peliputan media

Oktober 2019

3 Oktober 2019

Bisnis - Indonesia Perlu Waspadai Ancaman Resesi Ekonomi

Merdeka - Pemerintah Diminta Waspadai Dua Faktor Pemicu Resesi Ekonomi

 

4 Oktober 2019

Warta Ekonomi - Kondisi Ekonomi Perbesar Kemungkinan Indonesia Terkena Resesi Ekonomi

Kompas - Ekonom: Tiga Neraga Besar di Dunia Bisa Resesi dalam Waktu Dekat

Kompas - Ekonom: Antisipasi Resesi, Pemerintah Perlu Ambil Langkah Ini

Tempo.co - Kondisi Ekonomi Politik Indonesia Tingkatkan Peluang Resesi

Neraca - Pemerintah Perlu Antisipasi Kemungkinan Resesi

Republika - Pasar Minuman Berkarbonasi Diprediksi Turun

5 Oktober 2019

Tempo.co - Terimbas Resesi, Indonesia Kemungkinan akan Mengalami Perlambatan Ekonomi

CNN Indonesia - Ancaman Resesi Indonesia Masih Jauh dari Nyata

Kontan - Duh, Tiga Negaara Besar di Dunia Diramal Akan Resesi dalam Wakyu Dekat

Rakyat Merdeka - Libatkan Intelijen Tangkal Resesi Global, Sri Mulyani Pede Target APBN Akan Tercapai

Tempo.co - Resesi Global Dorong Investor Larikan Aset ke Safe Haven

Wartakota - Ada Tiga Negara Besar di Dunia Bisa Resesi dalam Waktu Dekat

Suara Merdeka - Kemungkinn Adanya Resesi Global dalam Waktu Dekat Kembali Menjadi Sorotan

6 Oktober 2019

Investor Daily - Pemerintah Diminta Antisipasi Kenaikan Harga Beras

Indopos - Bulog Siap Gelaer OP, Peneliti Minta Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Beras di Akhir Tahun

Republika  - Kenaikan Harga Pangan di Akhir Tahun Perlu Diantisipasi

Rencong Post - Pemerintah Wajib Antisipasi Kenaikan Harga di Akhir Tahun

7 Oktober 2019

Batam Pos - Harga Beras Bergejolak

Tempo.co - Bulog Diharapkan Antisipasi Kenaikan Harga di Akhir Tahun

Tempo.co - Kementerian Perdagangan: Harga Beras Relatif Stabil

Bisnis - Waspada Gejolak Harga Beras pada November 2019

Jawapos - Meskipun Tipis-Tipis, Waspadai Kenaikan Harga Beras

Warta Ekonomi - Dear Pemerintah, Segera Antisipasi Kenaikan Harga Beras di Akhir Tahun

Suara Merdeka - Antisipasi Gejolak Harga Beras di Akhir Tahun Terus Dilakukan

Harian Jogja - Puso Meningkat Tajam, Harga Beras Diprediksi Meningkat

Media Indonesia - Bulog Mesti Antisipasi Harga Beras di Akhir Tahun

 

8 Oktober 2019

Sindo News - RKUHP, Hak dan Kerugian bagi Perempuan

Antaranews - Padi Hibrida Bisa Tingkatkan Produksi Beras

Antaranews - CIPS: Pemerintah Perlu Sediakan Skema Permodalan untuk Gairahkan Petani

9 Oktober 2019

Republika  - Padi Hibrida Perlu Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

Neraca - JK Akui Pertumbuhan Ekonomi Jadi PR Besar Pemerintah

Medcom - Padi Hibrida Disebut Biasa Tingkatkan Produksi Beras

10 Oktober 2019

Suara Merdeka - Peningkatan Produksi Pangan Tidak Hanya Lewat Perluasan Lahan

Suara Merdeka - Padi Hibrida Bisa Jadi Alternatif Peningkatan Produksi Beras Nasional

 

Antaranews - Pembenahan Kinerja Petani Dinilai Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan

15 Oktober 2019

Liputan6 - Pemerintah Diminta Hati-Hati Pangkas Pph Badan

Merdeka - Tak perlu Penurunan Pajak, Investor Butuh Kepastian Hukum di Indonesia

Liputan6 - Penerapan Omnibus Law Beri kepastian Hukum ke Investor

Merdeka - Penerapan Omnibus Law Beri kepastian Hukum ke Investor

Akurat.co - CIPS Harap Capres dan Cawapres Soroti Ketahanan Pangan

Antaranews - Riset Ungkap Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis di Indonesia

Bisnis.com - Indeks Keterbukaan Ekonomi Indonesia Jauh di Bawah malaysia dan Singapura

Detik - Pengusaha RI Bayar 43 Jenis Pajak, Terbanyak di Asia Tenggara

Detik - Urus Izin Konstruksi di RI Bisa 200 hari, di Malaysia Cuma Tiga Hari

Detik - Alamak! Bisnis di RI Kena 43 Jenis Pajak

Arah - Seberapa Mudah Bisnis di Indonesia? Ini Jawabannya

Detik - Geliat Bisnis di RI Terganjal jaringan Internet Lemot

Akurat.co - CIPS: Pemerinta Perlu Pangkas Regulasi Untuk Datangkan FDI

Antaranews - CIPS: China Maju Karena Melakukan Keterbukaan Ekonomi

Rakyat Merdeka - Global Index of Economic Openness 2019

16 Oktober  2019

Akurat - Begini Rahasia China Bisa Kuasai Ekonomi Global

Bisnis Indonesia - Aturan Investor Asing Perlu Dipermudah

 

Merdeka Tiru China, Pemda di Indonesia Harus Bersaing Tarik Investasi

Antaranews - Pembenahan OSS Bakal Lesatkan Investasi Masuk

Kontan - Bayar 43 jenis pajak, Indonesia menjadi yang terbanyak di Asia Tenggara

Republika - Agar Investor Asing Tertarik Berinvestasi di Indonesia

IDN Times - Keterbukaan Ekonomi Indonesia Naik Satu Peringkat di Posisi 68

Suara - 10 Tahun Terakhir, Peringkat Keterbukaan Ekonomi RI Minim Lompatan

Kontan - Berharap Indonesia Bisa Tingkatkan Jumlah Pekerja Asing Untuk Tumbuhka Ekonomi

Liputan6 - Survei: Keterbukaan Ekonomi Indonesia Naik ke Peringkat 68

Antaranews - Legatum: Indonesia Dapat Tarik Investasi Kalau Jauhi Proteksionisme

Merdeka - Tak Kunjung Usai, Revisi Perpres DNI Masih Dikaji

Akurat.co - Pengamat Asing Sebut Infrastruktur Masih Menjadi Kelemahan Pemerintahan Jokowi

Suara Merdeka - Jumlah Pajak di Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara

Akurat.com - Beda dengan RI, Pemda China Justru Sikut-Sikutan Beri karpet Merah Untuk Investor

Neraca - Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis

17 Oktober 2019

Medcom - Buka Pasar Baru Demi Tangkis Ketidakpastian Global

Bisnis - Dongkrak Kinerja Ekspor, Pemerintah Didesak pacu harmonisasi Regulasi

Antaranews - Pembenahan Online Single Submission Bakal Lesatkan Jumlah Investasi Masuk

Antaranews - Tingkatkan Ekspor, Pemerintah Dinilai Perlu Buka Pasar Baru

18 Oktober 2019

Suara Merdeka - Soal Harmonisasi Regulasi, Indonesia Masih Kalah Saing dengan Negara Tetangga

19 Oktober 2019

Antaranews - UMP Resmi Naik, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang PP Upah Minimum

Liputan6 - UMP 2020 Naik, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang PP Ketenagakerjaan

Merdeka - UMP 2020 Naik, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang PP tentang Pengupahan

Medcom - Pemerintah Perlu Tinjau Ulang PP Upah Minimum

20 Oktober 2019

Jogja Inside - Harga Beras Berpotensi Melonjak di Akhir Tahun

Antaranews - CIPS: Penyederhanaan Eselon Bukan Hal Utama Pangkas Birokrasi

21 Oktober 2019

Lampung Post - UMP Naik, Pemerintah Perlu Revisi PP Pengupahan

 

Antaranews - Sektor Finansial Indonesia Dinilai Lebih Terkonsolidasi

Validnews - Eselon Ramping Belum Tentu Sederhanakan Birokrasi

Kompas - Jokowi Ingin Pangkas Eselon, Perhatikan Hal Ini

Kaltim Prokal - Tinjau Ulang Penghitungan Upah Minimum

IDN Times - Upah Minimum 2020 Naik 8,51%

Radar Malang - KSPI Usul UMP Naik 15%, CIPS MInta Pikirkan Juga Dampaknya ke Pengusaha

Media Indonesia - UMP Naik 8,51%, PP Pengupahan Perlu Direvisi

22 Oktober 2019

Tirto - Tugas Berat Menteri Pertanian Untuk Syahrul Limpo atau Eddy Prabowo

23 Oktober 2019

Suara Merdeka - Pertumbuhan Ekonomi Masih Jauh dari Target Pemerintah

Suara Merdeka - UMP Resmi Naik, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang PP Upah Minimum

 

25 Oktober 2019

Antaranews - CIPS Harap Kabinet Indonesia Maju Dukung Target Presiden Jokowi

Arah - DPR Optimis Kabinet Indonesia Maju Perbaiki Ekonomi

Antaranews - Anggota DPR Optimistis Kabinet Indonesia Maju Mampu Perbaiki Ekonomi Indonesia

Akurat.co - CIPS Harap Kabinet Indonesia Maju Dukung Target Presiden Jokowi

Antaranews - Pemerintah Perlu Permudah Perizinan di Tengah Perkembangan E-Commerce

 

26 Oktober 2019

Akurat.co - Pengamat Minta Pemerintah Lakukan Reformasi Permudah perizinan Usaha

Surabaya Inside - Era E-Commerce Tanpa Kemudahan Izin Rugikan Negara

29 Oktober 2019

Suara Merdeka - Implementasi Intellectual Property Rights Dorong Pertumbuhan Ekonomi

IDN Times - Data Pribadi Disalahgunakan, Perlindungan Data Pribadi Harus Disahkan

Warta Ekonomi - Tolong Segera Sahkan Perlindungan Data Pribadi

30 Oktober 2019

Neraca - KSPI Ancam Demo Besar-Besaran

31 Oktober 2019

Bisnis - Tekan Potensi Resesi, Kebijakan Pro Investasi Indonesia Perlu Ditingkatkan

Kontan - CIPS: Serapan Tenaga Kerja Turun, Pemerintah Perlu Tingkatkan Kebijakan Pro Investasi

Suara Merdeka - Penggunaan Kerangka Sampel Area Efektif Untuk Benahi Data Pangan

Bisnis - Kerangka Sampel Area Bisa Jadi Solusi Karut Marut Data Pangan

kontak

+62 21 227 69 233

Jalan Terogong Raya No. 6B 

Cilandak

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

ikuti
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Center for Indonesian Policy Studies is officially registered
under the name Yayasan Cipta Sentosa 

© 2019 Center for Indonesian Policy Studies