Pendidikan | September 2018

Pendanaan Publik untuk Sekolah Swasta
Berbiaya Rendah

Rohan Joshi

Makalah Diskusi ini memberi tiga skenario perubahan untuk mengembangkan sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

Pendahuluan

Indonesia memiliki sistem pendidikan nasional yang kuat yang terdiri atas segmen sekolah negeri dan swasta

Indonesia memiliki segmen sekolah swasta yang unik dan berkontribusi sekitar 35% dari total jumlah sekolah di Indonesia. Segmen ini terdiri atas Madrasah dan Pondok Pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, sedangkan sekolah negeri berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Terdapat juga sub-segmen yang lebih kecil dan mulai tumbuh, yaitu sekolah swasta internasional yang mana saat ini hanya ditemukan di wilayah perkotaan Pulau Jawa. Madrasah dan Pesantren adalah sekolah swasta yang sudah ada sejak lama. Keduanya memiliki akar sejarah dan budaya, dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Selaras dengan pengakuan akan adanya asosiasi historis dari lembaga pendidikan berbasis masyarakat seperti Madrasah dan Pesantren, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003) di Indonesia menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendidikan, yang selaras dengan norma sosial dan budaya masyarakat.

Secara kolektif, Madrasah dan Pesantren swasta berkontribusi sekitar 18% dari total pendaftaran siswa di tingkat Sekolah Dasar. Pesantren sendiri memiliki bagian sekitar 7% dari total pendaftaran siswa di sekolah swasta.[1] Badan Penelitian dan Pengembangan yang merupakan bagian dari Kemendikbud, mengamati bahwa selain porsi pendaftaran yang cukup besar, Madrasah dan Pondok Pesantren juga berkontribusi untuk memenuhi target Indeks Pembangunan Manusia PBB dan Standar Pelayanan Minimal[2] (SPM) kabupaten.[3]

"Madrasah dan Pondok Pesantren juga berkontribusi untuk memenuhi target Indeks Pembangunan Manusia PBB dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten."

Integrasi sistem sekolah swasta dan negeri di Indonesia didukung oleh komitmen Konstitusional dan pengadaan legislatif

Sekolah swasta, seperti Madrasah, Pondok Pesantren, dan sekolah negeri terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional.[4] UU Nomor 2 Tahun 1989 secara legislatif memperkuat integrasi terkait pendidikan nasional ini. Implikasi utama dari integrasi Madrasah dan Pesantren yang sah ke dalam sistem pendidikan nasional adalah bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta harus diperlakukan sama dari sudut pandang peraturan dan administratif.

Sebagai hasil dari sistem pendidikan terpadu, akses terhadap dana pemerintah tidak eksklusif hanya bagi sekolah negeri saja. Madrasah dan Pesantren juga turut menerima pendanaan dari pemerintah. Namun, pendanaan pemerintah ini terbatas hanya bagi sekolah yang mengikuti ‘kurikulum modern’ atau ‘kurikulum nasional’ serta mempertahankan Standar Pelayanan Minimal.

Pendanaan publik bagi pendidikan dasar [5] di Indonesia terbagi menjadi empat kategori besar,

1. Investasi langsung: yaitu investasi modal satu kali seperti infrastruktur, (termasuk lahan dan aset tetap lainnya) serta investasi berkelanjutan pada sumber daya lain seperti gaji dan insentif guru, dll.

2. Subsidi: yaitu biaya pelepasan hak dan subsidi untuk kebutuhan pokok non-pendidikan (misalnya listrik)

3. Bantuan Siswa Miskin: yang mencakup beasiswa dan bantuan sosial lainnya untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, dan

4. Dana Hibah: yang mencakup bantuan pemerintah untuk berbagai biaya operasional sekolah (Bantuan Operasional Sekolah/BOS)

Sekolah negeri memiliki akses kepada dana pemerintah berdasarkan kategori 2, 3, dan 4, seperti yang dijelaskan di atas. Selain itu, investasi modal dan biaya gaji guru diberikan secara langsung oleh pemerintah tanpa mengalihkan dana melalui sekolah. Di sisi lain, dukungan pemerintah untuk sekolah swasta sebagian besar terbatas pada kategori 3 dan 4, yaitu bantuan siswa miskin dan dana hibah. Semenjak pengenalan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005, mayoritas dukungan keuangan pemerintah bagi sekolah swasta disalurkan melalui BOS.[6]

Pesantren bersama dengan Madrasah dan sekolah swasta menerima dana BOS yang bertujuan untuk menyediakan sekolah dengan dana operasional yang diberikan berdasarkan jumlah murid. Para peneliti, termasuk lembaga bantuan internasional yang terlibat erat dalam sistem pendidikan Indonesia, mengamati bahwa Madrasah dan Pesantren berada pada posisi yang kurang menguntungkan terkait keterbatasan akses terhadap dana publik serta perolehan dana publik dalam jumlah yang lebih sedikit ketimbang sekolah negeri.[7]

Pondok Pesantren biasanya menggalang dana melalui empat sumber pendanaan:

1. Investasi pribadi kepala sekolah atau Investasi yayasan,

2. Iuran yang dikumpulkan dari siswa,

3. BOS,

4. Kegiatan yang mendatangkan pendapatan

"Dana tingkat kabupaten dan provinsi seringkali hanya terbatas bagi sekolah negeri. Madrasah dan Pesantren tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah provinsi dan kabupaten secara rutin."

Tantangan

Struktur pendanaan sekolah swasta dan negeri saat ini memberikan keuntungan pendanaan bagi sekolah negeri

Desentralisasi administratif yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1999 telah menghasilkan peningkatan sumber pendanaan baik untuk sekolah negeri maupun swasta melalui dinas kabupaten dan provinsi yang mewakili pemerintah pusat (selanjutnya disebut sebagai badan daerah atau pemerintah daerah). Untuk mendukung tujuan pendidikan nasional Indonesia, dinas kabupaten dan provinsi harus menyediakan dana pendidikan lokal.

Dana BOS mengalir dari pemerintah pusat dalam bentuk blok dana hibah untuk pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme pendanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dana hibah ini termasuk BOS untuk sekolah negeri dan swasta. Dalam hal pemantauan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatur dana hibah ke sekolah negeri.

Sedangkan, Madrasah dan Pesantren diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan

Kementerian Agama (Kemenag).

Sebagian besar kabupaten di seluruh Indonesia telah memiliki program dana hibah selain BOS. Survei pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Bank Dunia, [8] menemukan bahwa besaran rata-rata dana hibah pemerintah daerah adalah sekitar sepertiga dari dana BOS nasional yang diterima oleh sekolah. Dana hibah tingkat provinsi dan kabupaten sebagian besar digunakan untuk membiayai operasional sekolah negeri, yang juga telah ditunjang oleh dana BOS tingkat pusat. Meskipun dana hibah pemerintah daerah lebih kecil dibandingkan dengan program BOS nasional, dana tersebut menyediakan sumber keuangan yang dapat digunakan sekolah negeri untuk pengeluaran non-gaji maupun operasional.

 

Pasca desentralisasi, enam dari tiga puluh satu fungsi pemerintah ditandai sebagai hak prerogatif pusat, agama merupakan salah satu dari enam fungsi tersebut. Karena Pesantren berada di bawah Kemenag dan dianggap sebagai institusi keagamaan, pendanaan Pesantren tetap terpusat. Sebagaimana disimpulkan dari laporan Kemendikbud terkait status keuangan sekolah di Indonesia [9], dana tingkat kabupaten dan provinsi seringkali hanya terbatas bagi sekolah negeri. Madrasah dan Pesantren tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah provinsi dan kabupaten secara rutin.

Tabel berikut menyajikan pandangan komparatif dari berbagai mata anggaran Pesantren dan sekolah negeri serta sumber pendanaan masing-masing untuk setiap mata anggaran.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tabel 1

Pandangan Komparatif dari Berbagai Mata Anggaran Pesantren dan Sekolah Negeri

(Catatan: Informasi di tabel ini bersumber dari mata anggaran yang disetujui dalam Panduan BOS [12] yang dipublikasi dari waktu ke waktu oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendikbud. Selain itu, Laporan Penggunaan Dana Hibah [13] yang diajukan oleh Madrasah dan sekolah swasta ditinjau antara bulan Februari 2018 hingga Mei 2018 untuk mengonfirmasi mata anggaran yang aktual

BOS merupakan bagian kecil dari Anggaran Operasi Tahunan Pesantren

Berdasarkan gambar anggaran 2016, setiap sekolah termasuk Pesantren menerima dana BOS sebesar IDR 800.000 (sekitar USD 54) per siswa per tahun di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan IDR1.000.000 (sekitar USD 67) per siswa per tahun di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Survei yang dilakukan antara bulan April 2018 dan Mei 2018 oleh Centre for Indonesian Policy Studies dengan beberapa Pesantren di Jakarta, melalui wawancara dengan kepala sekolah (kyai) serta peninjauan struktur iuran sekolah memperkirakan bahwa biaya operasional tahunan Pesantren berkisar antara IDR 900 juta hingga IDR 1,6 miliar[14] dengan ukuran sekolah rata-rata sebesar 150 siswa. Anggaran operasional tahunan diperoleh melalui penjumlahan dua sumber utama dari pendapatan Pesantren, dijabarkan pada tabel di bawah ini. Sampel anggaran Pesantren yang ditinjau di sini terbatas untuk kawasan Jakarta, oleh karena itu perkiraan biaya yang dibuat dalam tabel di bawah dan area lain studi ini berbeda jika mengikutsertakan anggaran operasional Pesantren di wilayah pedesaan dan terpencil.

 

Tabel 2

Anggaran Operasional Pesantren di perkotaan di Indonesia (tingkat SMP)


 

Tabel di atas menggambarkan bahwa besaran dana BOS hanya sekitar 7% dari aliran dana tahunan Pesantren. Mengingat sifat unik Pesantren, yang bukan hanya sekolah formal tetapi juga menawarkan fasilitas asrama bagi siswa, dana BOS hanya menyumbang sebagian kecil dalam pengeluaran operasional tahunan sekolah. Tanpa adanya dukungan pendanaan eksternal dari lembaga publik, biaya operasional akan dibebankan kepada orang tua.

 

Dukungan keuangan yang tidak memadai bagi Pesantren berujung kepada peningkatan pengeluaran rumah tangga dalam pendidikan

Pengenalan BOS bertujuan untuk menurunkan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dasar di Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia [16], penurunan pengeluaran rumah tangga terlihat pada tahun-tahun awal pengenalan BOS, khususnya dalam kasus keluarga miskin yang bersekolah di sekolah negeri [17]. Akan tetapi, dalam kasus Madrasah dan Pesantren, yang juga mengalami peningkatan stabil dalam jumlah pendaftaran siswa selama dua dekade terakhir, pengeluaran rumah tangga belum juga mengalami penurunan yang signifikan. Bank Dunia memperkirakan bahwa pengeluaran rumah tangga bulanan untuk pendidikan di Madrasah dan Pesantren pada tahun 2006 adalah IDR 593.516 per bulan per siswa, yang kemudian meningkat hampir 30% menjadi sebesar IDR 839.388 per bulan per siswa pada tahun 2012. Di antara keluarga termiskin, pengeluaran rumah tangga bulanan meningkat dari IDR 346.861 menjadi IDR 502.574 dalam periode yang sama.[18]

Karena dana BOS tidak dapat memenuhi pendanaan Pesantren dan Madrasah, sekolah sangat bergantung pada uang iuran siswa dan donasi, yang kemudian menjadi bagian besar dalam pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.

 

Kenaikan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan memiliki efek penting lainnya, yaitu rendahnya persentase retensi anak-anak di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun korelasi antara pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi dan rendahnya angka retensi belum terbukti, statistik pendidikan tahun 2016 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, bahwa hanya 12% dari 94% anak yang mendaftar di tingkat SD menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SMA. [19] Sedangkan sisanya putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya pada masa transisi dari SMP ke SMA.

"Statistik pendidikan tahun 2016 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, bahwa hanya 12% dari 94% anak yang mendaftar di tingkat SD menyelesaikan pendidikan hingga ke

jenjang SMA"

Di tengah absennya mekanisme manajemen informasi yang kuat, dana BOS digunakan lebih banyak bagi kepentingan institusi ketimbang kepentingan siswa

Dana BOS ditransfer ke sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan satu kali setiap tiga bulan. Di daerah pedalaman dana ditransfer satu kali setiap enam bulan. Kalkulasi dana berdasarkan jumlah murid, kemudian dibandingkan dengan jumlah anak yang mendaftar sesuai dengan yang dilaporkan oleh pihak sekolah. Mengingat tingginya angka putus sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia, sistem transfer dana ke sekolah berdasarkan jumlah pendaftaran memiliki risiko bahwa sekolah menerima dana yang tidak sesuai dengan jumlah murid yang bersekolah. Meskipun kalkulasi jumlah dana berbasis jumlah anak membantu efisiensi dalam pendanaan pemerintah, efektivitas mekanisme anggaran ini terkena dampak buruk di tengah absennya sistem manajemen informasi yang kuat, yang mampu melacak angka kehadiran siswa yang sesungguhnya di sekolah.

 

Ada kebutuhan mendesak untuk perubahan kebijakan guna meningkatkan pendanaan Pesantren

Meskipun mendapat dana yang cukup besar dari penerimaan siswa, mekanisme pendanaan saat ini membebankan penggalangan dana pada Pesantren sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah ini. Seperti yang kami jelaskan di Tabel 2, menurut perkiraan kami, setiap tahunnya setiap Pesantren setingkat SMP di daerah perkotaan menggalang sekitar 92% dari kebutuhan pendanaan tahunan secara mandiri, yang nilainya mencapai hingga IDR1,57 miliar per tahun. Pesantren menggalang dana ini utamanya melalui iuran dan donasi orang tua murid serta sebagian kecil dari kegiatan yang mendatangkan pendapatan[20]. Mekanisme pendanaan baru yang mengurangi beban penggalangan dana mandiri untuk memenuhi sebagian besar anggaran sekolah diperlukan untuk memperkuat Pesantren. Selanjutnya hal ini juga akan menambah opsi orang tua murid dalam memilih sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren.

"Mekanisme pendanaan baru yang mengurangi beban penggalangan dana mandiri untuk memenuhi sebagian besar anggaran sekolah diperlukan untuk memperkuat Pesantren. Selanjutnya hal ini juga akan menambah opsi orang tua murid dalam memilih sekolah dan  meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren."

Ide-ide untuk Perubahan

Sistem pendanaan pendidikan saat ini membutuhkan perubahan, baik dari segi regulasi maupun mekanisme pendanaan, untuk mendukung komitmen konstitusional jangka panjang dalam memperlakukan sekolah swasta dan negeri secara adil. Ide perubahan yang disebutkan di bawah ini bertujuan untuk mengembalikan fokus dari sistem yang sudah ada untuk menyediakan pendidikan berkualitas kepada seluruh siswa terlepas dari jenis sekolah dimana siswa terdaftar.

 

Perubahan 1: Semua sekolah mendapatkan akses kepada dana pendidikan tingkat kabupaten dan provinsi

Lebih dari 50% kabupaten di Indonesia menyediakan dana daerah sebagai tambahan dana BOS. Bank Dunia menyatakan pada Juni 2018 bahwa “ada ketimpangan informasi yang signifikan mengenai sumber daya yang digunakan oleh pemerintah daerah”.[21] Namun, survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2011 [22] menemukan bahwa besaran rata-rata dana hibah pemerintah daerah adalah sekitar 30% dari dana BOS nasional yang diterima oleh sekolah. Pada praktiknya, hal ini berarti sekolah negeri kemungkinan menerima dana tambahan sebesar 30% untuk biaya operasional. Terlebih lagi, dana tersebut juga tidak termasuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang digunakan pemerintah daerah untuk membayar guru-guru PNS. Pesantren dan Madrasah tidak menerima dana ini dan sangatlah dirugikan.

 

Untuk mengurangi ketimpangan antara dukungan operasional yang diterima sekolah negeri dan swasta, sangatlah penting bagi kedua jenis sekolah untuk memiliki akses kepada dana publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika diimplementasikan secara efektif, perubahan ini berpotensi memberikan tambahan dana sebesar IDR 36 juta dan IDR 45 juta per tahun kepada SD dan SMP seperti yang diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

"Perubahan ini berpotensi memberikan tambahan dana sebesar IDR 36 juta dan IDR 45 juta per tahun kepada SD dan SMP"

Tabel 3

Kemungkinan Peningkatan dana BOS untuk Madrasah dan Pesantren

Untuk membuat perubahan ini, penting untuk memberikan mandat kepada pemerintah kabupaten dan provinsi bahwa pencairan dana mereka harus mempertimbangkan jumlah siswa yang belajar di semua jenis sekolah yang ada di daerah mereka. Pemberian dana harus dilakukan sama seperti pemberian dana BOS, yaitu jumlah dana BOS yang sama per anak dan per tahun dialokasikan ke sekolah-sekolah. Tidak boleh ada perbedaan antara sekolah negeri dan Pesantren dan Madrasah dalam hal jumlah dana BOS yang dialokasikan ke sekolah.

Perubahan 2: Biayai siswa, bukan institusi

Saat ini kalkulasi dana BOS dilakukan dengan basis jumlah murid, sementara metode untuk menghitung dana kabupaten dan provinsi masih belum jelas. Dana BOS ditransfer ke sekolah berdasarkan jumlah pendaftaran yang dilaporkan oleh sekolah. Menciptakan akses langsung orangtua ke dana BOS dan juga dana kabupaten dan provinsi dapat menjadi kunci untuk melancarkan aliran dana yang saat ini melalui berbagai jalur administrasi untuk sampai ke sekolah.

 

Langkah spesifik untuk melakukan perubahan ini adalah sebagai berikut:

A. Dana kabupaten dan provinsi juga dikalkulasi berdasarkan jumlah anak (sama dengan kalkulasi dana BOS).

B. Semua orangtua yang anaknya tengah belajar di Pesantren atau sekolah negeri memiliki akses ke dana BOS dan dana kabupaten serta provinsi yang boleh digunakan.

C. Akses individual ke dana BOS dapat dalam bentuk transfer bersyarat ke Kartu Indonesia Pintar, yang tersedia bagi orangtua hanya pada saat mendaftarkan anaknya ke sekolah atau setiap tiga bulan sekali jika anaknya sudah terdaftar di sekolah.

 

Selain perubahan ini dapat menolong keseluruhan sistem dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, perubahan ini juga dapat menguntungkan orangtua dan Pesantren dalam beberapa hal di bawah ini:

A. Meningkatnya dana BOS dan anggaran operasional dapat meringankan beban Pesantren dalam menggalang sebagian besar anggaran operasional mereka secara lokal. Oleh sebab itu, Pesantren akan dapat menurunkan iuran sekolah mereka.

B. Orang tua akan menghemat pengeluaran rumah tangga mereka untuk pendidikan. Saat ini, orang tua mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup besar untuk iuran sekolah dan transportasi.

C. Orang tua yang saat ini mengirim anak mereka ke sekolah negeri mungkin akan mengalami peningkatan permintaan akan Pendidikan Pesantren. Pindah ke Pesantren dapat menguntungkan secara geografis ketika sekolah negeri tidak mudah untuk diakses karena kendala jarak dari pemukiman. Pesantren menyediakan fasilitas asrama yang dapat lebih menguntungkan bagi orangtua karena dapat menghemat pengeluaran rumah tangga untuk transportasi ke sekolah.

"Menciptakan akses langsung orangtua ke dana BOS dan juga dana kabupaten dan provinsi dapat menjadi kunci untuk melancarkan aliran dana"

Perubahan 3: Identifikasi setiap siswa setiap bulan, melalui Nomor Identifikasi Unik

Saat ini dana BOS diberikan seluruhnya berdasarkan data pendaftaran yang dikirimkan oleh para kepala sekolah. Sistem ini sangat mungkin tidak merefleksikan kehadiran bulanan yang sesungguhnya ketika menghitung penggunaan dan anggaran BOS. Melebih-lebihkan laporan kehadiran untuk bisa mendapatkan jumlah dana BOS yang lebih besar menjadi praktik umum di sekolah-sekolah di Indonesia. Perubahan sistem seharusnya dapat memberikan informasi kehadiran sesungguhnya yang menjadi dasar transfer dana BOS ke sekolah-sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan Nomor Identifikasi Unik untuk setiap siswa, sistem yang saat ini sedang diuji coba di India.

Nomor Identifikasi Unik untuk Siswa: Contoh kasus di India

Beberapa pemerintah negara bagian di India telah memberikan Nomor Identifikasi Unik (NIU) untuk siswa berusia di atas 5 tahun. Laporan pertama dari media tepercaya di negara bagian India menyatakan bahwa data biometrik yang diambil saat menentukan NIU telah membantu memonitor perkembangan siswa dan juga membantu pelaksanaan program, seperti pembagian makan siang di sekolah dengan baik. [24]

 

Selain memudahkan pengawasan siswa, NIU juga membantu mengidentifikasi perbedaan jumlah pendaftaran dan kehadiran yang sesungguhnya di sekolah, yang berimbas terhadap efisiensi dan akurasi pendanaan publik untuk pendidikan.

NIU juga sudah membantu pengawasan imunisasi dan pergerakan anak sebagai tambahan dari menyediakan sistem jenjang dalam hal tren kinerja dan partisipasi akademik siswa.

 

Terakhir, NIU untuk siswa telah membantu dalam hal memonitor anak-anak putus sekolah dan tidak bersekolah. Hal ini kemudian memungkinkan pemerintah negara bagian untuk melakukan upaya spesifik yang terarah untuk membawa anak-anak kembali ke sekolah dan mengontrol angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah.

 

"NIU untuk siswa telah membantu dalam hal memonitor anak-anak putus sekolah dan tidak bersekolah."

Lampiran

Tabel 4

Jumlah Siswa dan Sekolah Formal di Indonesia

Referensi

[1] Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pemerintah Republik Indonesia, 2017

[2] Undang-Undang Desentralisasi Indonesia memberikan kepada kabupaten tanggung jawab utama untuk mengelola pendidikan dasar. Namun, harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. SPM ditetapkan pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Peraturan Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2013 memperbarui Peraturan Pemerintah untuk sektor pendidikan dan menetapkan 4 indikator tingkat kabupaten dan 40 indikator tingkat sekolah. Indonesia Economic Quarterly, Learning More, Growing Faster, Bank Dunia, Juni 2018, hlm. 39.

[3] Madrasah Education Financing in Indonesia, Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pemerintah Republik Indonesia, September 2013.

[4] Madrasah dan Pesantren adalah institusi pendidikan yang memiliki akar yang dalam di masyarakat Indonesia. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengeluarkan deklarasi pada tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Madrasah dan Pesantren adalah institusi yang perlu ditempatkan dalam sistem pendidikan Indonesia yang berkembang. Deklarasi ini secara khusus menekankan kebutuhan terhadap dukungan pemerintah untuk Madrasah dan Pesantren. Keputusan Bersama dari tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) yang ditandatangani pada tahun 1975 lebih jauh menekankan keberadaan Madrasah dan Pesantren dan bagian penting mereka dalam sistem pendidikan Indonesia.

[5] Pendidikan dasar di Indonesia terdiri atas sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

[6] Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Indonesia diperkenalkan pada tahun 2005. Program BOS yang memberikan bantuan  untuk SD dan SMP, bertujuan untuk: A. Menyediakan biaya operasional sekolah; B. Menyediakan pendidikan gratis untuk semua siswa miskin di sekolah negeri dan swasta, C. Mengurangi beban biaya operasional sekolah di sekolah swasta

 

[7] The effectiveness of management on Pondok Pesantren toward income-generating among its teachers at  Bogor Indonesia, Radif Khotamir Rusli, Siti Pupu Fauziah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 2017

[8] Madrasah Education Financing in Indonesia, Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pemerintah Republik Indonesia, September 2013

[9] Accountability in Education Sector in Indonesia, Global Education Monitoring Report, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, 2017-2018

[10] Sekolah negeri memiliki keuntungan keuangan tambahan dengan pengeluaran yang lebih rendah, yaitu tarif bersubsidi untuk penyedia utilitas publik.

 

[11] Pemerintah daerah menggunakan dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk membayar gaji guru pegawai negeri sipil. Bersama dengan sumber pendapatan daerah, dana ini juga digunakan untuk membayar gaji guru kontrak.

 

[12] https://bos.kemdikbud.go.id/

 

[13] http://alhamid.org/biaya-pendaftaran / http://alpontren.com/index.php/kami/pendidikan / http://ululilmi.org/

[14] Kisaran antara 900 juta hingga 1,6 miliar ditetapkan melalui tinjauan struktur biaya Pesantren di kawasan Jakarta. Situs Web sekolah ditinjau antara Januari 2018 hingga Juni 2018. Saat memilih struktur biaya, kami telah melihat profil Pesantren yang berbeda, seperti: Pesantren milik perorangan, Pesantren yang didukung oleh yayasan besar, Pesantren yang didukung oleh yayasan berbasis masyarakat kecil, dll.

 

[15] Situs Web tercantum dalam catatan kaki 13

[16] Improving Education Outcomes in Indonesia, Section: Assessing the Role of School Operation Grant  Program (BOS), Bank Dunia, 2014

[17] Reviews of National Policies for Education, Education in Indonesia, Rising to the Challenge, OECD dan ADB, 2015

[18] Improving Education Outcomes in Indonesia, Section: Isolating the effect of BOS on household education  spending and participation, Assessing the Role of the School Operational Grant Program (BOS), Bank Dunia, 2014, hlm. 50

[19] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data  dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

[20] The effectiveness of management on Pondok Pesantren toward income-generating among its teachers at Bogor Indonesia, Radif Khotamir Rusli, Siti Pupu Fauziah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 2017

[21] Indonesia Economic Quarterly, Learning More, Growing Faster, Bank Dunia, Juni 2018, hlm. 38

 

[22] Improving Education Outcomes in Indonesia, Section: Assessing the Role of School Operation Grant Program (BOS), Bank Dunia, 2014

 

[23] dito

[24] igovernment, Governance Knowledge Centre, Department of Reforms and Public Grievances, Government of India, http://indiagovernance.gov.in/news.php?id=395

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies