Kesejahteraan Masyarakat | Juni 2016

PENERAPAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI INDONESIA: KISAH DARI DUA DESA
mas kia.PNG

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi hutan kemasyarakatan di Indonesia dengan mengambil studi kasus dari dua desa, yaitu; Desa Buntu dan Desa Sembungan, Jawa Tengah.

glosarium
Ringkasan Eksekutif

 

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan alam berada di bawah kekuasaan negara. Meskipun ketentuan hukum menempatkan otoritas terhadap sumber daya alam tersebut pada berbagai level pemerintahan, hak dan tanggung jawab untuk mengelola hutan tetap dipegang oleh institusi pemerintah selama bertahun-tahun lamanya. Hal ini ternyata tidak efektif dalam mengurangi tingkat deforestasi di Indonesia dan penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan pun tetap hidup dalam kemiskinan. Tanpa adanya hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan (property rights), mereka tidak dapat menikmati hasil sumber daya hutan secara legal dan pada akhirnya justru tergoda untuk berpartisipasi dalam eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal seperti perburuan dan penebangan liar.

 

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan berbagai ketentuan tambahan dalam regulasi kehutanan Indonesia, termasuk memberikan hak bagi masyarakat setempat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Guna memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutannya, para penduduk desa diharuskan untuk mendirikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan berbagi hasil keuntungannya dengan pemerintah. Pemerintah berencana untuk memberikan konsesi kepada 33.000 desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Skema Perhutanan Sosial. Meski demikian, pemberian konsesi saja tidak akan mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melainkan harus didukung oleh berbagai kegiatan pelengkap yang membantu penerapan kebijakan hutan kemasyarakatan tersebut.

 

Kajian ini memaparkan pengalaman dua desa yaitu Desa Sembungan dan Desa Buntu di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dua desa ini hanya terpisah jarak 10 km dan keduanya telah memperoleh hak secara parsial terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan (partial property rights) melalui kebijakan hutan kemasyarakatan. Meski demikian, kedua desa ini memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan kesempatannya dalam pengelolaan hutan. Ketika Desa Sembungan berhasil mengembangkan lokasi ekowisata yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduknya, Desa Buntu justru masih mengalami kesulitan dalam memulai prakarsanya sendiri. Selain itu, desa ini juga sempat bersinggungan dengan Perum Perhutani yang beberapa waktu yang lalu pernah memiliki rencana untuk menebang pepohonan di dalam hutan di sekitar desa.

 

Kedua studi kasus ini menyoroti pentingnya tiga area kegiatan yang melengkapi kebijakan hutan kemasyarakatan agar dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Pertama, harus ada persamaan persepsi di antara para penduduk desa bahwa adanya berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat yang positif bagi desanya. Pengalaman positif yang dipelajari dari kisah-kisah sukses di desa-desa lain berpotensi untuk membantu membangun persepsi positif tersebut. Kedua, diperlukan adanya program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan para warga desa dalam bidang perencanaan, organisasi, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di desanya masingmasing. Ketiga, desa-desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal, baik desa-desa tetangga, institusi pemerintah, maupun komunitas bisnis guna mendapatkan dukungan mereka dalam proyek-proyek pembangunan desa.

sekilas tentang kehutanan indonesia

Area hutan di Indonesia mencakup lebih dari 91 juta hektar atau sekitar 53% dari keseluruhan luas daratannya [2]. Secara umum, area hutan tersebut dibagi menjadi tiga kategori: hutan konservasi, lindung dan produksi.

 

Hutan konservasi melestarikan kayanya keanekaragaman hayati Indonesia yang mencakup tanaman, hewan dan ekosistemnya. Selain itu, hutan jenis ini juga menyimpan tidak kurang dari 433,5 metrik ton CO2 /hektar dalam biomassanya [3] yang menjadikannya elemen penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

"Tersebar di lebih dari 18,000 pulau, Indonesia merupakan daerah hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan

Basin Kongo di Afrika"

~ Rainforest Action Network, 2016

Hutan lindung menyangga kehidupan masyarakat dengan melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi dan banjir, dan menjaga persediaan air tanah. Hutan jenis ini memiliki arti penting bagi jutaan masyarakat Indonesia yang hidup di lereng sekitar 150 gunung berapi dengan curah hujan rata-rata 2,702 milimeter per tahunnya. [4]

 

Hutan produksi digunakan semaksimal mungkin untuk fungsi ekonominya di mana pohon-pohon di dalamnya dapat ditebang baik sebagian maupun seluruhnya. Hutan jenis ini memberikan kontribusi nilai tambah bruto sebesar lebih dari US$ 3,2 milyar terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2009. [5] Produk dari hutan jenis ini mencakup kayu gelondongan, rotan, getah pohon pinus, damar kayu, minyak cendana, dan sebagainya.

 

Pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[6] Sejalan dengan itu, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa pemerintah memegang otoritas untuk “mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan produk hasil hutan”. [7] Perusahaan milik negara maupun swasta diwajibkan untuk “secara bertahap memberdayakan” koperasi masyarakat setempat “untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional yang setara dengan pelaku ekonomi lainnya.”[8] Meskipun demikian, pada masa-masa awal demokrasi dan desentralisasi pasca 1998, ketentuan ini nyaris tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun masyarakat setempat tidak memiliki hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan terhadap sumber daya hutan di sekitarnya.

Minimnya pengakuan terhadap hak masyarakat setempat tersebut di atas, ditambah dengan buruknya pengelolaan sumber daya hutan oleh otoritas di berbagai tingkat pemerintahan menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi dalam skala besar di Indonesia.[9] Dari tahun 1990 hingga 2015, Indonesia telah kehilangan rata-rata 1,101,400 hektar lahan hutan per tahunnya.[10] Sementara itu, pemerintah tidak memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya hutan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 16 juta penduduk desa yang hidup di dalam dan di sekitar hutan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi dan senantiasa hidup dalam kemiskinan.[11] Tanpa adanya akses yang layak terhadap sumber daya hutan, penduduk desa berada dalam posisi rawan untuk terjebak di dalam aktivitas ilegal (seperti penebangan dan perburuan liar) dalam upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan.[12]

Meski demikian, secara bertahap Perum Perhutani telah mulai melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2006, pihak otoritas Kabupaten Wonosobo, menetapkan skema Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari (PSDHL)[13] yang mengatur bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan akan menerima pelatihan mengenai pengelolaan hutan dan juga memperoleh akses terhadap hasil sumber daya hutan.[14]

 

Kemudian pada tahun 2009, pemerintah pusat melalui Perum Perhutani menerbitkan Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)[15]. Pedoman ini mengakui hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perwakilan yang layak dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan. Guna memenuhi hak tersebut, desa yang bersangkutan harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang mana bersama Perum Perhutani harus mencapai kata sepakat dalam menentukan skema bagi hasil di antara keduanya[16].

Pada akhirnya, pada tahun 2015, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa mereka tengah menyusun sebuah kebijakan baru mengenai hutan kemasyarakatan sebagai bagian dari Skema Perhutanan Sosial, di mana pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa. Sebagai syaratnya, seluruh desa tersebut diminta untuk membentuk institusi masyarakat setempat yang bertugas untuk mengelola hutan dan bekerjasama dengan Perum Perhutani. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar desa-desa tersebut dapat memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang mereka peroleh dengan cara yang semaksimal mungkin.

 

Kajian ini membandingkan pengalaman dua desa yang berlokasi di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Buntu dan Sembungan hanya terpisahkan jarak 10 km antara satu sama lain dan keduanya berada di dataran tinggi vulkanik Dieng pada ketinggian 2,000 meter (6,600 kaki) di atas permukaan laut. Beberapa gunung tinggi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bisma mengelilingi daerah ini. Dengan tingkat curah hujan yang mencapai 3,500 hingga 4,000 mm per tahunnya [17], hutan-hutan di kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga kepadatan tanah dan menyerap air hujan.

Gambar 1.PNG

Gambar 1

Peta Administratif Kecamatan Kejajar dengan Desa Buntu dan Sembungan Sumber : (Website of Wonosobo Community, 2010)

Studi Kasus Desa Buntu dan Sembungan

A. Desa Buntu

"Pemerintah berencana untuk membagikan konsesi terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat setempat yang tersebar di 33.000 desa"

Karena Desa Buntu memiliki pemandangan alam yang indah, sejumlah penduduk desa sempat mempertimbangkan ekowisata untuk memanfaatkan hak parsialnya terhadap kepemilikan, akses, dan pengelolaan hutan negara yang mereka terima sejak tahun 2006[20]. Salah satu contohnya adalah Bukit Cengkul Suri yang berlokasi 5 km dari desa dan berada di ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut. Bukit ini menyajikan keindahan pemandangan matahari terbenam dan panorama Dataran Tinggi Dieng yang menakjubkan. Jalur pendakian di lokasi ini telah selesai dibangun sejak tahun 2010 dan oleh karenanya, dengan pengembangan lebih lanjut, bukit ini dapat menjadi tujuan wisata yang populer. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung rencana-rencana ini dan telah mempertimbangkan untuk membuka akses jalan ke bukit tersebut. Selain itu, mereka juga aktif berdiskusi dengan Perum Perhutani guna mengembangkan akses jalan yang harus melalui hutan negara.

Gagasan mengenai tumpang sari diwujudkan dengan cara menanam pohon-pohon sengon di antara pohon-pohon yang sudah ada di hutan mereka. Metode ini dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya dikarenakan setiap pohon sengon memiliki potensi nilai hingga sebesar Rp 2.000.000. Nilai ini bahkan dapat lebih tinggi lagi apabila batang pohon tersebut telah diproses dan diubah menjadi bahan bangunan. Penduduk desa juga berencana untuk melakukan diversifikasi tanaman dengan menanam pohon bambu, terong belanda, dan jambu. Sayangnya, LMDH Desa Buntu tidak dapat menerapkan rencana ini secara efektif dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang baik mengenai pengelolaan pepohonan, pembagian hasil, dan tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dan disorganisasi di antara para penduduk desa dengan LMDH mengakibatkan proyek ini gagal mencapai targetnya. Pohon-pohon sengon yang masih muda bahkan dicuri sebelum para penduduk Desa Buntu dapat memanennya.

"Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan"

Ketidakberhasilan penduduk Desa Buntu untuk memanfaatkan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan mereka secara maksimal ternyata memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pada tahun 2015, Perum Perhutani mengumumkan rencana mereka untuk menebang 800 pohon di hutan negara yang berada di sekitar Desa Buntu. Hutan-hutan ini dikategorikan sebagai hutan produksi dan karena penduduk desa tidak memanfaatkan hutan ini dengan baik, maka hutan tersebut dianggap kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Rencana ini ditolak keras oleh para penduduk desa yang telah memahami bahwa deforestasi menimbulkan tingginya risiko

banjir dan longsor.[21] Petisi resmi mereka (lihat Gambar 2) kepada Perum Perhutani memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo karena sejalan dengan program reboisasi pemerintah kabupaten yang menggiatkan penanaman pohon berakar dalam sejak tahun 2008.[22] Apabila penduduk desa kembali menanam kentang dan tanaman musiman lainnya, pemerintah kabupaten khawatir hal ini akan merusak kualitas tanah dan menyebabkan erosi yang berbahaya. Perum Perhutani pada akhirnya membatalkan rencana penebangannya.

Gambar 2

Petisi yang dibuat oleh penduduk Desa Buntu pada tahun 2015 yang menolak rencana Perum Perhutani untuk menebang pohon di hutan di sekitar desa mereka[23]

B. Desa Sembungan

"Dengan turut serta dalam sektor ekowisata, 280 penduduk desa sekarang memiliki pendapatan tambahan hingga sebesar Rp 2.500.000"

Sebagai contoh, penyedia jasa akomodasi hanya boleh mengenakan biaya yang sesuai dengan fasilitas yang mereka sediakan (misalnya biaya maksimal sebesar Rp 250.000 per malam untuk kamar dengan kamar mandi dalam, dan biaya maksimal Rp 150.000 per malam untuk kamar dengan kamar mandi luar). Mereka juga harus menjamu para tamunya setidaknya dengan kopi atau teh dan kentang panggang segar sebagai sarapan. Sementara itu, makanan, minuman, cindera mata, dan kerajinan tangan yang dijual tidak boleh melampaui harga maksimal yang sudah ditentukan untuk setiap produknya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dilaporkan kepada sekretariat Pokdarwis.

Sedari awal, Pokdarwis selalu mendorong para penduduk Desa Sembungan untuk aktif terlibat dalam pengelolaan ekowisata ini. Para penduduk yang memiliki kamar kosong dianjurkan untuk mengalihfungsikan kamar-kamar tersebut menjadi sarana akomodasi. Penduduk yang memiliki lahan datar diberikan kesempatan untuk mengubahnya menjadi area parkir. Pokdarwis juga memfasilitasi negosiasi antara penduduk desa dengan BPD mengenai kesepakatan sewa lahan untuk kios makanan dan minuman atau toko cindera mata dan kerajinan tangan.

Biaya tiket masuk ke lokasi ekowisata GSS adalah sebesar Rp 10.000 per orang. Rata-rata jumlah pengunjung mencapai 5.000 orang per bulan. Pada saat musim liburan, jumlah ini meningkat hingga 3.000 wisatawan per hari. Pendapatan dari tiket masuk dibagi bersama antara Pokdarwis yang mewakili para penduduk Desa Sembungan, Perum Perhutani yang mewakili pemerintah, dan LMDH Sembungan sebagai fasilitator antara Pokdarwis dan Perum Perhutani. Pokdarwis menerima 44% dari keseluruhan pendapatan, Perum Perhutani 35% dan LMDH sebesar 13%. Sisanya (8%) diberikan kepada BPD yang memanfaatkannya untuk program-program sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pokdarwis juga menerima pendapatan tambahan dari biaya penggunaan toilet umum. Penyedia akomodasi membayarkan sebagian dari pendapatan mereka kepada HPI yang merekrut, melatih dan menggaji staf mereka yang bekerja di sana.

GSS memberikan penghasilan tambahan bagi para penduduk Desa Sembungan yang melengkapi penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan utamanya. Dari 280 anggota, 100 orang bekerja secara bergiliran menjadi staf loket, pemandu wisata, petugas keamanan umum dan keamanan akomodasi, serta petugas kebersihan toilet. Sekitar 20 orang anggota menjadi petugas parkir dan 5 orang menjadi petugas kebersihan umum. 30 orang telah direkrut oleh HPI dan bekerja di lokasi akomodasi sebagai petugas kebersihan, juru masak, dan sebagainya.

Tabel 1

Jumlah total dan rata-rata pendapatan bulanan pekerja ekoturisme di GSS[29]

125 anggota Pokdarwis yang lain merupakan wirausahawan perseorangan yang membuka fasilitas wisata seperti akomodasi, kios makanan dan minuman, serta toko cindera mata dan kerajinan tangan. Mereka memiliki kesepakatan bagi hasil yang sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan.

Tabel 2

Jumlah total dan rata-rata pendapatan bulanan pemilik usaha di GSS[30]

Menerapkan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia

Telah terdapat banyak kajian terhadap paradigma[31] yang menyebutkan bahwa hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan atau yang lazim disebut ‘property rights’ merupakan inti dari perlindungan hutan dan sumber daya umum lainnya. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa hutan kemasyarakatan[32] membantu mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera yang tinggal di pedesaan. Hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan yang penuh (full property rights) sesungguhnya mencakup hak untuk memindahkan kepemilikian dari satu pihak kepada pihak lainnya. Meski demikian, dalam konteks sumber daya alam (termasuk hutan), poin ini tidak disahkan oleh UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara tetap memiliki otoritas secara penuh terhadap sumber daya yang dimaksud. Namun, masyarakat Indonesia menerima hak tersebut di atas secara parsial yang memungkinkan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan hutan dan menikmati hasil pengelolaannya. Hak pakai hasil (usufracturary rights) ini memungkinkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk menggunakan hasil-hasil produksi hutan seperti madu, buah-buahan, getah, dan minyak kayu. Hak pakai hasil ini juga meliputi hak penggunaan hutan untuk tujuan wisata.

"Pemberian hak kepemilikan parsial ini saja tidak akan menjamin meningkatnya kesejahteraan warga dan berkurangnya deforestasi"

Pemerintah pusat melalui kebijakan barunya di bidang perhutanan berencana untuk memberikan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan secara parsial terhadap 12,7 juta hektar hutan negara kepada masyarakat yang tersebar di 33.000 desa di Indonesia. Hal ini akan memberikan jalan bagi para penduduk desa tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hutan-hutan negara yang berada di sekitarnya. Sebagai syaratnya, hal ini harus dilakukan dengan bekerja sama dengan Perum Perhutani yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi, pemberian hak kepemilikan parsial ini saja tidak akan menjamin meningkatnya kesejahteraan warga dan berkurangnya deforestasi. Studi kasus pada Desa Buntu dan Sembungan memperlihatkan dengan jelas bahwa pemberian hak kepemilikan parsial yang sama kepada desa-desa yang memiliki karakteristik yang serupa tidak selalu memberikan pada manfaat yang sama.

Studi kasus pada kedua desa tersebut di atas mengungkap perbedaan mendasar dalam tiga hal: sikap dan preferensi penduduk desa, kapasitas mereka dalam mengelola hutan di sekitarnya, dan hubungan mereka dengan para pihak-pihak lain yang berasal dari luar desanya.

Pertama, para penduduk Desa Buntu dan Sembungan memiliki persepsi yang berbeda terhadap pariwisata dan pandangan yang berbeda pula terhadap masa depan desanya masing-masing. Penduduk Desa Sembungan pada umumnya setuju bahwa pariwisata dapat memberikan penghasilan tambahan dan mereka pun terdorong untuk mengembangkan sektor ini. Sebaliknya, sekitar 25% penduduk Desa Buntu ingin menghindari pariwisata karena mereka merasa hal tersebut dapat mempengaruhi moral kalangan pemuda di desanya. Persepsi negatif tersebut membatasi pilihan dan kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kedua, Desa Sembungan memiliki kapasitas untuk mendirikan Pokdarwis yang lengkap dengan hak dan kewajiban para anggotanya dengan sangat terstruktur. Setiap anggota Pokdarwis pun memiliki peran yang spesifik dalam menjalankan ekowisata GSS. Sebaliknya, Desa Buntu belum berhasil mencapai kesepakatan yang jelas dan terperinci di antara penduduk desanya sendiri yang ikut berpartisipasi dalam rencana proyek tumpang sari mereka. Faktor disorganisasi ini menjadi penyebab utama kegagalan proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penduduk desa.

Ketiga, Pokdarwis Sembungan berhasil menciptakan kemitraan bagi hasil yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti Perum Perhutani dan LMDH. Pokdarwis juga bekerjasama dengan HPI yang mendukung mereka dengan menempatkan para stafnya pada lokasi-lokasi akomodasi di GSS. Selain itu, Pokdarwis juga bekerjasama dengan ASITA yang mempromosikan GSS melalui biro-biro perjalanan yang menjadi anggota asosiasi tersebut. Sebaliknya, Desa Buntu tidak memiliki kemitraan strategis dengan pihak-pihak lain di luar desa yang seharusnya dapat mendukung proyek tumpang sari desa tersebut.

Perbedaan hasil yang dialami kedua desa ini menunjukkan pentingnya menyelenggarakan berbagai kegiatan pelengkap yang mendukung kesuksesan penerapan hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan parsial, terutama apabila kita menginginkan agar lebih banyak desa yang berhasil mengikuti kisah sukses Desa Sembungan dan menghindari hambatan yang dialami oleh Desa Buntu.

 

Guna mengatasi persepsi negatif terhadap perubahan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi, BPD desa terkait harus memahami pengalaman yang terjadi di desa-desa tetangganya. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan pandangan yang lebih optimis terhadap manfaat pembangunan ekonomi masyarakat setempat. BPD harus memahami pilihan-pilihan dalam skala yang lebih luas dalam sektor pariwisata, agrikultur, manufaktur dan industri layanan lainnya yang dapat dimanfaatkan melalui hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan parsial untuk menggunakan sumber daya hutan. Pemerintah kecamatan dan kabupaten juga harus menyediakan pedoman praktis yang dapat membantu penduduk desa untuk melihat bagaimana hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan dapat meningkatkan kehidupan di desa mereka.

"BPD desa terkait harus memahami pengalaman yang terjadi di desa-desa tetangganya. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan pandangan yang lebih optimis terhadap manfaat pembangunan ekonomi masyarakat setempat"

Program peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan dari satu desa ke desa lain juga membantu meningkatkan keahlian para penduduk desa. Pokdarwis Sembungan mengunjungi lokasi ekowisata di Jawa Barat untuk belajar dari pengelola lokal di daerah tersebut. Desadesa lain pun dapat mempelajari cara mengelola proyek pembangunan lainnya, baik yang berupa tumpang sari, pariwisata ataupun sektor lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbagi pengetahuan mengenai sejumlah kemampuan kunci di bidang manajemen, seperti perencanaan, organisasi, keuangan dan sumber daya manusia. Untuk meminimalkan risiko, sangat direkomendasikan untuk melakukan percobaan pelaksanaan proyek dengan skala kecil dalam jangka waktu yang pendek (misalnya tumpang sari tanaman paprika selama 3 bulan di Desa Buntu). Hal ini dikarenakan proyek-proyek semacam itu dapat berfungsi sebagai prarupa (prototype) yang dapat ditingkatkan di kemudian hari. Proyek-proyek ini juga dapat memberikan “kesuksesan jangka pendek” guna membangun rasa percaya diri dan menginspirasi pelaksanaan proyek-proyek lain dengan skala yang lebih besar di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, Desa Sembungan menunjukkan pentingnya memiliki kerjasama yang baik dengan pihak-pihak lain yang berasal dari luar desa mereka. Perum Perhutani harus terlibat sejak awal mengingat mereka memegang kunci terhadap akses hutan negara di sekitar desa. LMDH juga harus membangun kemitraan strategis dengan Perum Perhutani dan berbagai institusi pemerintah daerah pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Mereka juga harus memastikan kelaikan proyekproyek pembangunan yang mereka rencanakan dengan berkomunikasi dengan komunitas bisnis terkait, seperti agroindustri untuk tumpang sari dan biro-biro perjalanan untuk pariwisata. Institusi pendidikan tinggi di kota-kota terdekat pun dapat dilibatkan guna memberikan wawasan yang baru dan inovatif mengenai potensi pembangunan di kawasan mereka.

"Perum Perhutani harus terlibat sejak awal mengingat mereka memegang kunci terhadap akses hutan negara di sekitar desa"

referensi

Pendidikan | Oktober 2016

Memberdayakan orang tua: kebijakan inovatif untuk meningkatkan kualitas dan pendanaan sekolah

Muhammad Adi Rahman

Penelitian ini memberi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, melalui peran serta orang tua.

Pendahuluan

 

Sistem pendidikan terkini di Indonesia dinilai kurang sukses. Meskipun sistem ini berhasil memberikan akses bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) untuk menikmati pendidikan dasar, yaitu mencapai 99% siswa SD dan 94% siswa SMP (BPS, 2015), kualitas pendidikan yang diberikan masih menjadi tantangan utama. Dengan begitu besarnya dana yang tersedia untuk pendidikan nasional, peningkatan kualitas pendidikan sudah seharusnya menjadi mandat bagi semua pihak yang terlibat.

Rendahnya kualitas pendidikan telah dibuktikan melalui sejumlah indeks pengukuran mutu pendidikan. Nilai rata-rata dalam Ujian Nasional antara tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan yang signifikan, dari 61.29 ke 54.78 (Antaranews, 2016). Kemampuan siswa dalam mata pelajaran umum di sekolah seperti matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam juga mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan melalui riset yang dilakukan oleh Trends in Internasional Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Progress in Internasional Reading Literacy Studies (PIRLS) yang menunjukkan bahwa performa siswa Indonesia tertinggal jauh di belakang performa siswa negara-negara lain.

Alokasi dana untuk pendidikan juga tidak luput dari perhatian karena adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dari kenaikan gaji guru di Indonesia. Kenaikan gaji guru dilihat tidak sejalan dengan peningkatan kualitas siswa yang terukur, seperti yang disebutkan oleh De Ree J (2012), walaupun hasil temuan Bank Dunia menyatakan bahwa kebanyakan alokasi dana pemerintah untuk pendidikan dihabiskan untuk gaji guru yaitu sebesar $3.5 milyar dari total $7 milyar.

"Rendahnya kualitas pendidikan telah dibuktikan melalui sejumlah indeks pengukuran mutu pendidikan"

 

Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ini adalah tidak adanya pemberdayaan siswa dan orang tua. Pada banyak kasus yang sudah diteliti, orang tua tidak menyuarakan kepedulian mereka tentang manajemen sistem pendidikan. Sekolah biasanya tidak mengakomodasi kebutuhan dan saran dari orang tua karena dalam pemahaman mereka sekolah hanya wajib bertanggungjawab pada institusi pemerintah yang menangani pendidikan. Di sisi lain, orang tua di sekolah swasta menunjukkan kendali yang lebih besar untuk turut berpartisipasi dalam sistem pendidikan. Pihak sekolah swasta biasanya menempatkan peran penting orangtua sebagai sumber keuangan sekolah.

Tulisan ini menunjukkan bahwa harus ada perubahan dalam sistem keuangan sekolah untuk meningkatkan manajemen sekolah dan kualitas pendidikan. Siswa, yang diwakili oleh orang tua, harus memiliki kebebasan untuk mengontrol pembiayaan keuangan siswa dan memilih sekolah yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memberikan kuasa untuk memilih ke tangan orang tua/ siswa, mereka dapat bertanggungjawab atas pilihan mereka akan pendidikan. Dengan melekatkan anggaran pendidikan ke siswa, dapat dikatakan bahwa siswa akan memiliki lebih banyak kuasa untuk memilih sekolah mana yang akan memberikan mereka pelayanan yang lebih baik dan hal ini pun akan memberikan rasa tanggung jawab bagi siswa yang merupakan penerima nyata pendidikan. (Shah dan Braun-Munzinger, 2006; Astle, S. Bryant, and C. Hotham, 2011; Sjunnesson, 2012).

 

"Siswa, yang diwakili oleh orang tua, harus memiliki kebebasan untuk mengontrol pembiayaan keuangan siswa dan memilih sekolah yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhan mereka"

Sistem ini sebetulnya sudah diterapkan di beberapa tempat dengan tingkat kesuksesan yang berbeda-beda di negara Amerika Serikat, Swedia, Belanda dan Chili. Ada empat jenis program sekolah yaitu kupon sekolah, tabungan pendidikan (Education Saving Account – ESA), beasiswa kredit pajak, serta kredit dan pengurangan pajak perorangan.

Makalah ini akan menelaah manfaat dan kekurangan dari program ini dengan mengambil beberapa contoh praktik terbaik dari beberapa negara yang disebutkan di atas. Akan tetapi, makalah ini akan mengenalkan dan membahas dua bentuk pertama sekolah pilihan yaitu kupon sekolah dan Tabungan pendidikan (ESA) karena dua program lain yang menggunakan pendekatan berbasis pajak sulit untuk diterapkan di Indonesia. Sistem pajak di Indonesia belum setara dengan negara-negara maju.

Sebagai suatu kajian program sekolah pilihan yang ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan demi meningkatkan performa pendidikan di Indonesia, makalah ini akan diawali dengan diskusi tentang konsep pilihan sekolah termasuk konsep kupon sekolah, program Tabungan Pendidikan dan manfaatnya bagi sistem pendidikan. Bagian kedua akan membahas penerapan kupon sekolah dan program Tabungan Pendidikan di dunia, menganalisis kisah sukses dan juga kekurangan dari penerapan kedua program ini sebagai pembelajaran yang bisa dipetik oleh Indonesia. Bagian terakhir akan memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menyediakan kerangka kebijakan yang sesuai dengan penerapan program pilihan sekolah.

Pilihan Sekolah, Kupon Sekolah, dan Tabungan pendidikan

Kompleksitas penerapan pendidikan nasional yang merupakan warisan kekuasaan kolonial Belanda membuat administrasi manajemen sekolah menjadi layaknya suatu urutan birokrasi kekuasaan, sehingga hanya sedikit warga Indonesia yang menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memilih pendidikan dan sekolah yang mereka mau. Berkaca dari keadaan tersebut, orang tua seharusnya memiliki kendali dalam pemilihan sekolah berdasarkan kesesuaian dengan harapan mereka, mengenai misalnya kedekatan jarak dan kualitas pelayanan.

Hal ini tentu saja ini tidak berlaku bagi orang tua dengan ekonomi yang berkecukupan yang memiliki kebebasan untuk mengirim anak mereka kemana mereka mau dan memberikan anak-anak mereka jauh lebih banyak pilihan. Akibatnya, orang tua dengan ketersediaan dana yang lebih banyak akan memiliki banyak kesempatan untuk mengirimkan anak mereka ke sekolah yang lebih baik sedangkan orang tua dengan kondisi ekonomi yang minim harus puas dengan kesempatan mengirimkan anak mereka ke sekolah apa pun yang tersedia di sekitar mereka.

"Hanya sedikit warga Indonesia yang menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memilih pendidikan dan sekolah yang mereka mau"

Beberapa argumen yang menentang program sekolah pilihan ini, termasuk Ladd (2002), yang berpendapat bahwa penerapan program ini akan mengarah pada timbulnya berbagai masalah, di antaranya fakta bahwa beberapa orang tua akan mengirimkan anak mereka ke sekolah swasta. Argumen ini menilai bahwa program ini tidak memberikan manfaat bagi sekolah negeri sebagai penerima utama dari program ini tapi justru memberi manfaat bagi sekolah swasta yang sudah memiliki aliran pendapatan mereka sendiri. Hal ini dianggap tidak tepat karena sumber pendanaan adalah dana pajak yang tidak seharusnya digunakan untuk membayarkan biaya sekolah swasta yang mencari profit.

Akan tetapi, argumen ini tidak berdasar karena dua alasan. Pertama, program pilihan sekolah dalam praktiknya menggunakan dana publik untuk manfaat yang sebesar-besarnya. Program ini akan memaksa sekolah untuk meningkatkan pelayanannya atas kehendak mereka sendiri tanpa menimbulkan banyak biaya. Kedua, Forster (2008) memaparkan beberapa studi empiris untuk melihat dampak program pilihan sekolah pada prestasi siswa. Dari sepuluh studi empiris, delapan studi menunjukkan bahwa siswa yang turut berpartisipasi dalam program pilihan sekolah memiliki prestasi akademik yang lebih baik dari siswa dalam kelompok pembanding. Walaupun hal ini bersifat tentatif, temuan ini tetap menunjukkan potensi bahwa program sekolah pilihan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Setelah memahami beberapa kemungkinan manfaat dari program sekolah pilihan, kita perlu juga memahami mekanisme program ini.

1. Kupon Sekolah

Tipe pertama dari program sekolah pilihan adalah kupon sekolah. Ide kupon sekolah dipopulerkan oleh penerima Nobel ekonomi, Milton Friedman, di tahun 1950, walaupun sejarah mencatat bahwa program ini sudah diterapkan sebelumnya di akhir periode 1800-an di negara bagian Maine dan Vermont di Amerika Serikat. Di Belanda salah satu program kupon sekolah tertua di dunia diterapkan pertama kali di tahun 1917 (Gryzelius, 2014).

Tidak seperti sistem pendanaan pendidikan terkini di Indonesia yang mendistribusikan anggaran pendidikan langsung ke sekolah, dalam program kupon sekolah anggaran pendidikan mengikuti sekolah pilihan siswa. Kupon-kupon hanya bisa ditukarkan saat mereka mendaftar di sekolah dan selanjutnya, sekolah menukarkan kupon tersebut ke kantor pendidikan lokal yang berwenang atau institusi pendidikan lain yang diberikan kewenangan untuk mengelola program ini. Mekanisme anggaran yang fleksibel ini memberikan kesempatan bagi siswa dengan latar belakang keluarga miskin untuk turut mendaftar ke sekolah-sekolah swasta dengan kualitas yang lebih baik (Lihat diagram 1).

Diagram 1

Perbandingan Distribusi Anggaran Pendidikan Konvensional (Atas) dengan Kupon Sekolah (Bawah)

Sumber: diadaptasi dari Gryzelius, 2014

Karena tujuan dari program kupon sekolah adalah untuk mengubah skema distribusi anggaran pendidikan dari mekanisme berbasis sekolah ke mekanisme berbasis siswa, nilai dari kupon harus bisa mencakup biaya operasional sekolah per siswa. Nilai kupon bisa berbeda, sesuai dengan negara tempat kupon tersebut diterapkan. Misalnya saja, program percontohan kupon sekolah Pakistan di Lahore bernilai sebesar Rs.300 per siswa per bulannya. Jumlah ini ditetapkan sedikit lebih tinggi dari rata-rata biaya pendidikan sekolah swasta di area program percontohan untuk mendorong sekolah-sekolah agar memiliki kinerja yang optimal.

 

Dasar untuk menghitung nilai kupon sekolah di Swedia juga dapat menjadi contoh lain. Nilai kupon di Swedia ditetapkan sebesar jumlah rata-rata biaya untuk mengamankan kursi di sekolah negeri. Cara Swedia menetapkan nilai kupon sekolah bisa menjadi model bisnis bagi Indonesia karena kupon sekolah Swedia menerapkan jaminan universal. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang memberikan mandat bagi pemerintah untuk menjamin akses terhadap pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Meskipun begitu, karena adanya beragam metode dalam menghitung nilai kupon, diperlukan analisa lebih lanjut untuk menghitung nilai yang tepat yang relevan bagi kondisi Indonesia.

 

Rancangan kupon sekolah dapat berbeda dalam implementasinya. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat seperti Indiana, Louisiana, dan Milwaukee, program kupon ini merupakan program Means-tested atau Means-preferenced yang berarti bahwa kupon ini hanya terbatas untuk kelompok target tertentu yaitu keluarga dengan pendapatan rendah. Program kupon memberikan kesempatan untuk keluarga berpendapatan rendah untuk memilih sekolah berdasarkan kualitas pendidikan yang akses terhadapnya jarang dimiliki oleh keluarga dengan ekonomi rendah.

"Tidak seperti sistem pendanaan pendidikan terkini di Indonesia yang mendistribusikan anggaran pendidikan langsung ke sekolah, dalam program kupon sekolah anggaran pendidikan mengikuti sekolah pilihan siswa"

Sementara itu, program kupon di negara bagian Arkansas, Florida dan Georgia diperuntukkan bagi kelompok target yang lebih luas lagi misalnya dalam bentuk program beasiswa bagi siswa berkebutuhan khusus. Berbeda dengan kupon program yang dirancang untuk mengirim siswa ke sekolah umum, kupon program di negara-negara bagian tersebut memperbolehkan siswa untuk mendaftar baik di sekolah negeri maupun swasta yang secara khusus menyediakan pelayanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Manfaat dari kupon program sekolah bila dibandingkan dengan sistem distribusi anggaran konvensional adalah kupon memberikan orang tua daya tawar yang lebih tinggi untuk memilih sekolah mana yang paling baik untuk anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan sekolah meningkatkan kinerja mereka untuk menarik sebanyak mungkin siswa seiring dengan meningkatnya kompetisi antar sekolah. Hal ini juga dapat menjadi insentif bagi penyedia layanan pendidikan untuk membuka sekolah baru yang dapat memenuhi kebutuhan akan sekolah yang berkualitas.

2. Tabungan Pendidikan (ESA)

Program kedua dari pilihan sekolah adalah Tabungan Pendidikan (ESA). Program ini merupakan versi perbaikan dari kupon sekolah di era digital dalam bentuk kartu debit terbatas dengan berbagai kegunaan. Bila dibandingkan dengan program kupon sekolah, Tabungan Pendidikan memiliki lebih banyak kegunaan. Apabila kupon sekolah hanya bisa digunakan untuk membayar uang sekolah, Tabungan Pendidikan bisa digunakan untuk membayarkan biaya pendidikan lainnya yang disetujui oleh pemerintah seperti membeli buku, membayar tutor atau mendaftar ke ahli terapi terlisensi. Oleh karenanya, dengan kemampuan untuk menyesuaikan alokasi dana Tabungan Pendidikan, orang tua akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menggunakan dana tersebut untuk mengoptimalkan layanan pendidikan bagi anak-anak mereka.

 

Ditambah lagi, siswa-siswa penerima Tabungan Pendidikan juga dapat menggunakan dana yang tersisa untuk pembiayaan pendidikan di tahun selanjutnya dan bahkan mereka bisa mengalokasikan dana yang tersisa menjadi tabungan kuliah. Hal ini berarti manfaat yang diberikan oleh Tabungan Pendidikan menjadi motivasi bagi orang tua untuk tidak hanya mencari penyedia layanan pendidikan yang berkualitas tapi juga untuk mempertimbangkan biaya sekolah yang dikeluarkan sehingga mereka dapat menyimpan dana yang tersisa untuk pembiayaan pendidikan anak di masa depan.

Dalam banyak contoh, Tabungan Pendidikan sebetulnya mirip dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Melalui program KJP, pemerintah lokal menyetorkan sejumlah dana publik ke akun Bank DKI dan siswa penerima yang sebagian besar berlatarbelakang keluarga miskin dapat menggunakan uang tersebut untuk membayar uang sekolah di sekolah-sekolah swasta. Mereka juga dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli buku dan membayar biaya-biaya lain yang sudah disetujui. Akan tetapi, KJP hanya bentuk lain dari subsidi silang bagi warga miskin dan tidak mengubah mekanisme distribusi anggaran sama sekali. Sementara itu tabungan pendidikan bukanlah subsidi silang tetapi merupakan komponen pembiayaan utama pendidikan yang diharapkan dapat membuka peluang perubahan dalam mekanisme distribusi anggaran pendidikan.

 

"Dengan kemampuan untuk menyesuaikan alokasi dana Tabungan Pendidikan, orang tua akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menggunakan dana tersebut untuk mengoptimalkan layanan pendidikan bagi anak-anak mereka"

Akan tetapi, penerapan tabungan pendidikan masih sangat baru dan mekanismenya bisa berbeda antara satu negara dan lainnya. Tabungan Pendidikan pertama kali diterapkan di Arizona di tahun 2011. Konsep program ini juga diterapkan di Florida dengan nama Program Beasiswa Gardiner. Namun demikian Tabungan Pendidikan diterapkan dengan berbeda di kedua negara bagian tersebut. Di Arizona, Tabungan Pendidikan bisa digunakan untuk membayar uang sekolah di sekolah swasta umum sedangkan di Florida program ini hanya diberikan pada kelompok target tertentu yaitu siswa penyandang disabilitas. Selain program-program yang diterapkan oleh kedua negara bagian tersebut, revolusi terbaru dari Tabungan Pendidikan ditetapkan oleh negara bagian Nevada yang menerapkan Tabungan Pendidikan untuk semua siswa. Hal ini berarti program ini tidak terbatas bagi siswa kelompok target tertentu saja.

Sebagai bagian dari program pilihan sekolah, tujuan Tabungan Pendidikan adalah untuk memperluas pilihan pendidikan untuk orang tua dan meningkatkan kompetisi antara penyedia layanan sekolah untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan efisien. Akuntabilitas dalam bentuk efisiensi dan transparansi sangat penting karena sumber dana Tabungan Pendidikan merupakan dana pajak. Pemerintah atau institusi yang berwenang lainnya yang mengelola program ini harus memastikan bahwa Tabungan Pendidikan digunakan sesuai dengan biaya-biaya pendidikan yang disetujui oleh pemerintah dari penyedia layanan pendidikan yang sudah diakui. Oleh karena Tabungan Pendidikan berbentuk kartu debit yang dapat diintegrasikan dengan sistem perbankan, program ini dapat disesuaikan agar institusi berwenang dapat melakukan monitoring terhadap penggunaan Tabungan Pendidikan.

"Akuntabilitas dalam bentuk efisiensi dan transparansi sangat penting karena sumber dana Tabungan Pendidikan merupakan dana pajak"

Pengalaman Internasional Kupon Sekolah dan Tabungan Pendidikan

Setelah membahas konsep dasar dan manfaat dari program pilihan sekolah, kupon sekolah, dan Tabungan Pendidikan, bagaimana konsep ini diterapkan harus dianalisis lebih lanjut lagi dengan mempelajari beberapa studi kasus. Menganalisis pengalaman penerapan kupon sekolah dan program Tabungan Pendidikan sangat penting untuk menilai aspek keberhasilan dan juga kekurangan dari program tersebut sebagai pokok pemelajaran bagi Indonesia. Dalam bagian ini, beberapa pengalaman internasional seperti penerapan program kupon sekolah di Swedia dan Belanda akan dianalisis karena dua studi kasus tersebut memberikan contoh yang baik dari penerapan kupon sekolah universal yang dapat menjamin bahwa setiap anak akan mendapatkan akses terhadap institusi pendidikan mana pun. Sebagai pembanding, bagian ini pun akan mendiskusikan pengalaman penerapan program Tabungan Pendidikan di Arizona.

1. Swedia

Penerapan program kupon sekolah di Swedia dimulai saat pemerintahan Swedia mereformasi sistem pendidikan di tahun 1990-an. Reformasi tersebut mengarah pada dialihkannya tanggung jawab dalam mengontrol dan mengadakan anggaran bagi pendidikan dasar dan menengah dari pemerintah pusat ke pemerintah di tingkat kota. Selain itu, mereka juga menghapus peraturan daerah resapan untuk memberikan lebih banyak sekolah pilihan bagi orang tua dan memberikan kebebasan kepada orang tua untuk memilih sekolah mana pun yang ada di dalam area mereka. Akan tetapi, karena kedekatan jarak menjadi pertimbangan utama bagi orang tua dalam memilih sekolah, hal ini secara tidak sengaja menyebabkan kelebihan permintaan di beberapa sekolah.

Untuk menjawab tantangan situasi ini, pemerintah memberikan izin bagi inisiatif pihak swasta untuk mendirikan sekolah mereka sendiri dan menerima dana publik dalam bentuk kupon sekolah. Nilai kupon setara dengan pendanaan per anak di sekolah umum dan kupon pun diberikan untuk semua anak dari tingkat dasar hingga menengah. Akan tetapi, ada beberapa persyaratan bagi sekolah untuk menerima dana publik. Pertama, sekolah harus mengikuti kurikulum nasional dan bersedia disupervisi oleh Majelis Nasional untuk Pendidikan. Kedua, untuk mengurangi isu mengenai pemilihan siswa, sekolah harus menerima siswa berdasarkan sistem first-come first-served dan siswa harus mengikuti ujian pemerintah sebanyak empat kali selama periode studi mereka. Persyaratan ketiga adalah uang sekolah dari sekolah yang turut berpartisipasi dibatasi sejumlah nilai kupon sekolah. Akan tetapi, tidak ada batasan tentang bagaimana sekolah tersebut dikelola dan siapa yang memiliki sekolah tersebut. Sekolah-sekolah pun tidak harus berbentuk lembaga independen dan mereka dapat pula berada di bawah organisasi berbasis laba lainnya.

Untuk menjawab tantangan situasi ini, pemerintah memberikan izin bagi inisiatif pihak swasta untuk mendirikan sekolah mereka sendiri dan menerima dana publik dalam bentuk kupon sekolah.ng membahas konsekuensi dari penerapan kupon sekolah terhadap prestasi akademik

Banyak pula ruang diskusi yang membahas konsekuensi dari penerapan kupon sekolah terhadap prestasi akademik siswa. Pihak yang mendukung kupon sekolah beranggapan bahwa kompetisi antar sekolah yang muncul sebagai hasil dari penerapan program kupon sekolah telah menyebabkan meningkatnya prestasi akademik siswa. Dengan membandingkan siswa dari sekolah menengah atas dari kota dengan lebih banyak sekolah yang turut berpartisipasi dalam program ini dengan siswa dari kota dengan lebih sedikit jumlah sekolah yang turut berpartisipasi, nilai yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kelompok pertama meraih prestasi yang lebih tinggi dari kelompok yang kedua.

Di sisi lain, pihak yang tidak menyetujui adanya program ini beranggapan bahwa penerapan sistem pendidikan berbasis pasar adalah alasan menurunnya kinerja Swedia dalam tes internasional dari posisi 7 ke posisi 23 antara tahun 2003 hingga 2012. Penurunan ini bahkan tampak jelas di seluruh negeri baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam sistem pendidikan di Swedia. Akan tetapi, penurunan ini tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan penerapan kupon sekolah. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ada dua faktor utama dalam reformasi pendidikan, yang pertama tentang cara pendidikan itu dibiayai dan yang kedua adalah reformasi kurikulum. Dua faktor ini sangat mungkin memengaruhi kinerja siswa.

Meskipun begitu, penerapan kupon sekolah di Swedia memang memberikan beberapa catatan. Studi Sahlrgen oleh Jan Sjunnesson (2012) menunjukkan bahwa ada indikasi sekolah yang sengaja mendongkrak nilai siswanya. Masalah ini muncul sebagai hasil dari kompetisi antar sekolah untuk menarik sebanyak mungkin siswa agar bisa menerima dana yang lebih besar. Mereka memilih jalan pintas untuk menarik siswa daripada meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Untuk mengatasi masalah pendongkrakan nilai ini, pemeriksaan ujian bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menghambat upaya-upaya pendongkrakan nilai oleh sekolah. Kebijakan pemeriksaan nilai terpusat akan membantu memaksimalkan program kupon sekolah sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

 

2. Belanda

Belanda memberikan contoh pengalaman penting lainnya dalam penerapan kupon sekolah. Desain program kupon Belanda mirip dengan Swedia yang menerapkan kupon untuk semua anak di negara tersebut. Akan tetapi, Gryzelius (2014) menjelaskan bahwa Belanda memiliki kerangka peraturan yang lebih ketat dari Swedia yang juga mendukung kesuksesan sistem kupon sekolah di negara tersebut.

Kajian yang dilakukan oleh Shah dan Munzinger (2012) menunjukkan bahwa ada beberapa persyaratan ketat yang harus dilalui sekolah agar dapat menerima dana publik. Misalnya saja, sekolah tidak diperkenankan untuk membebankan biaya tambahan ke orang tua. Mereka juga harus menerapkan kurikulum nasional dan mengikuti ujian nasional. Terlebih lagi, besar kelas serta kualifikasi dan gaji pengajar juga merupakan bagian dari persyaratan. Meskipun persyaratan yang begitu ketat tersebut harus dipenuhi oleh sekolah, sekolah pun diberikan kebebasan untuk merumuskan metode pengajaran yang tepat serta dan buku penunjang dan materi ajar apa yang akan digunakan.

"Belanda memiliki kerangka peraturan yang lebih ketat dari Swedia yang juga mendukung kesuksesan sistem kupon sekolah di negara tersebut"

Sistem pendidikan Belanda yang memberikan orang tua kesempatan lebih banyak untuk mencari sekolah terbaik bagi anak mereka telah sukses menciptakan kompetisi antar sekolah dalam menawarkan pelayanan pendidikan terbaik bagi siswa. Akibatnya, prestasi akademik siswa pun turut naik. Kajian empiris yang dilakukan oleh Himmler (2007) membenarkan argumen ini. Dia mengukur kompetisi antara sekolah negeri, yang merupakan kelompok pembanding dan sekolah swasta Katolik dengan menggunakan indeks Herfindahl dan kemudian menghubungkan hasilnya ke prestasi akademik siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem kupon sekolah meningkatkan kompetisi antar sekolah. Prestasi akademik siswa di kelompok sekolah swasta Katolik lebih tinggi dibanding kelompok pembanding. Terlebih lagi, dia juga menemukan bahwa peraturan efektif yang diterapkan oleh pemerintah Belanda membantu mengurangi pendongkrakan nilai oleh sekolah.

3. Program Tabungan Pendidikan di Arizona

 

Penerapan program sekolah pilihan generasi baru dalam bentuk Tabungan Pendidikan memberikan ide segar dalam upaya meningkatkan kesempatan orang tua dan menumbuhkan semangat kompetisi antar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akan tetapi, penerapan program tersebut masih terbilang baru. Oleh karenanya riset yang mendalami topik ini pun masih sangat terbatas.

Meskipun begitu, kajian yang dilakukan oleh Butcher dan Burke (2016) menunjukkan beberapa temuan menarik mengenai penerapan Tabungan Pendidikan di Arizona. Menurut studi yang dilakukan, Tabungan Pendidikan di Arizona pertama kali diterapkan oleh pemerintah negara bagian di tahun 2011 dan setelah diterapkan, pemerintah menyetorkan sejumlah dana publik ke tabungan orang tua sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk tujuan pendidikan. Terlebih lagi, orang tua juga diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut untuk berbagai manfaat yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Misalnya saja, mereka juga boleh memanfaatkan dana tersebut untuk membayar uang sekolah dan menggunakan sisanya untuk membayar biaya dukungan pendidikan lain seperti membayar kelas-kelas online atau les privat. Mereka pun diperkenankan untuk menyimpan dana yang tersisa untuk biaya pendidikan di masa depan seperti membayar uang kuliah.

 

"Sebuah survei kolaboratif dari Yayasan Friedman dan Institut Goldwater di tahun 2013 menunjukkan bahwa semua orang tua yang turut berpartisipasi dalam program ini merasa puas dengan hasil yang mereka terima"

Butcher dan Burke (2016) juga memaparkan beberapa temuan menarik yang berkaitan dengan porsi alokasi dana yang digunakan orang tua. Sebanyak 66% dari orang tua turut berpartisipasi menggunakan dana tersebut untuk membayar uang sekolah saja, sedangkan 34% lainnya menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan pendidikan. Selain itu, 43% orang tua pun menyimpan dana yang belum terpakai untuk pembiayaan pendidikan di masa depan (Lihat Bagan 3.1). Melalui penggunaan yang cukup fleksibel itu, orang tua dapat memaksimalkan alokasi dana yang mereka terima bagi pendidikan anak mereka.

Bagan 3.1

Penggunaan Tabungan Pendidikan di Arizona

Sumber: (Butcher & Burke, 2016)

Sebuah survei kolaboratif dari Yayasan Friedman dan Institut Goldwater di tahun 2013 menunjukkan bahwa semua orang tua yang turut berpartisipasi dalam program ini merasa puas dengan hasil yang mereka terima. Oleh karenanya, temuan tersebut juga menggambarkan bahwa Tabungan Pendidikan merupakan program yang sangat potensial dalam mengembangkan pilihan orang tua dan pada saat yang sama juga menjamin akses orang tua terhadap sumber daya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak mereka.

Dari diskusi mengenai konsep kupon sekolah dan Tabungan Pendidikan dan juga penerapannya di berbagai negara, kita dapat menganalisis kontribusi setiap program tersebut dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Seperti yang bisa kita lihat dari Tabel 1 di bawah ini, baik kupon sekolah dan Tabungan Pendidikan dapat meningkatkan kompetisi antar penyedia layanan pendidikan dan membantu peningkatan kualitas pendidikan. Kedua program tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah. Terlebih lagi, manfaat yang diberikan oleh Tabungan Pendidikan juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk menyimpan dana yang tidak terpakai untuk pembiayaan pendidikan di masa depan. Manfaat ini dapat memberikan kesempatan bagi keluarga kurang mampu untuk mengakses tingkat pendidikan yang paling tinggi bagi anak-anak mereka.

Tabel 1

Perbandingan Kesuksesan antara Kupon Sekolah dan Tabungan Pendidikan dalam Meningkatkan Sistem Pendidikan

Pembelajaran bagi Indonesia dan Beberapa Rekomendasi Kebijakan

Setelah memahami bahwa program pilihan sekolah seperti kupon sekolah dan Tabungan Pendidikan memang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, kedua program ini harus dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia bila mereka mau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, karena penerapan program-program tersebut pun bervariasi di berbagai negara, penyesuaian dengan kerangka kebijakan pendidikan di Indonesia pun dibutuhkan agar efektivitas dan efisiensi dari program yang diusulkan dapat meningkat.

 

1. Mempromosikan Manajemen Berbasis Sekolah

Untuk menjamin bahwa kompetisi antar sekolah akan mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah harus meningkatkan otonomi sekolah dengan mempromosikan Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management) yang memberikan wewenang pengambilan keputusan pada sekolah (Bank Dunia, 2007). Melalui MBS, sekolah memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam memilih metode pengajaran dan juga dalam mengelola sumber daya mereka untuk memaksimalkan layanan pendidikan. Di Indonesia, ide mengenai MBS sudah cukup populer di antara pemangku kepentingan di bidang pendidikan, tapi sayangnya hal ini masih belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karenanya, untuk memaksimalkan penerapan MBS, kebijakan mengenai pendidikan harus disesuaikan dengan tujuan MBS.

2. Meningkatkan Kapasitas Peraturan untuk Memastikan Kesuksesan Hasil Program

Terlepas dari kenyataan bahwa otonomi sekolah harus ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan program, beberapa peraturan tentu harus diterapkan. Misalnya saja, daripada mengharuskan sekolah untuk memenuhi persyaratan fasilitas minimum yang mungkin tidak berdampak pada prestasi akademik siswa, pemerintah dapat mensyaratkan sekolah untuk mengikuti tes standardisasi untuk mengukur kinerja sekolah. Dengan begitu, hal ini juga dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mengurangi potensi pendongkrakan nilai.

Sebagai tambahan, pemerintah juga bisa mengharuskan sekolah untuk membuat prospektus sekolah yang berisi informasi penting mengenai sekolah dan nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebagai instrumen bagi orang tua untuk membuat keputusan ketika mereka memilih sekolah terbaik bagi anak-anak mereka. Peraturan seperti itu penting untuk diterapkan agar manfaat yang diraih dari kompetisi antar sekolah dapat maksimal.

"Setelah memahami bahwa program pilihan sekolah seperti kupon sekolah dan Tabungan Pendidikan memang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, kedua program ini harus dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia bila mereka mau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia"

3. Meninjau Insentif dan Gaji Guru

 

Guru sangat berperan penting dalam proses akademik karena mereka memfasilitasi proses pemelajaran dan proses transfer ilmu pengetahuan pada siswa. Telah diakui bahwa guru harus diberikan gaji yang pantas, sesuai dengan kinerja mereka. Akan tetapi, kajian yang dilakukan oleh De Ree J (2012) menyatakan bahwa tidak ada hubungan langsung antara kenaikan gaji guru dan peningkatan prestasi akademik siswa di Indonesia. Oleh karenanya, insentif dan gaji guru harus diukur berdasarkan kinerja mereka dan kontribusinya terhadap peningkatan prestasi akademik siswa. Tunjangan berbasis kinerja, karenanya, dapat menjadi insentif bagi guru untuk memberikan kinerja terbaik dan juga bisa menjadi disinsentif bagi guru yang tidak memiliki kinerja yang baik.

 

4. Menggalakkan Sekolah berbasis Laba

Memberikan ruang bagi inisiatif pihak swasta untuk mengoperasikan sekolah berbasis laba dapat pula meningkatkan kompetisi antar penyedia sekolah. Alasan mengapa sekolah berbasis laba harus diizinkan beroperasi adalah karena melalui adanya laba, pihak swasta tidak hanya akan mendapatkan kesempatan dan fleksibilitas untuk mengembangkan sekolah mereka tapi juga bisa menjadi insentif untuk sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program sekolah pilihan untuk menyediakan sekolah yang paling efektif dan efisien bagi masyarakat.

Sekolah berbasis laba, di sisi lain, tidak harus berarti bahwa mereka akan membebankan biaya tambahan ke orang tua walaupun sekolah sudah menerima uang sekolah melalui kupon atau Tabungan Pendidikan. Berbasis laba berarti bahwa mereka diperkenankan untuk mengalokasikan sejumlah perbedaan jumlah uang sekolah yang diterima melalui kupon dan Tabungan Pendidikanserta biaya operasional sekolah yang sesungguhnya sehingga sekolah bisa menggunakannya untuk pengembangan sekolah selanjutnya.

Akan tetapi, sekolah berbasis laba harus pula memenuhi beberapa peraturan. Misalnya saja, mereka tidak diizinkan untuk menutup sekolah tiba-tiba bila mereka tidak lagi dapat bersaing dengan sekolah lain. Hal ini karena penutupan sekolah secara tiba-tiba tidak hanya akan merugikan siswa tapi juga berdampak pada keseluruhan penerapan program sekolah pilihan.

Penutup

Dengan memahami kuasa dan manfaat dari pilihan di sektor pendidikan, orang tua dan siswa di Indonesia dapat mengubah perspektif mereka akan pendidikan anak dari yang mengesampingkan pentingnya pendidikan ke paradigma yang memberikan ruang untuk memilih sekolah terbaik bagi anak. Di sisi lain, pemerintah harus memainkan perannya sebagai fasilitator perubahan ini dengan mempertimbangkan dan menganalisis potensi dari program sekolah pilihan untuk meningkatkan kinerja pendidikan di Indonesia. Memang konsep sekolah pilihan harus didukung oleh penyesuaian kebijakan untuk memaksimalkan dampaknya.

Studi kasus dari pengalaman di beberapa negara dalam penerapan program sekolah pilihan seperti kupon sekolah dan Tabungan Pendidikan terbukti memberikan peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan dan juga efisiensi anggaran. Melalui program seperti itu, orang tua, bukan hanya dari keluarga berada tapi juga keluarga yang kurang mampu, juga memiliki kesempatan untuk memilih sekolah yang terbaik untuk anak mereka dan oleh karenanya meningkatkan kompetisi antar sekolah. Melalui kompetisi tersebut, penyedia sekolah akan didorong untuk mengoptimalkan sumber daya mereka untuk menyediakan layanan pendidikan yang paling baik.

Namun, pengalaman di negara lain juga memberikan pelajaran yang berarti baik mengenai kisah sukses maupun kekurangan dari penerapan kupon sekolah atau Tabungan Pendidikan sehingga oleh karenanya penyesuaian dalam kebijakan perlu diterapkan. Beberapa penyesuaian yang dapat dilakukan diantaranya mempromosikan Manajemen Berbasis Sekolah, meningkatkan keberhasilan peraturan, meninjau insentif dan gaji guru, dan memberikan ruang untuk sekolah berbasis laba untuk beroperasi. Prasyarat ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kupon sekolah atau program Tabungan Pendidikan ketika program tersebut diterapkan di Indonesia.

"Beberapa penyesuaian yang dapat dilakukan diantaranya mempromosikan Manajemen Berbasis Sekolah, meningkatkan keberhasilan peraturan, meninjau insentif dan gaji guru, dan memberikan ruang untuk sekolah berbasis laba untuk beroperasi"

Sangat penting untuk digarisbawahi bahwa kajian ini merupakan kajian awal untuk memberikan gambaran mengenai program sekolah pilihan dan untuk menunjukkan bahwa agar reformasi pendidikan dapat berjalan dengan baik, perlu adanya beberapa perubahan dalam peraturan dan kebijakan terkait pendidikan lainnya. Rekomendasi yang ditawarkan memang cukup luas, dan oleh karenanya membutuhkan kajian lebih lanjut lagi di masa depan. Terlebih lagi, kita juga akan dapat menerima manfaat dari studi percontohan dari kupon sekolah atau Tabungan Pendidikan sebelum program ini diterapkan secara luas di Indonesia untuk menjamin kompatibilitasnya dengan kondisi lokal.

 
 
 
 
 
Contact

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

follow US!
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies