di atas secara parsial yang memungkinkan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan hutan dan menikmati hasil pengelolaannya. Hak pakai hasil (usufracturary rights) ini memungkinkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk menggunakan hasil-hasil produksi hutan seperti madu, buah-buahan, getah, dan minyak kayu. Hak pakai hasil ini juga meliputi hak penggunaan hutan untuk tujuan wisata.

"Pemberian hak kepemilikan parsial ini saja tidak akan menjamin meningkatnya kesejahteraan warga dan berkurangnya deforestasi"

Pemerintah pusat melalui kebijakan barunya di bidang perhutanan berencana untuk memberikan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan secara parsial terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat yang tersebar di 33.000 desa di Indonesia. Hal ini akan memberikan jalan bagi para penduduk desa tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hutan-hutan negara yang berada di sekitarnya. Sebagai syaratnya, hal ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan Perum Perhutani yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi, pemberian hak kepemilikan parsial ini saja tidak akan menjamin meningkatnya kesejahteraan warga dan berkurangnya deforestasi. Studi kasus pada Desa Buntu dan Sembungan memperlihatkan dengan jelas bahwa pemberian hak kepemilikan parsial yang sama kepada desa-desa yang memiliki karakteristik yang serupa tidak selalu memberikan pada manfaat yang sama.

Studi kasus pada kedua desa tersebut di atas mengungkap perbedaan mendasar dalam tiga hal: sikap dan preferensi penduduk desa, kapasitas mereka dalam mengelola hutan di sekitarnya, dan hubungan mereka dengan para pihak-pihak lain yang berasal dari luar desanya.

Pertama, para penduduk Desa Buntu dan Sembungan memiliki persepsi yang berbeda terhadap pariwisata dan pandangan yang berbeda pula terhadap masa depan desanya masing-masing. Penduduk Desa Sembungan pada umumnya setuju bahwa pariwisata dapat memberikan penghasilan tambahan dan mereka pun terdorong untuk mengembangkan sektor ini. Sebaliknya, sekitar 25% penduduk Desa Buntu ingin menghindari pariwisata karena mereka merasa hal tersebut dapat mempengaruhi moral kalangan pemuda di desanya. Persepsi negatif tersebut membatasi pilihan dan kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kedua, Desa Sembungan memiliki kapasitas untuk mendirikan Pokdarwis yang lengkap dengan hak dan kewajiban para anggotanya dengan sangat terstruktur. Setiap anggota Pokdarwis pun memiliki peran yang spesifik dalam menjalankan ekowisata GSS. Sebaliknya, Desa Buntu belum berhasil mencapai kesepakatan yang jelas dan terperinci di antara penduduk desanya sendiri yang ikut berpartisipasi dalam rencana proyek tumpang sari mereka. Faktor disorganisasi ini menjadi penyebab utama kegagalan proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penduduk desa.

Ketiga, Pokdarwis Sembungan berhasil menciptakan kemitraan bagi hasil yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti Perum Perhutani dan LMDH. Pokdarwis juga bekerjasama dengan HPI yang mendukung mereka dengan menempatkan para stafnya pada lokasi-lokasi akomodasi di GSS. Selain itu, Pokdarwis juga bekerjasama dengan ASITA yang mempromosikan GSS melalui biro-biro perjalanan yang menjadi anggota asosiasi tersebut. Sebaliknya, Desa Buntu tidak memiliki kemitraan strategis dengan pihak-pihak lain di luar desa yang seharusnya dapat mendukung proyek tumpang sari desa tersebut.

Perbedaan hasil yang dialami kedua desa ini menunjukkan pentingnya menyelenggarakan berbagai kegiatan pelengkap yang mendukung kesuksesan penerapan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan parsial, terutama apabila kita menginginkan agar lebih banyak desa yang berhasil mengikuti kisah sukses Desa Sembungan dan menghindari hambatan yang dialami oleh Desa Buntu.

 

Guna mengatasi persepsi negatif terhadap perubahan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi, BPD desa terkait harus memahami pengalaman yang terjadi di desa-desa tetangganya. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan pandangan yang lebih optimis terhadap manfaat pembangunan ekonomi masyarakat setempat. BPD harus memahami pilihan-pilihan dalam skala yang lebih luas dalam sektor pariwisata, agrikultur, manufaktur dan industri layanan lainnya yang dapat dimanfaatkan melalui hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan parsial untuk menggunakan sumber daya hutan. Pemerintah kecamatan dan kabupaten juga harus menyediakan pedoman praktis yang dapat membantu penduduk desa untuk melihat bagaimana hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan dapat meningkatkan kehidupan di desa mereka.

"BPD desa terkait harus memahami pengalaman yang terjadi di desa-desa tetangganya. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan pandangan yang lebih optimis terhadap manfaat pembangunan ekonomi masyarakat setempat"

Program peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan dari satu desa ke desa lain juga membantu meningkatkan keahlian para penduduk desa. Pokdarwis Sembungan mengunjungi lokasi ekowisata di Jawa Barat untuk belajar dari pengelola lokal di daerah tersebut. Desadesa lain pun dapat mempelajari cara mengelola proyek pembangunan lainnya, baik yang berupa tumpang sari, pariwisata ataupun sektor lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbagi pengetahuan mengenai sejumlah kemampuan kunci di bidang manajemen, seperti perencanaan, organisasi, keuangan dan sumber daya manusia. Untuk meminimalkan risiko, sangat direkomendasikan untuk melakukan percobaan pelaksanaan proyek dengan skala kecil dalam jangka waktu yang pendek (misalnya tumpang sari tanaman paprika selama 3 bulan di Desa Buntu). Hal ini dikarenakan proyek-proyek semacam itu dapat berfungsi sebagai prarupa (prototype) yang dapat ditingkatkan di kemudian hari. Proyek-proyek ini juga dapat memberikan “kesuksesan jangka pendek” guna membangun rasa percaya diri dan menginspirasi pelaksanaan proyek-proyek lain dengan skala yang lebih besar di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, Desa Sembungan menunjukkan pentingnya memiliki kerjasama yang baik dengan pihak-pihak lain yang berasal dari luar desa mereka. Perum Perhutani harus terlibat sejak awal mengingat mereka memegang kunci terhadap akses hutan negara di sekitar desa. LMDH juga harus membangun kemitraan strategis dengan Perum Perhutani dan berbagai institusi pemerintah daerah pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Mereka juga harus memastikan kelaikan proyekproyek pembangunan yang mereka rencanakan dengan berkomunikasi dengan komunitas bisnis terkait, seperti agroindustri untuk tumpang sari dan biro-biro perjalanan untuk pariwisata. Institusi pendidikan tinggi di kota-kota terdekat pun dapat dilibatkan guna memberikan wawasan yang baru dan inovatif mengenai potensi pembangunan di kawasan mereka.

"Perum Perhutani harus terlibat sejak awal mengingat mereka memegang kunci terhadap akses hutan negara di sekitar desa"

referensi
 
 
 
 
 

Pendidikan | Agustus 2017

Penyediaan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas lewat Sekolah Swasta Berbiaya Rendah:
Sebuah studi kasus di Koja, Jakarta Utara

Penelitian ini menganalisis tentang penyediaan akses pendidikan berkualitas melalui sekolah swasta berbiaya rendah di Koja, Jakarta Utara, Indonesia.

T Sila Wikaningtyas

Ringkasan Eksekutif

Sekolah swasta mencakup 35% dari keseluruhan sekolah di Indonesia, dan di sejumlah daerah jumlahnya melebihi sekolah negeri. Koja, sebuah wilayah miskin di Jakarta Utara, adalah salah satu daerah tersebut – terdapat 86 sekolah swasta dan 77 sekolah negeri di sana. 51 dari 86 sekolah swasta di Koja adalah sekolah swasta berbiaya rendah, yang menerima anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sayangnya, di Indonesia, sektor ini belum mendapatkan perhatian yang layak dari masyarakat. Meskipun sekolah swasta merupakan bagian dari kontribusi masyarakat bagi pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional, diskursus nasional akan pendidikan berfokus hampir seluruhnya pada sekolah negeri. Sudah waktunya masyarakat mengakui peran penting pendidikan swasta dalam melayani rumah tangga prasejahtera.

Antara akhir tahun 1960an hingga tahun 1980an, sekolah swasta berbiaya rendah menjamur di Koja – 28 sekolah baru didirikan, dan kebijakan serta inisiatif pemerintah daerah mendukung pertumbuhannya. Peran serta masyarakat didorong untuk melayani warga di daerah-daerah yang tidak memiliki sekolah negeri. Sebaliknya, sepanjang tahun 1990an hingga 2000an, jumlah sekolah swasta berbiaya rendah yang didirikan pada periode tersebut di Koja menurun sebagai hasil dari peraturan baru dalam sistem pendidikan nasional. Tahun-tahun belakangan ini, pemerintah meresmikan dua peraturan yang menentukan persyaratan minimum untuk sarana dan prasarana sekolah (Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dan Nomor 40 Tahun 2008). Persyaratan untuk minimal luas lahan dan ukuran bangunan menghambat baik pendirian sekolah swasta berbiaya rendah yang baru maupun perluasan sekolah yang sudah ada, karena keterbatasan lahan yang tersedia di daerah perkotaan yang padat seperti Koja. Persyaratan ini harus dikaji ulang untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dalam membantu sekolah-sekolah swasta ini dalam melayani warga miskin.

Berlawanan dengan asumsi banyak orang, kualitas pendidikan sekolah swasta berbiaya rendah sebanding dengan sekolah-sekolah lain di area tersebut. Sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah di Koja telah terakreditasi A dan B oleh Badan Akreditasi Nasional. Kualitas sekolah juga ditunjukkan lewat banyaknya prestasi dari kegiatan ekstrakurikuler di tahun-tahun belakangan ini. Dengan kata lain, para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini karena anggapan akan kualitasnya. Sayangnya, para orang tua murid belum terdorong untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, sehingga mereka tidak terlibat sejauh yang mereka sebenarnya mampu. Orang tua murid harus didukung untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan sekolah dengan cara-cara yang lebih luas daripada yang telah diatur dalam peraturan tentang komite sekolah (Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016).

Jumlah Sekolah Swasta di Indonesia

Pendidikan swasta memainkan peran signifikan dalam pembangunan Indonesia. Dalam sejarah, banyak gerakan revolusioner yang berujung pada kemerdekaan Indonesia dimulai dari sekolah- sekolah swasta, seperti Perguruan Tamansiswa dan Muhammadiyah (Tilaar, 2003). Seiring waktu dan meningkatnya kehadiran pemerintah, sekolah negeri mulai memainkan peran yang lebih besar.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat lebih banyak sekolah negeri daripada sekolah swasta di Indonesia (lihat Tabel 1). Di tingkat sekolah dasar (SD), terdapat lebih dari 10% sekolah swasta di Indonesia. Di tingkat menengah pertama, 40,18% sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia merupakan sekolah swasta. Hal ini tidak mengherankan, karena pemerintah Indonesia memberikan penekanan pada pendidikan dasar, yang mewajibkan anak-anak berusia 7-15 tahun mengikuti wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini baru-baru ini diperpanjang menjadi wajib belajar 12 tahun (Setiawan, 2016).

Di tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah luar biasa (SLB), jumlah sekolah swasta jauh melebihi sekolah negeri. Angka ini paling terlihat di tingkat SMK, di mana 74,36 persen SMK merupakan sekolah swasta, namun terdapat jauh lebih sedikit madrasah negeri1, kurang dari 8 persen dari jumlah total madrasah yang ada di Indonesia. Meskipun terdapat lebih sedikit sekolah swasta di Indonesia dibandingkan sekolah negeri, pendidikan swasta terus berkembang. Dalam penelitian sebelumnya (Rahman, 2016), Center for Indonesian Policy Studies menemukan adanya 14.398 SD swasta, 13.132 SMP swasta, dan 14.958 SMA dan SMK swasta pada tahun 2014. Jumlah sekolah yang ditemukan dalam penelitian ini lebih besar dibandingkan penelitian sebelumnya.

"Proporsi sekolah swasta bervariasi di seluruh Indonesia, dan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdapat lebih banyak sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri"

Tabel 1
Jumlah Sekolah di Indonesia

Sumber:

  1. Kemdikbud (2017) dan Kemenag (2016)

  2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan sekolah agama Islam setara SD.

  3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan sekolah agama Islam setara SMP.

  4. Madrasah Aliyah (MA) merupakan sekolah agama Islam setara SMA.

 

Proporsi sekolah swasta bervariasi di seluruh Indonesia, dan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdapat lebih banyak sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri. Dengan populasi 305.749 jiwa, Koja merupakan kecamatan dengan populasi terbanyak keempat di Jakarta Utara. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Utara (2016) menunjukkan bahwa Koja memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jakarta Utara, dengan 24.950 penduduk per kilometer, menggambarkan bahwa sebagian besar kecamatan ini merupakan pemukiman padat penduduk.

Pada tahun 2015, terdapat 12.646 Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk program bantuan beras bersubsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Raskin) di Koja. Koja merupakan kecamatan termiskin kedua di Jakarta Utara setelah Cilincing, yang memiliki 18,029 RTS (BeritaJakarta.id, 2015).

Menurut BPS Jakarta Utara, 70 persen populasi Koja merupakan usia produktif (15-64 tahun), dan terdapat 72,034 penduduk usia sekolah2 (5-19 tahun) (BPS Jakarta Utara, 2016).

Saat ini terdapat 163 sekolah yang beroperasi di Koja. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa 143 di antaranya merupakan sekolah umum (Kemdikbud, 2016), termasuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Terdapat pula 20 sekolah yang terdaftar di Kementerian Agama sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) (Kemenag, 2016). Tabel 2 menunjukkan jumlah sekolah swasta di Koja berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 2

Jumlah Sekolah di Kecamatan Koja

Sumber: Disusun dari Kemendikbud (2016) dan Kemenag (2016).

Pada tingkat nasional, sekolah negeri di Koja mendominasi di tingkat pendidikan dasar, sedangkan sekolah swasta mendominasi di tingkat pendidikan menengah pertama dan atas, dan terdapat lebih banyak madrasah swasta dibandingkan madrasah negeri.

Dalam penelitian tahun 2016, Center for Indonesian Policy Studies menunjukkan bahwa meskipun terdapat lebih sedikit SD swasta daripada SD negeri, tingkat pertumbuhan SD swasta antara tahun 2009-2014 lebih tinggi dibandingkan SD negeri, yaitu sebesar 13,03 persen (SD swasta) dan 1,81 persen (SD negeri) (Rahman, 2016). Hasilnya, sekolah swasta menjadi semakin penting baik dalam menyediakan akses pendidikan untuk anak Indonesia maupun sebagai sumber mata pencaharian bagi mereka yang bekerja di sektor pendidikan.

Sekolah Swasta Berbiaya Rendah:
Melayani Keluarga Berpenghasilan Rendah di Koja

Data sekolah yang tersedia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama tidak mengklasifikasikan sekolah swasta berdasarkan biaya atau keterjangkauan, namun penelitian kami menemukan adanya 51 sekolah swasta berbiaya rendah di Koja. Sebuah sekolah swasta dianggap berbiaya rendah apabila uang sekolah bulanannya sama dengan atau lebih rendah dari Rp300.000 (23 dolar Amerika Serikat [AS]).3 Angka ini kurang dari 10% dari upah minimum regional bulanan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp3.355.750. Tabel 3 mengkombinasikan sekolah umum dan madrasah untuk menunjukkan jumlah sekolah swasta berbiaya rendah di setiap jenjang pendidikan.

Tabel 3

Jumlah Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Koja

 

Sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah swasta di Kecamatan Koja dan 31% keseluruhan sekolah di Koja.

Jumlah sekolah swasta berbiaya rendah di setiap kelurahan di Kecamatan Koja ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel 4

Jumlah Sekolah Swasta Berbiaya Rendah per Kelurahan

Kelurahan Lagoa memiliki sekolah swasta berbiaya rendah terbanyak di Koja. Menariknya, kelurahan ini juga merupakan wilayah dengan paling sedikit sekolah negeri dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lainnya. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016), hanya terdapat sembilan sekolah negeri di Lagoa (tujuh SD dan dua SMP).

Kami membagi sekolah-sekolah ini ke dalam tiga kategori berbeda: Pada Kategori 1, sekolah mengenakan biaya Rp0 (gratis) hingga Rp100.000 per bulan; pada Kategori 2, sekolah mengenakan biaya Rp100.001 hingga Rp200.000 per bulan; dan pada Kategori 2, sekolah mengenakan biaya Rp200.001 hingga Rp300.000 per bulan. Jumlah sekolah di setiap kategori ditampilkan di Tabel 5.

Tabel 5

Kategori Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Berdasarkan Uang Sekolah Bulanan

Uang sekolah bulanan yang mereka kenakan menempatkan sebagian besar sekolah swasta berbiaya rendah di Koja dalam Kategori 2. Mayoritas sekolah swasta berbiaya rendah di Koja masih menerima subsidi pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dari 51 sekolah yang disurvei, 29 sekolah melaporkan bahwa mereka menerima subsidi berupa BOS, 16 sekolah menerima baik BOS maupun KJP, dan tiga sekolah tidak menerima subsidi apa pun dari pemerintah, sedangkan tiga sekolah lainnya tidak merespon bagian survei ini. Dua sekolah yang tidak menerima subsidi belum terdaftar atau terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat survei dilakukan.

 

Di kota Bihar di India, terdapat tiga jenis sekolah berdasarkan pembiayaan dan jenis manajemen, yaitu sekolah negeri, sekolah swasta bersubsidi, dan sekolah swasta nonsubsidi (Rangaraju, Tooley & Dixon, 2012). Sekolah negeri merupakan sekolah yang pendanaan dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, sekolah swasta bersubsidi merupakan sekolah swasta yang menerima sebagian bantuan dana pemerintah namun masih memertahankan kepemilikan dan pengelolaan sekolah secara swasta. Sekolah swasta nonsubsidi, di lain pihak, adalah sekolah swasta yang tidak menerima subsidi apa pun dari pemerintah.

Di Indonesia, sekalipun banyak sekolah swasta menerima pendanaan dari pemerintah, tidak ada kategori serupa atas sekolah swasta. Sekolah swasta memertahankan kepemilikan dan manajemen sekolah terlepas dari apakah menerima pendanaan dari pemerintah ataupun tidak.

"Sekolah swasta berbiaya rendah mencakup 59% dari sekolah swasta di Kecamatan Koja dan 31% keseluruhan sekolah di Koja"

Sekolah swasta berbiaya rendah juga bisa dikategorisasikan berdasarkan biaya pendaftaran awal yang mereka kenakan di awal tahun ajaran. Biaya ini umumnya digunakan untuk menanggung biaya operasional terkait perawatan atau rehabilitasi bangunan, seragam, buku pelajaran, dan aktivitas ekstrakurikuler seperti karyawisata sekolah, namun juga digunakan untuk menanggung investasi baru, seperti tambahan sarana dan prasarana sekolah. Penelitian ini mengategorisasikan sekolah swasta berbiaya rendah berdasarkan besaran biaya pendaftaran, sebagai berikut:

  • Kategori 0: Sekolah yang tidak mengenakan biaya pendaftaran (2 sekolah);

  • Kategori I: Sekolah yang mengenakan biaya pendaftaran Rp1 hingga Rp500.000 (17 sekolah);

  • Kategori II: Sekolah yang mengenakan biaya pendaftaran Rp500.001 hingga Rp1.000.000

  • (12 sekolah)

  • Kategori III: Sekolah yang mengenakan biaya pendaftaran di atas Rp1.000.000 (12 sekolah).

 

Delapan sekolah tidak merespon bagian survei ini dan ditandai sebagai N/A pada Gambar 1.

Gambar 1

Kategori Sekolah Swasta Berbiaya Rendah Berdasarkan Biaya Pendaftaran

 

 

 

 

 

 

 

24 sekolah swasta berbiaya rendah di Koja (47 persen) mengenakan biaya pendaftaran di atas Rp500.000. Di sekolah-sekolah ini, meskipun uang sekolah bulanannya rendah, orang tua murid perlu mengeluarkan uang lebih banyak di awal tahun ajaran.

Kepala sekolah melaporkan bahwa bahkan ketika biaya pendaftaran relatif rendah, banyak orang tua murid yang tidak bisa melunasinya. Manajemen sekolah biasanya terbuka untuk negosiasi terkait ketentuan pembayaran biaya pendaftaran (wawancara pribadi, Mei 2017). SMK Al Irsyad Al Islamiyah di Kelurahan Koja dan SMP Nurul Fikri di Kelurahan Tugu Selatan merupakan dua sekolah yang memerbolehkan orang tua murid untuk membayar biaya registrasi dengan mencicil.

"Proporsi sekolah swasta bervariasi di seluruh Indonesia, dan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terdapat lebih banyak sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri"

Lokasi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Koja

Penelitian ini memetakan lokasi sekolah-sekolah menggunakan sistem pemosisi global (GPS). Peta ini (Gambar 2) memungkinkan kita melihat lokasi sekolah swasta berbiaya rendah di Koja dengan tepat. Lokasi sejumlah sekolah negeri di area yang sama juga ditandai, memungkinkan kita melihat kedekatan jarak antara sekolah swasta berbiaya rendah dan sekolah negeri.

Pengumpulan data lapangan menunjukkan bahwa sekolah swasta berbiaya rendah di Koja sebagian besar berlokasi di area pemukiman. Kelurahan dengan sekolah swasta berbiaya rendah terbanyak adalah Lagoa. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, jumlah sekolah negeri yang paling sedikit terdapat di Lagoa, kelurahan dengan populasi terbanyak kedua di Koja.

Gambar 2
Peta Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Koja [4]

Diskursus Nasional tentang Pendidikan

Sistem pendidikan nasional diciptakan untuk kepentingan seluruh warga negara. Hak atas pendidikan dasar dan kewajiban warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan ini dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal yang sama juga menyatakan kewajiban pemerintah untuk mendanai pendidikan dasar. Hasilnya, pemerintah mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan.

Sekolah swasta merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sistem pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang- Undang ini juga mewajibkan masyarakat untuk menyediakan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Terlepas dari hal ini, sekolah swasta seringkali tersisih dari diskursus nasional tentang pendidikan. Alih-alih membahas masalah-masalah yang dihadapi baik oleh sektor sekolah negeri maupun swasta, kebijakan pemerintah di Indonesia tampak dirancang untuk memihak sekolah negeri.

"Sekolah swasta seringkali tersisih dari diskursus nasional tentang pendidikan"

Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengharuskan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk bekerja secara eksklusif di institusi pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini berarti bahwa para guru dengan status PNS yang ditempatkan untuk mendampingi sekolah swasta harus ditarik dari posisi tersebut (CNN Indonesia, 2017). Walaupun, dalam pernyataan lanjutan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa PNS tidak akan ditarik dari sekolah swasta (Republika.co.id, 2017), sejumlah daerah masih menjalankan aturan tersebut dan mencopot guru-guru tersebut, seperti di Pekanbaru, Riau (Riaupos.co, 2017). Hal ini menimbulkan ketegangan bagi sekolah swasta (terutama sekolah swasta berbiaya rendah), yang mengandalkan bantuan pengajaran dari guru-guru PNS. Ini bukan pertama kalinya kebijakan seperti ini diterapkan: pada tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menghakibatkan penarikan guru-guru honorer dari sekolah-sekolah swasta (Tempo.co, 2010).

Baru-baru ini, pemerintah menyelenggarakan sistem kuota dan zonasi untuk penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 menetapkan bahwa 90 persen dari total siswa baru di sekolah negeri (kecuali SMK) harus tinggal dalam jarak tertentu dari sekolah. Hal ini harus dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sekurang-kurangnya enam bulan sebelum masa penerimaan siswa baru. Peraturan ini juga menerapkan berapa persentase penerimaan yang diperbolehkan untuk murid baru yang tinggal di luar zona yang telah ditentukan.

Sebagai hasil dari Peraturan Nomor 17 Tahun 2017, banyak calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri di area tempat tinggal mereka. Konsekuensi tidak langsung terhadap kebijakan ini dialami oleh sekolah-sekolah swasta, sebagaimana dilaporkan dari Tangerang, Banten (Indopos. co.id, 2017). Wali Kota Tangerang meminta 96 SMP swasta untuk mengakomodir para siswa yang tidak diterima di SMP negeri. Untuk itu, Wali Kota menjanjikan uang sekolah gratis bagi para siswa yang diterima di SMP swasta. Hal ini berarti bahwa sekolah swasta tidak akan dapat mengenakan uang sekolah sebagaimana biasanya. Pengumuman ini merupakan keputusan prematur karena pada saat hal tersebut dilaksanakan belum ada persetujuan antara Wali Kota, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dan sekolah swasta yang bersangkutan, tentang bagaimana usulan ini akan dijalankan.

Pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang menelantarkan sekolah swasta dalam kebijakan dan kegiatannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dijalankan oleh kelompok- kelompok seperti lembaga nonpemerintah dan badan pembangunan internasional juga tampak dirancang untuk berfokus pada pendidikan negeri (lihat Kemdikbud, 2013; ACDP Indonesia, 2014; World Bank, 2015). Meskipun demikian, hasil penelitian mereka cenderung menggeneralisasi ke seluruh sektor pendidikan di Indonesia.

Ini hanyalah beberapa contoh yang menggambarkan bahwa diskursus nasional tentang pendidikan di Indonesia terlalu menekankan pada sekolah negeri dan perlu mengikutsertakan sekolah swasta dalam diskursus dan pertimbangan pengambilan keputusan.

Kebijakan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Survei kami juga melihat pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah. Dekade-dekade di mana mereka didirikan membantu menggambarkan pertumbuhan sekolah swasta berbiaya rendah di Koja. Gambar 3 mengilustrasikan berapa banyak sekolah yang didirikan dalam setiap dekade.

Gambar 3

Jumlah Sekolah Swasta Berbiaya Rendah dan Lama Berdirinya

 

Periode antara tahun 1960an hingga 1980an mencatat jumlah tertinggi didirikannya sekolah swasta berbiaya rendah di Koja. Pertumbuhan di sektor ini menurun pada tahun 1990an, dan semakin rendah pada tahun 2000-an.

Jakarta melalui transisi signifikan pada akhir tahun 1960an hingga tahun 1980an. Pada 31 Agustus 1964, Jakarta diresmikan sebagai ibu kota Republik Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, dan menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Raya (Jakarta.go.id, 2008). Peresmian ini disusul dengan penunjukan Ali Sadikin sebagai gubernur baru pada tahun 1966. Sebagai gubernur, Ali Sadikin berjuang meningkatkan pembangunan daerah dengan melaksanakan lima kebijakan strategis, salah satunya melibatkan mobilisasi kontribusi masyarakat (Jakarta.go.id, 2014). Pada pemerintahan ini dan selanjutnya antara akhir dekade 1960an hingga 1980an, DKI Jakarta berkembang pesat tidak hanya dalam hal populasi dan luas lahan, tetapi juga dalam hal penyediaan layanan publik, sarana, dan prasarana. Baik transisi untuk menjadi daerah ibukota dan kebijakan di bawah pemerintahan Ali Sadikin dapat membantu menjelaskan lebih tingginya jumlah sekolah swasta berbiaya rendah yang didirikan pada periode itu.

"Jumlah tertinggi didirikannya sekolah swasta berbiaya rendah di Koja terjadi di antara tahun 1960-an hingga 1980-an. Namun, pertumbuhan ini mulai melambat di tahun 1990-an, dan bahkan lebih rendah lagi di tahun 2000-an"

 

Menurunnya jumlah sekolah swasta berbiaya rendah yang didirikan pada tahun 1990an dan 2000an boleh jadi disebabkan oleh sejumlah peraturan pemerintah yang disahkan pada awal tahun 1990an, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Pada tahun 1994, pemerintahan Presiden Soeharto meluncurkan program wajib belajar sembilan tahun, yang memerkuat sistem sekolah negeri dan menurunkan prevalensi sekolah swasta lebih jauh (Tempo.co, 2010). Peraturan ini kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengatur seluruh jenjang pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi) dalam ruang lingkup formal, nonformal, dan informal.

Pemerintah juga mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengatur delapan komponen Standar Nasional, meliputi (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan Pendidikan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan – yang kesemuanya dinilai dalam proses akreditasi.

Terdapat pula peraturan turunan untuk masing-masing area ini, termasuk Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yang mengatur sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA), dan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008, yang mengatur sarana dan prasarana SMK/MA Kejuruan. Peraturan-peraturan ini menghambat pendirian sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah baru, khususnya di wilayah perkotaan yang lahannya terbatas, dengan menentukan area minimal lahan dan bangunan yang dibutuhkan untuk mendirikan setiap jenjang sekolah. Akibat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, peraturan ini sulit dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendirikan sekolah swasta berbiaya rendah baru di wilayah perkotaan yang sudah dibangun, menyusul pengesahan peraturan ini. Hal ini juga dapat membantu menjelaskan menurunnya jumlah sekolah swasta berbiaya rendah baru yang didirikan di Koja pada tahun 2000an.

Terdapat sebuah ayat dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang memungkinkan pengecualian persyaratan minimum dalam kasus sekolah yang melayani area pemukiman terpencil dengan populasi kurang dari seribu orang yang tidak dapat mengakses daerah lainnya dengan berjalan kaki sejauh tiga kilometer dengan aman. Pengecualian ini memungkinkan didirikannya sekolah swasta berbiaya rendah di daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya di area pedesaan, namun hal ini menjadi pertanyaan yang perlu investigasi lebih lanjut.

"Akibat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, peraturan ini sulit dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendirikan

sekolah swasta berbiaya rendah baru"

Kualitas Sekolah

Kekhawatiran umum terhadap sekolah swasta berbiaya rendah adalah rendahnya kualitas akibat biaya yang rendah. Dalam penelitian ini, kami menilai kualitas sekolah-sekolah ini menggunakan tingkat akreditasi sekolah, prestasi atau penghargaan ekstrakurikuler sekolah, dan persepsi orang tua murid.

Akreditasi Sekolah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi sekolah adalah bagian dari jaminan kualitas sekolah. Proses akreditasi dilakukan oleh lembaga independen Badan Akreditasi Nasional menggunakan kriteria akreditasi yang ditentukan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 (untuk SD/ MI); Nomor 12 Tahun 2009 (untuk SMP/MTs), dan Nomor 13 Tahun 2009 (untuk SMK/MAK) dan Nomor 004/H/AK/2017 (untuk SMA dan MA). Nilai akreditasi sekolah berlaku selama lima tahun, dan setelahnya sekolah harus melalui proses akreditasi ulang.

Dalam proses akreditasi, sekolah dinilai berdasarkan delapan komponen Standar Nasional. Berdasarkan panduan akreditasi, sekolah atau madrasah dianggap terakreditasi apabila:

  • Memperoleh nilai setidaknya 56 dari 100 sebagai Nilai Akhir Akreditasi ;

  • Memiliki tidak lebih dari dua nilai di bawah 56 dalam Komponen Akreditasi manapun;

  • Tidak memiliki nilai di bawah 40 dari 100 dalam Komponen Akreditasi manapun.

    Panduan yang sama juga mengatur penilaian akreditasi sebagai berikut:

  • Nilai A/Amat Baik: bila sekolah mendapatkan Nilai Akhir Akreditasi antara 86 hingga 100

  • Nilai B/Baik: bila sekolah mendapatkan Nilai Akhir Akreditasi antara 71 hingga 85

  • Nilai C/Cukup: bila sekolah mendapatkan Nilai Akhir Akreditasi antara 56 hingga 70

    Sebagian besar sekolah swasta berbiaya rendah di Koja telah melalui proses akreditasi dan nilai mereka dirangkum pada Tabel 6. Status terakreditasi penting bagi sekolah swasta berbiaya rendah, karena hal ini dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mengajukan permohonan mendapatkan subsidi pemerintah.

 

Tabel 4
Nilai Akreditasi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah di Koja

Mayoritas sekolah swasta berbiaya rendah di Koja terakreditasi B, dan sebagian bahkan telah terakreditasi A. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sekolah swasta berbiaya rendah memenuhi standar nasional.

Prestasi Sekolah

Karena sekolah swasta berbiaya rendah tidak hanya bersaing dengan sekolah negeri terdekat namun juga dengan sekolah swasta lainnya di daerah tersebut, banyak sekolah swasta berbiaya rendah yang mendorong partisipasi para siswa mereka dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk membantu meningkatkan daya saing sekolah. Sebagian aktivitas ini mencakup keikutsertaan dalam perlombaan musik atau kesenian dan dalam perlombaan akademik. Sebagian sekolah yang disurvei melaporkan prestasi mereka dalam sejumlah kompetisi, yang mengindikasikan bahwa mereka tak hanya mengejar prestasi akademik siswa namun juga dalam hal ekstrakurikuler.

Tabel 5

Prestasi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Prestasi sekolah swasta berbiaya rendah pada Tabel 5 menyediakan lebih banyak bukti bahwa sekolah swasta berbiaya rendah dapat menyediakan pengalaman berkualitas bagi para siswa meski berbiaya rendah. Wawancara kami dengan para kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa penghargaan nonakademis dan prestasi di kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari strategi sekolah untuk menjaga kualitas dan daya saing. Dalam kasus di mana nilai rata- rata ujian nasional sekolah rendah, mereka menyeimbangkannya lewat prestasi ekstrakurikuler.

"Banyak sekolah swasta berbiaya rendah yang mendorong partisipasi para siswa mereka dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk membantu meningkatkan daya saing sekolah"

Persepsi Orang Tua Murid dan Alasan Menyekolahkan Anak di Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Kami mewawancarai 47 orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah swasta berbiaya rendah di jenjang pendidikan yang bervariasi, dan menanyakan alasan mengapa mereka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta berbiaya rendah ketika mereka memiliki pilihan lain (contohnya sekolah negeri). Jawaban mereka dapat diklasifikasikan ke dalam lima alasan utama: persepsi terhadap kualitas, jarak dari rumah, persyaratan pendaftaran yang mudah, alasan keagamaan, dan biaya. Mungkin mengejutkan bagi banyak orang, faktor biaya merupakan alasan yang disebut paling akhir dalam menyekolahkan anak di sekolah swasta berbiaya rendah. Alasan-alasan paling umum adalah jarak yang dekat dari rumah ke sekolah dan anggapan akan kualitas sekolah yang baik.

Tabel 6

Alasan Menyekolahkan Anak di Sekolah Swasta Berbiaya Rendah

Jarak yang dekat dari rumah ke sekolah berarti orang tua murid tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk biaya transportasi. Ditambah lagi, di daerah perkotaan padat penduduk seperti Koja, di mana selalu terjadi kemacetan parah di jalan-jalan utama, orang tua juga merasa anak- anaknya lebih aman pergi ke dan pulang dari sekolah swasta berbiaya rendah di lingkungan tempat tinggal mereka.

Orang tua pada dasarnya menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan berkualitas baik, dan bersedia membayar untuk kualitas tersebut meskipun mereka berpendapatan rendah. Hal ini digambarkan oleh jumlah orang tua yang menyebutkan kualitas sebagai alasan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta berbiaya rendah.

"Orang tua pada dasarnya menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan berkualitas baik, dan bersedia membayar untuk kualitas tersebut meskipun mereka berpendapatan rendah"

“Kualitas belajar dan mengajar di sekolah ini lebih baik dari sekolah-sekolah lainnya, kami mencari sekolah berkualitas baik, bukan hanya karena gratis ...”

(Salah satu orang tua siswa di SD Bina Pusaka)

Tidak seperti di sekolah negeri di mana para guru dan kepala sekolah merupakan PNS yang bertanggung jawab pada birokrasi pemerintahan, para guru dan kepala sekolah di sekolah swasta berbiaya rendah bertanggung jawab secara langsung pada orang tua murid yang belajar di sekolah mereka. Lebih lanjut, mengingat sekolah swasta berbiaya rendah biasanya berada di lingkungan pemukiman, para pendirinya biasanya merupakan anggota masyarakat yang reputasi pribadinya dipertaruhkan.

Selanjutnya→

 
 
 
 
kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies